Peran Fungsional Perencana dalam Penyediaan Data Kependudukan (Kasus: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara)

HARIAN9 author photo


 Oleh: Leny Rinawaty, S.Sos, M.Si (Fungsional Perencana Muda Bappeda Provsu). lenyrinawaty69@gmail.com

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran konkrit tentang Peningkatan peran fungsional perencana di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara khususnya para fungsional peneliti dan perencana di Bappeda terkait dengan penyediaan data kependudukan yang berkualitas. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode Systematic Literature Review, yang memperoleh data dan informasi melalui dokumentasi dan studi literatur primer dab sekunder. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Data-data kependudukan yang tersedia saat ini hanya berfungsi sebagai informasi yang bersifat statis, kurang informatif dan belum memiliki layanan online seperti transaksi data kependudukan sehingga tingkat penggunaan antar instansi dan masyarakat masih harus mendatangi kantor pemerintahan untuk mendapatkan layanan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas data perlu ditingkatkan dengan management database dan sistemyang lebih kompleks untuk mencapai levelinteraction dan transaction. 

Peran pejabat fungsional tertentu khususnya pada peneliti dan perencana di Bappeda Provinsi Sumatera Utara perlu ditingkatkan agar permasalahan kualitas data kependudukan menjadi lebih baik dan dapat dimanfaatkan antar lintas instansi. Oleh sebab itu, para fungsional perencana harus dapat meningkatkan pengetahuan di bidang pengelolaan data dan teknologi informasi, wawasan, keterampilan, dan sikap yang positif itu menjadi kewajiban bagi seorang perencana. 

Kata Kunci: Fungsional Perencana, Data Kependudukan, Interoperabilitas

ABSTRACT

This study aims to provide a concrete picture of the improvement of the functional role of planners in the Provincial Government of North Sumatra, especially the functional researchers and planners in Bappeda related to the provision of quality population data. This research is a descriptive study with a qualitative approach using the Systematic Literature Review method, which obtains data and information through documentation and literature studies of primary and secondary. The results of the study indicate that currently available population data only serves as information that is static, less informative and does not have online services such as population data transactions so that the level of use between agencies and the public still has to go to government offices to get these services. 

This shows that data quality needs to be improved with database management and more complex systems to achieve interaction and transaction levels. The role of certain functional officials, especially researchers and planners in the Bappeda of North Sumatra Province, needs to be improved so that the problem of population data quality becomes better and can be utilized between agencies. Therefore, functional planners must be able to increase knowledge in the field of data management and information technology, insight, skills, and a positive attitude are an obligation for a planner.

Keywords: Functional Planning, Population Data, Interoperability

PENDAHULUAN
Pandemi covid-19 telah menciptakan peristiwa sosiologi yaitu kerentanan sosial masyarakat yang melahirkan ketidakstabilan dan kecemasan sosial yang dirasakan masyarakat rentan seperti masyarakat berpenghasilan rendah, lansia, pedagang sektor informal sehingga merusak kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat (“fisip.ubb.ac.id,” 2021). Kebijakan jaring pengaman sosial terkait pandemi covid-19 dinilai masih memiliki kekurangan terutama pada data siapa dan bagaimana kriteria warga yang berhak untuk menerima bantuan (Maftuchan, 2020).

Berbagai persyaratan administrasi bagi calon masyarakat miskin yang akan menerima bantuan dianggap masih memberatkan calon penerima karena masyarakat miskin terkadang tidak memiliki kelengkapan administrasi lengkap dan membutuhkan waktu verifikasi dan validasi data. Ketidakakuratan data calon penerima bantuan (KPM) merupakan persoalan yang sering dihadapi karena adanya ketimpangan data, dan permasalahan manajemen data kependudukan serta kurang cepatnya pemerintah melakukan sosialiasi dan lambatnya dalam bertindak yang mengakibatkan kekisruhan di masyarakat (Rachmawati, 2020). 

Permasalahan data dan informasi up to date telah menjadi permasalahan “klasik” di organisasi pemerintahan khususnya di daerah. Padahal, program e-KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) telah diterapkan sejak tahun 2006 dengan mengembangkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) online hingga tingkat kecamatan ke data centre (Edhy Sutanta, 2012). Organisasi Perangkat daerah dihadapkan pada data dan informasi yang tidak valid atau jumlah data yang sangat banyak sehingga seringkali sulit mendapatkan hasil data yang dapat dipercaya (M.Zahid Syafnel, dkk, 2019) sedangkan website Pemerintah hanya menyajikan data statis. 

