NBT


Opini Pemustaka terhadap Pelaksanaan Pelayanan Prima pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara

HARIAN9 author photo


Oleh : Wardijah - Pustakawan Ahli Madya Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara.

ABSTRAKSI
This research is a qualitative research conducted at the Office of the Regional Library and Archives Agency of North Sumtra Province that has been modified and update. This research aims to find out the capabilities of librarians in the Field of Library Service and Information Technology in the opini of the library in understanding and implementing excellent services acocording to minimum standards. From the results and conclucion obtained that the ability of librarians in the Field of Library Services and Information Technology in understanding and carring out excellent services is still low, both verbally, nonverbal and behavioral so that the implementation of excellent services in the Departement of Library and Archives of North Sumatra Province has not been carrried out to the maximum. 

Word keys : excellent services, opinion, user and librarian.
“Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilakukan di Kantor Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Utara yang telah dimodifikasi dan diperbaharui. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan pustakawan pada Bidang Layanan Perpustakaan dan Teknologi Informasi menurut opini pemustaka didalam memahami dan melaksanakan pealyanan prima sesuai standar minimal. Dari hasil dan kesimpulan yang didapat bahwa kemapuan pustakawan pada Bidang Layanan Perpustakaan dan Teknologi Infomasi didalam memahami dan melaksanakan pelayanan prima masih rendah, baik secra verbal, nonverbal maupun behavioral sehingga pelaksanaan pelayanan prima pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera belum terlaksana secara maksimal”.
 

Kata kunci : Pelayanan Prima, opini, pemustaka dan pustakawan.
1. Latar Belakang Masalah
Dalam Kemenpan 81/1993 dijelaskan bahwa Pelayanan Prima adalah suatu kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah, BUMN, dan BUMD dalam bentuk barang maupun jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk memuaskan pelanggan atau sesuai dengan keinginan pelanggan.

Pelayanan Prima Aparatur Pemerintah kepada masyarakat tersebut, dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu :
1.    Dimensi Akademik, artinya bahwa penyelanggaraan pemerintahan dikaitkan dengan paradigma pembaharuan manajemen pemerintahan seperti konsep “Reinventing Government” dan Banishing Bureaucracy; The Five Strategies for

Reinventing Government; Issues For the Changing Public Service “ karya Patricia W.Ingraham. Dalam konsep pemikiran ini antara lain diketengahkan prinsip reformasi organisasi, sehingga organisasi pemerintah dapat berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan tuntutan reformasi pada umumnya, dan reformasi pelayanan publik yang mengacu kepada keinginan/kepuasan total pelanggan pada khususnya.

2.    Dimensi Institusional, artinya bahwa peraturan yang berlaku harus merujuk pada visi dan misi nasional dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah.

Dilihat dari subyek dan obyeknya pelayanan prima tersebut menurut Lukman dan Sugiyanto (2001:11) dibagi dalam dua bagian, yaitu :

1. “Pelayanan Internal, yaitu pelayanan untuk dalam organisasi, yaitu meliputu: pelayanan vertikal, yakni pelayanan dari pimpinan kepada anggota organisasi: pelayanan horizontal dan diagonal, yaitu pelayanan dari anggota organisasi kepada anggota organisasi atau anggota organisasi yang lain.

2. Pelayanan Eksternal, yaitu pelayanan organisasi kepada masyarakat, yang dibedakan dalam dua bagian, yaitu : 1) Pelayanan makro/managerial yakni pelayanan dari organisasi kepada masyarakat di luar organisasi yang tampilannya dapat diukur dari kualitas manajemen organisasi yang bersangkutan, dan 2) Pelayanan makro dan front liner, yakni pelayanan organisasi kepada masyarakat di luar organisasi yang tampilannya dapat diukur dari kualitas tampilan fisik”.

Dari keterangan tersebut di atas, jelas bahwa pelayanan prima di instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah merupakan keharusan karena merupakan tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Masyarakat sebagai pelanggan barang dan jasa yang ditawarkan oleh instansi pemerintah menginginkan adanya kepuasan total. Dengan demikan wajar yang dikatakan oleh Daviddow dan Uttal (1989) “ Whatever enchances customer sastisfaction”, yang artinya bahwa pelayanan merupakan apa saja yang mempertinggi kepuasan pelanggan.

