NBT


Wabup Palas Buka Sosialisasi Perda Nomor 13 Tahun 2019 terkait Retribusi Jasa Umum

HARIAN9 author photo


PALAS| H9
Wakil Bupati Padang Lawas, H. Ahmad Zarnawi Pasaribu, C.Ht, MM, M.Si membuka kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2019, Tentang Retribusi Jasa Umum yang diselenggarakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) Kabupaten Padang Lawas (Palas), dengan tema “Urus izinnya, bayar pajak dan retribusinya” di Aula Hotel Al-Marwah Sibuhuan, Jalan Ki hajar dewantara, Lingkungan VI, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Palas, Kamis (23/09/2021). 

Kegiatan tersebut mengundang beberapa Narasumber terdiri dari Anggota DPRD dari Komisi A (F/Gerindra) Romi Parmonangan Nasution, SH. dan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Palas, Gunungtua Hamonangan Dulay, S.Sos, MM, serta dari Satpol PP dan Damkar Bidang Pemadam Kebakaran dan Bidang Pembinaan Masyarakat. Sosialisasi di hadiri 50 orang peserta yang terdiri dari para OPD, Camat, Pengusaha Perkebunan, Pengusaha Hotel, Rumah Makan, dan SPBU di wilayah Kabupaten Padang Lawas.

Dalam sosialisasi tersebut dijelaskan tentang Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 13 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Umum yang di dalamnya ada Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran beserta pemahaman tentang Alat Pemadam Kebakaran (APAR).

Dalam sambutannya, Wabup Zarnawi Pasaribu didampingi Kepala Satpol PP dan Damkar Agus Saleh Saputra Daulay, SH, MM, mengatakan, melalui sosialisasi Perda No.13 tahun 2019 ini akan ada perubahan dalam pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Padang Lawas di bidang Retribusi Jasa Umum.

Mudah mudahan kegiatan ini diberikan keberkahan oleh Allah SWT dan Silaturrahim terus terjaga antara Pemerintah dan Stokeholder terkait, senantiasa berguna untuk kita semua, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim acara Sosialisasi ini resmi saya buka, sebut Wabup.

Dikesempatan sama Kepala Satpol PP dan Damkar Agus Saleh Saputra Daulay, SH, MM, Kabid Perda Wyldan Ansori Hasibuan, didampingi Kabid Damkar  Satpol PP dan Damkar Manimpo Halomoan Siregar bersama lainnya, mengatakan, dasar hukum Pemkab dalam Retribusi jasa umum daerah tercantum dalam Undang-undang nomor 28 tahun 2005 kemudian dilengkapi beberapa Peraturan Daerah (Perda). Perda no 18 tahun 2016 dan Perda no 5 tahun 2011. “Terakhir yang paling baru adalah Perda no 13 tahun 2019,” katanya. .

Semua itu, kata Kabid Perda, ini merupakan salah satu bekal bagi Pemerintah Kabupaten Palas untuk meneruskan cita-cita luhur Kabupaten Palas, Yang Bercahaya. Dimana, nafas dan jiwa dari UU tersebut itu adalah pemerintah mengapresiasi kepada pemerintah daerah untuk mengeksplorasikan segala potensi di daerah. 


"Ada 12 jenis Retribusi Jasa Umum yang wajib dimaksimalkan Pemkab Palas melalui Bapenda. Diantaranya, Retribusi Pelayanan Kesehatan, persampahan/Kebersihan parkur dijalan umum, pelayanan pasar, pengujian kenderaan bermotor, Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, penggantian biaya cetak peta, penyediaan dan/atau penyedotan kakus, pengelolaan limvah cair, pelayanan tera / Tera ulang, pelayanan pendidikan dan Retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Kabid perda Satpol PP dan Damkar  juga memberikan saran, masukan serta apresiasi untuk Bapenda yang terus bekerja memaksimalkan pendapatan melalui pajak yakni dengan cara mempersempit kerja di kantor dan memperbanyak komunikasi dengan wajib banyak.  Seperti yang telah diterapkan Bapenda palas selama ini.


Selain itu, Kabid Perda Satpol PP dan Damkar Palas, Wyldan Ansori Hasibuan mengatakan, maksud dan tujuan dari kegiatan tersebut adalah memberikan kejelasan dan pemahaman bersama tentang mekanisme dan aturan pengelolaan Retribusi Jasa Umum yang berlaku saat ini. 

Untuk besaran dan jumlah yang harus dibayarkan oleh objek wajib pembayar retribusi akan disampaikan dan dapat dilihat pada modul secara teknis sesuai oeraturan daerah nomor 13 tahun 2019. Tentang Retribusi Jasa Umum.

"Retribusi Jasa umum ini merupakan salah satu potensi  potensi pendapatan asli daerah (PAD) ke depan yang dipergunakan untuk pembangunan dan program strategis yang bermanfaat bagi masyarakat Palas" tutupnya. (WD41).

Komentar Anda

Berita Terkini