Berbagai hal telah diimplementasikan oleh Pemerintah untuk mengatasi kesenjangan pengelolaan penyediaan data dengan menerapkan kebijakan satu data pada berbagai sektor seperti informasi geospasial, dan data statistik, membentuk komisi informasi di daerah, membangun open data access, dan membuat kebijakan peraturan yang mengatur ketersediaan data yang mutakhir. Sistem informasi kependudukan biasanya terdiri atas  dua  komponen yaitu komponen yang  berfungsi  untuk  melakukan  pencatatan  data  kependudukan  dan  data  vital  statistik (Larasati & Nurhadryani, 2012). 

Sistem informasi administrasi kependudukan di berbagai pemerintahan khususnya di kabupaten terdepan, terpencil, tertinggal (3T) masih belum bisa memberikan pelayanan yang maksimal pada masyarakat sehingga sulit mengetahui jumlah penduduk yang belum memiliki dokumen kependudukan, jumlah penduduk yang berada dibawah garis miskin, dan jumlah penduduk yang diharuskan untuk mengikuti wajib belajar (Nur, 2019).

Database kependudukan yang up to date sangat penting dalam perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan yang digunakan sebagai instrumen untuk menentukan warga masyarakat mana saja yang berhak untuk mendapat bantuan. Data kependudukan dapat menjadi acuan dalam menerbitkan surat izin mengemudi (SIM), izin usaha, pelayanan kesehatan, pelayanan perbankan, pelayanan penerbitan sertifikat tanah, dan jaminan sosial lainnya (Handriana dan Hastuti, 2020). 

Selain itu, data kependudukan yang akurat juga menjadi faktor penentuan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Data Agregat Kependudukan per kecamatan (DAK2) berupa peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan dan pekerjaan. 

Data Agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif yang digunakan sebagai landasan perencanaan pembangunan kabupaten/kota sehingga pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh para stakeholders dapat memberikan gambaran yang lebih terarah, jelas dan terukur untuk perencanaan pembangunan. 

Data kependudukan juga digunakan oleh berbagai pihak seperti kepolisian dalam penegakan hukum seperti melacak pelaku kriminal, mencegah perdagangan orang (human trafficking) dan mencegah pengiriman tenaga kerja illegal.

Sistem informasi pengolahan data kependudukan merupakan sistem untuk mempermudah petugas pencatatan data penduduk mendata penduduk untuk mempermudah masyarakat dalam hal kebutuhan pelayanan administrasi. Selain itu, sistem informasi dapat diterapkan pada instansi atau perusahaan untuk mengolah data dan menyajikan informasi sesuai dengan kebutuhan pengguna secara cepat, tepat, dan akurat (Siti Maesaroh, dkk, 2020). 

Pengolahan data kependudukan melalui sistem informasi (hardware dan software) merupakan salah satu solusi untuk mempermudah pencarian, penggunaan, dan pemanfaatan data penduduk. Namun, sebaik apapun data tersebut tanpa ada manajemen tatakelola dan tatalaksana dari pengguna (user) data-data tersebut tidak memiliki nilai yang dapat dimanfaatkan. 

Oleh sebab itu perlu mengembangkan kemampuan pembelajaran yang kontinyu (continuous learning), karena dinamisasi perubahan lingkungan semakin menuntut kemampuan intelektual (brain intensive) untuk menghasilkan pengetahuan (Sulistiyani, 2011). Kebutuhan data dan informasi bagi organisasi perangkat daerah (OPD) merupakan kebutuhan dasar bagi organisasi di mana data-informasi tersebut dikelola secara manual pada arsip organisasi (Sugiarto dan Wahyono, 2005).

Data adalah sebuah rekaman dari fakta-fakta, konsep-konsep, atau instruksi-instruksi pada media penyimpanan untuk komunikasi perolehan, dan pemrosesan dengan cara otomatis dan presentasi sebagai informasi yang dapat dimengerti oleh manusia (WH. Inmon, 2005). Data merupakan sumber daya penting untuk mendukung kebijakan yang akan diputuskan oleh instansi. 