Adapun istilah pemustaka muncul, setelah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan disahkan pada tanggal 1 November 2007 terdapat pada pasal 9. Istilah ini pengganti dari kata pengguna, pemakai, user, atau pun custumer . Sedangkan istilah opini menurut Nimmo (dalam Nasution, 1990) adalah suatu respon yang aktif terhadap suatu rangsangan (stimuly), yang dikontruksikan melalui interpretasi pribadi per pribadi dan berakumulasi menjadi pencitraan (image).

Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 orang yang menggunakan jasa layanan perpustakaan disebut pemustaka, sedangkan orang yang melaksanakan tugas kepustakawanan disebut pustakawan. Dalam pasal 1 butir 9 dijelaskan bahwa pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustkaan. Adapun pengertian pustakawan, dijelaskan pada butir 8, yaitu seseorang yang memilki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.

Adapun Dinas Perpustakaan dan Arsip Sumatera Utara merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 21 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas tersebut. Mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah/kewenangan provinsi di bidang kesekretariatan, pengolahan bahan pustaka dan deposit daerah, layanan perpustakaan dan teknologi informasi, pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan perpustakaan dan arsip serta tugas pembantuan.


Dalam menjalan tugas tersebut, Dinas Perpustakaan dan Arsip mempunyai visi : “Menjadi Lembaga Pembina dan Pengembang Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi yang Profesional”. Visi itu kemudian dijabarkan dalam bentuk misi, di antaranya, “Meningkatkan pelayanan prima bagi pemustaka, pengguna arsip dan dokumentasi yang berbasis teknologi informasi guna mendukung kegiatan menulis, meneliti, berdiskusi dan wisata baca”.

Misi tersebut dalam aplikasinya dirumuskan kedalam strategi bentuk kebijakan mutu, yaitu : “ Pimpinan dan seluruh staf berkomitmen untuk melaksanakan pelayanan prima dan terus menerus meningkatkan keefektifan sistem manajemen mutu untuk memuaskan pelanggan”.

Dalam perkembangan implementasinya visi dan misi tersebut, jika dicermati dan dimati secara seksama dan mendalam dengan memperhatikan fakta yang ada di lapangan serta opini pemustaka yang disurvei sepertinya masih ibarat pepatah lama, yaitu “ jauh api dari panggang”

Atas dasar itulah artikel ini ditulis dengan topik pembahasan opini pemustaka terhadap pelaksanaan pelayana prima pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara, dengan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Kemampuan pustakawan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara, yang ditugaskan pada Bidang Layanan Perpustakaan dan Teknologi Informasi dalam memahami dan melaksanakan pelayanan prima secara verbal masih rendah;

2. Kemampuan pustakawan  pada  Dinas  Perpustakaan  dan  Arsip  Provinsi Sumatera Utara, yang ditugaskan pada Bidang Layanan Perpustakaan dan Teknologi Informasi dalam memahami dan melaksanakan pelayanan prima secara nonverbal masih rendah; dan

3.    Kemampuan pustakawan  pada  Dinas  Perpustakaan  dan  Arsip  Provinsi Sumatera Utara, yang ditugaskan pada Bidang Layanan Perpustakaan dan Teknologi Informasi dalam memahami dan melaksanakan pelayanan prima secara behavioral masih rendah.

Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :
1.    Sejauh mana kemampuan pustakawan pada Bidang Layanan Perpustakaan dan Teknologi Informasi dalam memahami dan melaksanakan pelayanan prima secara verbal menurut opini pemustaka;

2.    Sejauh mana kemampuan pustakawan pada Bidang Layanan Perpustakaan dan Teknologi Informasi dalam memahami dan melaksanakan pelayanan prima secara nonverbal menurut opini pemustaka; dan