Data informasi akurat sangat dibutuhkan dalam sebuah kebijakan publik karena akan berhubungan dengan keputusan strategis, efektivitas kebijakan yang mempengaruhi kepuasan masyarakat. Sistem informasi manajemen adalah instrument yang akan memberikan data akurat yang dibutuhkan instansi di pemerintahan karena data yang diinput akan diolah secara otomatis sehingga mempermudah manajemen dan pengambilan keputusan dan dengan dukungan teknologi internet data yang diperoleh juga dapat dilakukan secara realtime. 

Di provinsi Sumatera Utara, pengelolaan database kependudukan di saat ini dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dimana data pribadi, database, dan data kependudukan disimpan, diolah, dianalisis dan mutakhirkan secara agregat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tingkat provinsi. Pengelolaan, pengklasifikasian, dan analisis data yang dilakukan masih menggunakan teknologi atau metode sederhana dengan menggunakan website, aplikasi mobile, dan disimpan pada server yang berada di Dukcapil Provinsi.

Di sisi lain, Peran fungsional perencana sebagai pelaksana perencanaan teknokratis, analisis kebijakan, menyusun rencana, serta mela-kukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan pembangunan yang akan menghasilkan rencana kebijakan lingkup makro, sektor dan daerah, serta berdampak bagi daerah maupun nasional. Hal ini dilakukan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah (Wati, 2019). 

Fungsional Perencana merupakan jabatan yang diperuntukkan untuk aparatur negara yang tugas dan fungsinya didasarkan pada keahlian tertentu yang bersifat mandiri yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya manusia pada aparatur negara dalam melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan dan untuk menjamin pembinaan karier, kepangkatan/jabatan dan profesi di bidang perencanaan pembangunan.

Selain itu, fungsional perencana sebagai think tank bertugas untuk merumuskan rekomendasi strategi, kebijakan, dan program serta melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan (Susetyo  Eko, dkk, 2017). Di dalam melaksanakan tugas terkait pelaksanaan rencana pembangunan yang berkolerasi dengan data, keberadaan data sangat dibutuhkan untuk menjamin kualitas dokumen perencanaan yang baik. 

Fungsional perencana merupakan salah satu jalur karier yang dapat ditempuh oleh ASN selain Jabatan Struktural. Jabatan Fungsional menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak ASN dalam pelaksanaan tugasnya berdasarkan keahlian dan keterampilan. Fungsional perencana dalam pengembangan profesionalisme dan pembinaan karier PNS dinilai berdasarkan sistem karier adanya jenjang jabatan dan Sistem prestasi kerja pengukurannya dengan angka kredit untuk menjamin mutu pelaksanaan tugas umum pemerintahan. 

Menurut Arif Budi Setiawan & Adianto (2020), Kebijakan pengembangan kompetensi di Bappeda diarahkan pada upaya pemenuhan kompetensi aparatur untuk menempati jabatan fungsional perencana. Perencanaan ini dilakukan dengan melihat kebutuhan pentingya tenaga perencanaan yang berkualitas untuk menunjang program pembangunan di daerah. Pengelolaan data kependudukan dengan berbasis teknologi internet, data dan aplikasi ditempatkan di satu lokasi Internet Data Center untuk menjamin integritas keseluruhan data. 

Sistem Administrasui Informasi Kependudukan mencakup seluruh aspek data kependudukan yang dipusatkan di Kabupaten dan Kotamadya yang memiliki sarana dan prasarana teknologi informasi yang lebih baik dibandingkan di kecamatan sehingga dapat menangani pendataan status penduduk dengan berbagai perubahan data kependudukan. 

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ini berupaya untuk mengelola dan memanfaatkan data penduduk dengan memadukan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi berbagai kegiatan pengelolaan administrasi kependudukan pada tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan yang dimaksudkan untuk administrasi kependudukan dalam skala nasional terselenggara secara terpadu dan tertib (Ripa’i, 2018).