3.       Sejauh mana kemampuan pustakawan pada Bidang Layanan Perpustakaan dan Teknologi Informasi dalam memahami dan melaksanakan pelayanan prima secara behavioral menurut opini pemustaka; Identifikasi dan rumusan masalah tersebut, berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap 60 informan yang sering datang ke perpustakaan dan aktif sudah menjadi anggota (Wardijah, 2008). Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purosive sample (Sugiyono, 2005 : 75-78), yaitu teknik penentuan informan diambil secara berurutan terhadap pemustaka yang sudah terdaftar sebagai anggota perpustakaan, sering memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan, dan juga sering melakukan interaksi dengan para pustakawan yang ada pada Bidang Layanan Perpustakaan dan Teknologi Informasi. Informan yang diwawancarai diambil dari berbagai tingkat usia, latar belakang pendidikan, status sosial dan gender dengan metode kualitatif menggunakan metode wawancara sistematik/terpimpin/terstruktur. Kemudian untuk melengkapi hasil  penelitian  tersebut,  penulis  melakukan  penulisan  artikel  ini  dengan

menggunakan studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan penelahaan terhadap buku, literatur, catatan serta berbagai macam laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan (Nazir : 1988). Dan, di samping itu dengan melakukan observasi langsung, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada obyek yang diobservasi tanpa menggunakan media-media transparan (Bungin, 2001 :143).

2.           Kajian Teoritis
Kajian Teoritis merupakan kajian ilmiah yang berdasarkan teori atau aksioma tertentu, disesuaikan dengan pokok bahasan yang akan dikaji. Oleh karena fokus identifikasi masalah yang menjadi pembahasan tulisan ini meliputi : makna dan standar pelayanan prima, yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh pustakawan pada Bidang Layanan Perpustakaan dan Teknologi Informasi,maka akan dijelaskan mengenai pengertian istilah-istilah tersebut.

2.1  Makna Pelayanan Prima
Makna pelayanan prima dimaksud adalah pelayanan yang bermakna. Di sini akan dijelaskan perbedaan pengertian pelayanan prima dengan makna pelayanan prima. Menurut Lukman dan Sugiyanto (2001:4) yang dimaksud pengertian pelayanan prima adalah suatu bentuk kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah baik di pusat, di daerah, BUMN, dan BUMD dalam bentuk barang maupun jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, yaitu KEPMENPAN No. 81/1993. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan bahwa pelayanan adalah suatu usaha untuk membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan orang lain.

Adapun yang dimaksud dengan makna pelayanan prima, menurut Lukman dan Sugiyono (2001:5) adalah bentuk layanan yang memberikan kepuasan bagi pelanggannya, selalu dekat dengan pelanggannya, sehingga kesan yang menyenangkan senantiasa diingat oleh para pelanggannya. Selain itu, membangun kesan yang dapat memberikan citra positif di mata pelanggan karena jasa pelayanan yang diberikan dengan biaya yang terkendali/terjangkau bagi pelanggan yang membuat pelanggan terdorong/termotivasi untuk bekerja sama/berperan aktif dalam pelaksanaan pelayanan yang prima. Di samping itu, makna pelayanan prima dapat juga diartikan dalam sebuah kata respek, yaitu menghormati atau menghargai kepentingan orang lain, yang diwujudkan dengan “menambah sesuatu yang tidak dapat dinilai dengan uang, dan itu adalah ketulusan dan integritas”.

Dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pelayanan prima adalah suatu bentuk kegiatan pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah baik di pusat, di Daerah, BUMN, dan BUMD baik berupa barang maupun jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dengan berdasarkan KEPMENPAN Nomor :81/1993 tentang Pedoman Pelayanan Umum. Dari ketentuan KEPMENPAN tersebut bahwa yang menyelenggarakan bentuk pelayanan dimaksud adalah instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah termasuk juga BUMN dan BUMD.

3.2 Standar Pelayanan Prima
Seperti telah dijelaskan diatas bahwa tujuan utama pelayanan prima adalah kepuasan pelanggan. Kepuasan tersebut akan terwujud kalau dalam pelaksanaan pelayanan prima tersebut didasarkan standar minimum atau SOP (Standar Operasional Prosedur). Oleh sebab itu, dalam standar pelayanan prima ada tiga hal yang harus diperhatikan.

3.2.1 Konsep Penyusunan Standar Pelayanan Prima
Eksistensi organisasi baik publik maupun privat pada saat sekarang ini dihadapkan pada perubahan-perubahan besar akan revolusi “3 T’, yaitu transportation, telecomunication, dan tourism yang intensitas perubahannya membuat sesuatu tidak pasti. Akibat perubahan tersebut telah menjadikan persoalan hidup dan mati, seperti dikemukakan oleh CK Prahalad, (dalam Lukman dan Sugiyanto 2001:54) yakni : If you don’t change you die”. Dengan demikian perubahan tantangan kepemimpinan bagaimana memanage perubahan sehingga perubahan itu adaptif .