Permasalahan yang kemudian muncul dari sistem informasi berbasis teknologi ini adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi atau Interoperabilitas. Hal ini terjadi karena ragam pada data penting (seperti apakah data kesehatan perlu di setiap bidang data atau hanya bidang kesehatan), penamaan nama property atau field (seperti jenis kelamin dengan sex), acuan koding atau referensi yangberagam (seperti kode 1 untuk laki-laki di sistem yang lain kode 0 untuk laki-laki), metode pengumpulan data (survei atau sensus) dan sebagainya. Kesulitan dalam mengelola data kependudukan apabila metadata kependudukan tidak dikembangkan maka akan ada banyak variasi/bentuk dari data kependudukan yang mengakibatkan adanya duplikasi pada data kependudukan dan terjadi terjadi perbedaan persepsi ataupun nilai dari kuantitas dan kualitas penduduk dari berbagai instansi Pemerintah. 

Kebutuhan pertukaran data terkait kependudukan bukan saja pada pertukaran data elektronik, tetapi juga kepada data tradisional. Selain instansi pemerintah, instansi lain yang membutuhkan data dari dan ke instansi pemerintah akan membutuhkanmetadata kependudukan yang bersangkutan dengan data kependudukan untuk pertukaran data.

Untuk dapat menghasilkan interoperabilitas dari heterogenitas sistem yang ada, pendekatan yang digunakan adalah membangun sebuah arsitektur interoperabilitas multi platform yang dapat mendukung keberadaan arsitektur-arsitektur sebelumnya (B.A. Allen, dkk, 2001) sehingga diperoleh pendekatan arsitektur interoperabilitas multi platform ini bertujuan untuk menghubungkan antar aplikasi e-Gov yang terpisah dan terisolasi untuk dapat berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Interoperabilitas yang dikembangkan menggunakan berbagai skenario pendekatan untuk setiap kabupaten/kota, provinsi, dan nasional sebagai elemen-elemen yang terlibat di dalam mekanisme interoperabilitas. 

Untuk setiap elemen tersebut dapat berperan sebagai service provider dan sekaligus sebagai service consumer (Widodo, 2016). Keterbatasan dalam hal interoperability baik dari sisi aplikasi dan data. SIAK online dengan model koneksi VPN Dial belum dapat memberikan jaminan bahwa koneksi dari kecamatan ke data center Ditjen Adminduk Depdagri jika putus karena pada saat terjadi koneksi terputus SIAK tidak dapat dioperasikan karena membutuhkan jumlah bandwith yang cukup besar. 

Sementara infrastruktur IT sampai pada tingkat kecamatan belum semua baik untuk keseluruhan daerah-daerah di Indonesia. SIAK offline dan online dikembangkan dengan menggunakan pendekatan arsitektur client-server. Berdasarkan SIAK yang sekarang ini berjalan, maka perlu dilakukan perbaikan dari sisi arsitekturnya untuk dapat menghasilkan interoperabilitas aplikasi dan data secara lebih baik. Arsitektur interoperability yang dikembangkan adalah

menggunakan pendekatan SOA dengan membuat services terhadap sebuah proses bisnis, sehingga interoperability dilakukan dengan cara melakukan akses terhadap services tersebut. Untuk membuat arsitektur interoperability yang bersifat real time, maka pendekatan SOA dikombinasikan dengan pendekatan EDA. Kombinasi ini memiliki tujuan agar satu service dapat dijalankan dengan adanya event sebagai trigger, dimana event yang terdapat pada services didefinisikan dengan WSDL. Untuk mengatur orkestrasi yang terjadi antar service maka dibutuhkan sebuah service bus yang disebut Government Service Bus (GSB) yang didefinisikan dengan BPEL.


Dari berbagai penelitian yang telah dilakukan oleh banyak penelitian, sepengetahuan penulis belum ada penelitian yang berfokus pada peran fungsional perencana pada peningkatan kualitas ketersediaan data kependudukan. Keunikan penelitian ini terletak pada organisasi dan operasionalisasi para fungsional perencana secara ideal dalam mengolah data kependudukan yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Informasi dan publikasi terkait dengan e-KTP, NIK, database kependudukan dan aspek terkait lainnya sudah banyak ditemukan, namun terkait dengan pemanfaatan database kependudukan di pemerintah kabupaten/kota (Pemkab/Pemkot) masih minim (Hastuti, 2020).