3.2.2 Prinsip Pengembangan Pelayanan Prima
Sendi-sendi keprimaan dalam menetapkan standar pelayanan prima dapat dipilih seperti uraian berikut :
a.    Keprimaan berawal dari adanya rumusan organisasi
b.    Visi dijabarkan secara tuntuas ke dalam misi-misi organisasi yang terukur
c.     Misi yang dijabarkan dalam standar pelayanan prima, yaitu rincian kegiatan yang secara tuntas menghasilkan output dengan mengacu pada parameter keprimaan teknis operasional seperti : kesederhanaan, kejelasan, dan kepastian, akuntabel, keamanan, keterbukaan, efisien, efektivitas, adil dan merata, ketepatan, kemudahan, kesopanan, kenyamanan, kemampuan, dapat dipercaya, keandalan, kejujuran, kesegaran, dan responsive.

3.2.3 Sasaran Pelayanan yang “SMART”
Yang dimaksud pelayanan yang smart, menurut Lukman dan Sugiyanto (2001:57) adalah pelayanan yang diberikan kepada pelanggan (customer) dengan penuh perhatian karena pelanggan adalah orang yang paling penting dipenuhi kepentingannya. Pelanggan bukanlah pengganggu pekerjaan, melainkan merekalah yang menjadi tujuan kita bekerja karena itu kepuasan pelanggan adalah tujuan di dalam memberikan pelayanan.

3.   Hasil Penelitian dan Pembahasan
Penelitian yang dilakukan penulis pada tahun 2008 kepada 60 informan melalui teknik wawancara tidak struktur, yang terdaftar sebagai anggota aktif pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara dengan teknik pengumpulan sampling purposive adalah sebagai berikut :
Tabel 1 Jumlah Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Nomor

Status Informan

Jumlah (Orang)

1

Siswa SD

2

2

Siswa SLTP

4

3

Siswa SLTA

6

4

Mahasiswa

20

5

Pegawai

PNS/Swasta

15

6

Umum

 

 

Jumlah

60

 Tabel 2 Jumlah Informan Berdasrkan Jenis Kelamin

 

Nomor

Laki-Laki

Perempuan

Jumlah

(Orang)

1

30

30

60


Tabel 3 Jumlah Informan Berdasarkan Status Keanggotaan Perpustakaan

 

Nomor

Aktif

Pasif

Jumlah (Orang)

1

60

0

60

4.1. Teknik Analisis Data
4.1.1 Analisis dan Interpretasi Data Dimensi Bentu Verbal
Analisis dan interpretasi data dimensi verbal adalah analisis dan interpretasi yang menyajikan data tentang kemampuan verbal pustakawan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip yang ditugaskan pada Bidang Pelayanan Perpustakaan dan Teknologi Informasi dalam menjalankan tugas kepustakawanan yang meliputi 5 indikator dan 5 pertanyaan, yaitu :

1. Ucapan yang bersahabat dengan pertanyaan “Apakah setiap Anda datang ke Bidang Layanan Perpustakaan dan Teknologi Informasi selalu mendapatkan ucapan “selamat datang di Dinas Perpustakaan dan Arsip, apa yang bisa kami bantu ?”

2. Jawaban yang memuaskan dan bahasa yang mudah dimengerti, dengan pertanyaan “ Apakah setiap Anda menanyakan kepada pustakawan selalu mendaptkan jawaban yang memuaskan dan mudah dimengerti ?”.

3. Bantuan dalam penelusuran informasi bahan perpustakaan, dengan pertanyaan “Apakah setiap Anda datang ke Perpustakaan selalu mendapatkan bimbingan dari pustakawan cara memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan”.

4. Bantuan dalam penelusuran informasi bahan perpustakaan, dengan pertanyaan, “Apakah setiap Anda mendapatkan kesulitan dalam peneluuran informasi bahan perpustakaan selalu mendapatkan bantuan dari pustakawan ?”

5. Tutur kata yang etis dan menyenangkan, dengan pertanyaan apakah setiap Anda datang ke Perpustakaan dan ketika bertanya kepada pustakawan selalu mendapatkan ucapan yang menyenangkan dan bahasa yang etis ?”.

Atas pertanyaan tersebut di atas dengan variable jawaban “Selalu”, “Kadang-Kadang”, “Sekali-Sekali”, “Jarang”, “Tidak Pernah” dengan  skor jawaban seluruhnya 100 %. Dapat dijelaskan sebagai berikut :
 1. 38, 5 % menjawab tidak pernah (jawaban tertinggi);
2. 36,8 % menjawab sekali-sekali (jawaban tertinggi);
3. 28,8 % menjawab tidak pernah (jawaban teringgi);
4. 48 % menjawab tidak pernah (jawaban teringgi); dan
5. 51,2 % menjawab sekali-sekali (jawaban tertinggi).

Dari analisis data tersebut dapat disimpulkan bahwa pelayanan prima pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara masih rendah.

4.1.2. Analisis dan Interpretasi Data Dimensi Nonverbal
Analisis dan interpretasi ini adalah penyajian data tentang deskripsi penyelenggaraan pelayanan prima pada Dinas Perpustakaan dan Arsip dalam bentuk nonverbal, dengan 5 indikator dan 5 pertanyaan dengan rincian sebagai berikut :

1. Ramah, dengan petanyaan “Apakah setiap Anda datang ke Perpustakaan selalu mendapatkan perlakuan yang ramah dari pustakwan?”

2. Murah senyum, dengan pertanyaan “Apakah setiap Anda datang ke Perpustakaan selalu mendapatkan senyum dari pustakawan/”

3. Suka marah, dengan pertanyaan “Apakah setiap Anda datang ke Perpustakaan
pustakawannnya suka marah-marah ?”

4. Bermuka masam, dengan pertanyaan “Apakah setiap Anda datang ke Perpustakaan pustakwannya selalu bermuka masam ?”

5. Bingung, dengan pertanyaan “Apakah setiap Anda datng ke Perpustakkan
kalau ditanya pustakawannya suka bingung?”.

Atas pertanyaan tersebut, jawaban yang diperoleh sebagai berikut :
1. 48 % menjawab selalu (jawaban tertinggi);
2. 72,8 % menjawab kadang-kadang (jawaban tertinggi);
3. 68,80 menjawab jarang (jawaban tertinggi);
4. 34,40 menjawab tidak pernah (jawaban tertinggi); dan
5. 52 % menjawab tidak pernah (jawaban tertinggi).

Dari hasil jawaban tersebut dalam dimensi nonverbal penyelenggaraan pelayanan prima pada Dinas Perpustakaan dan Arsip relatif masih rendah karena dari 5 item pertanyaan yang diajukan kepada informan secara akumulatif informan menjawab kadang-kadang artinya tidak sealu. Deskripsi tersebut kalau dianalis secara observatoris disebabkan karena pustakawan sering duduk di belakang meja, jarang menyapah kepada pemustaka yang datang, sering bergosip, jarang memberikan bimbingan, terkadang tertidur di atas meja kerja, dan lebih banyak mengobrol atau berdiam diri sehingga informan kurang aktif berinteraksi dengan para pustakawan, ketika diwancarai mereka menjawab “agak bingung” atau “asal jawab.”.

4.1.3. Analisis dan Interpretasi Data Dimensi Kecakapan Behavioral
Analisis dan interpretasi ini menyajikan tentang kecakapan pustakawan dalam tataran prilaku terhadap penyelenggaraan pelayan prima pada Dinas Perpustakaan dan Arsip dengan 5 indikator dan 5 pertanyaan dengan jawaban yang tersedia : Sudah, belum, sam sekali belum, sekali-kali, tidak tahu adalah sebagai berikut :

1. Responsiveness, dengan pertanyaan “Apakah pustakawan yang bertugas pada
Bidang Layanan  Perpustakaan  dan  Teknolgi  Informasi  sangat  tanggap
terhadap apa yang Anda perlukan?”

2. Perceptiveness, dengan pertanyaan “Apakah setiap Anda datang ke
Perpustakaan, pustakawan yang ditanya selalu mengerti yang ditanyakan ?”

3. Attentiveness, dengan pertanyaan “ Apakah setiap Anda datang ke perpustakaan, pustakawan yang ditanya sudah dapat membantu Anda?’,

4. Listening, dengan pertanyaan “Apakah setiap Anda datang ke Perpustakaan, pustakwan yang ditnya sudh mempunyai kecakapan dapat mendengar segala keluhkan dan saran Anda?”

5. Social style, dengan pertanyaan “Apakah penampilan pustakawan yang ditugaskan pada Bidang Layanan Perpustakaan dan Teknologi Informasi menarik?”.

Atas pertanyaan tersebut jawawan informan adalah sebagai berikut :
1. 43,08 menjawab sekali-kali (jawaban tertinggi);
2. 46,92 menjawab sekali-kali (jawaban tertinggi);
3. 96,15 % menjawab belum (jawaban tertinggi);
4. 28,46 % menjawab belum (jawaban tertinggi); dan
 5. 50,77 % menjawab sudah (jawaban tertinggi).

Dari deskripsi jawaban di atas tersebut, dapat disimplkan bahwa penyelenggaraan pelayanan prima pada Dinas Perpustakaan dan Arsip dilihat dari aspek kecakapan behavioral pustakawannya masih rendah karena secara akumulatif dari 5 item pertanyaan yang diajukan sebanyak 215,30 % informan menjawab belum.

5. Hasil Penelitian yang Relevan
Pada penjelasan di atas, disimpulkan bahwa penyelenggraan pelayanan prima pada Dinas Perpustakaan dan Arsip masih rendah. Kemudian bagaimana dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang ada relevasinya dengan obyek yang diteliti. Penulis dapat jelas dengan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan peneltian yang penulis lakukan dengan uraian sebagai berikut :

1. Hasil Penelitian Purwanti
Penelitain yang yang dilakukan oleh Purwanti (2006) dengan judul “ Analisis Profesionalisme Pustakawan di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Utara”, dengan kesimpulan bahwa tingkat profesionlisme pustakawan di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah masih rendah.

2. Hasil Penelitian Suriadi
Suriadi ((2007) melakukan penelitian dengan judul “ Pengaruh Sikap Pegawai dalam Implementasi Teknologi Informasi terhadap Pelayanan Prima”, di BAPERASDA dengan kesimpulan sebagai berikut :

a. Sikap dukungan yang kuat pegawai BAPERASDA dalam implementasi teknologi informasi terhadap pelayanan prima masih rendah;
b. Sikap mendukung terhadap implenmentasi teknologi informasi masih rendah.
6. Penutup dan Kesimpulan

Dari uarain yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pelayanan prima pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara belum optimal disebabkan karena kemampuan pustakawan yang ditugaskan pada Bidang Layanan Perpustakaan dan Teknologi
 
Informasi dalam mengaktualisasikan makna pelayanan prima masih rendah, baik secara verbal, nonverbal, maupun secara behavioral.

Demikian artikel ini penulis tulis, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi pembaca. Dan, penulis pun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulisan artikel ini, dengan harapan mudah- mudah dapat dimuat pada jurnal ilmiah yang diakui secara nasional.

DAFTAR PUSTAKA
https://www.academia.edu > KARYA ILMIAH PENG... https://id.scribd.com>document > Contoh-Karya Imiah... https: //respository.uinjkt.ac.id > dspace > bitstream PDF https://sdnbatuwangi.blogspot.com> Pendidikan http://media.neliti.com > media > publications > 2...

Bungin, Burhan.   2006.   Sosiologi Komunikasi : Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi di Masyarakat. Jakarta : Kencana.

Lukman dan Sugiyanto.2001. Pengembangan Pelayanan Prima. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara.

Nasution, Zulkarnaen. 1990. Komunikasi Politik : Suatu Pengantar. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Nazir. 1988. Metodelogi Peneltian. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Purwanti, Dwi Endah. 2006. Analisis Profesionalisme Pustakawan di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Utara. Yogyakarta : Pasca Sarjana Magister Administarsi Publik UGM.

Suriadi. 2007. Pengaruh Sikap Pegawai dalam Implementasi Teknologi Informasi terhadap Pelayanan Prima pada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Utara. Medan. Universitas Darma Agung.

Wardijah. 2008. Opini Pengguna Terhadap Kemampuan Komunikasi Interpersonal Pusatakawan pada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Utara.  Medan  :  Program  Pascasarjana Magister Ilmu Komunikasi Universitas Darma Agung.
***
 
Komentar Anda

Berita Terkini