METODE
Dalam penelitian ini, metodologi yang digunakan adalah systematic literature review. Menurut Kitchenham dan Charter (2007), Systematic literature review (SLR)/review artikel terstruktur merupakan suatu desain penelitian yang dilakukan untuk mensintesis bukti-bukti penelitian yang sudah ada secara sistematis dalam hal pencarian artikel penelitian, telaah kritis (critical appraisal) dan sintesis hasil penelitian untuk menjawab suatu pertanyaan. 

Sedangkan D. Rodríguez dan S.  Arenas (2018) berpendapat Systematic Review (SR) atau yang biasanya disebut Systematic Literature Review (SLR) adalah cara sistematis untuk mengumpulkan, mengevaluasi secara kritis, mengintegrasikan dan menyajikan temuan dari berbagai studi penelitian pada pertanyaan penelitian atau topik yang menarik. SLR menyediakan cara untuk menilai tingkat kualitas bukti yang ada pada pertanyaan atau topik yang menarik. SLR memberikan tingkat pemahaman yang lebih luas dan lebih akurat daripada tinjauan literatur secara tradisional.

Pada umumnya SLR dilakukan untuk berbagai tujuan, di antaranya untuk mengidentifikasi, mengkaji, mengevaluasi, dan menafsirkan semua penelitian yang tersedia dengan bidang topik fenomena yang menarik, dengan pertanyaan penelitian tertentu yang relevan. SLR juga sering dibutuhkan untuk penentuan agenda riset, sebagai bagian dari disertasi atau tesis, serta merupakan bagian yang melengkapi pengajuan hibah riset (Hariyati S., 2010). 

Metode SLR digunakan untuk mengidentifikasi, mengkaji, mengevaluasi, dan menafsirkan semua penelitian yang tersedia dengan bidang topik fenomena yang menarik, dengan pertanyaan penelitian tertentu yang relevan. Dengan penggunaan Metode SLR dapat dilakukan review dan identifikasi jurnal secara sistematis, yang pada setiap prosesnya mengikuti langkah-langkah atau protokol yang telah ditetapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa platform yang dominan digunakan dalam pengembangan sistem informasi adalah berbasis website sedangkan metode dominan digunakan dalam menyelesaikan pengembangan sistem informasi adalah metode terstruktur.


Pendekatan kualitatif dalam systematic review digunakan untuk mensintesis (merangkum) hasil-hasil penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Metode mensintesis (merangkum) hasil-hasil penelitian kualitatif ini disebut dengan meta-sintetis. Meta-sintetis merupakan teknik melakukan integrasi data untuk mendapatkan teori maupun konsep baru atau tingkatan pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh. Sumber literatur adalah semua publikasi kualitatif terkait dengan fungsional perencanaan, data kependudukan, dan kondisi pemerintahan melalui metode pencarian sistematik. Proses sintesis meliputi tema-tema dan konsep dari studi yang relevan diekstraksi, hasil ekstraksi ini ditata menjadi temuan penting (utama), temuan-temuan dikelompokkan ke dalam kategori, kategori-kategori kemudian disintesis menjadi tema.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari beberapa permasalahan yang diringkas jelas menunjukkan bahwa pemberdayaan aparatur pemerintah merupakan suatu hal yang mutlak, hal ini berlaku mulai dari tingkat bawahan operasional hingga tingkat pimpinan tertinggi dalam suatu instansi karena dengan adanya pemberdayaan bagi aparatur harapan yang muncul adalah peningkatan kinerja dan hasil semakin besar karena adanya rasa tanggungjawab dari setiap aparatur. 

Namun yang perlu diingat bahwa didalam implementasinya, pemberdayaan aparatur perlu dibarengi oleh dukungan baik dari pimpinan maupun dukungan organisasi sebagai upaya sehingga proses pemberdayaan dapat di-lakukan. Pada kondisi idealnya, makna dari pemberdayaan aparatur memiliki arti memberikan kesempatan kepada aparatur/ pegawai untuk melakukan suatu aktivitas dengan kewenangan dan tanggung jawab yang dimilikinya.
 
Pemberdayaan fungsional peneliti dan perencana diperlukan dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, serta mendorong percepatan pembangunan daerah yang berbasis potensi lokal. Saat ini, pemberdayaan SDM peneliti dan perencana pada Bappeda Provinsi Sumatera Utara, meliputi: 

1) Pengadaan. Pengadaan aparatur peneliti dan perencana pemerintah Provinsi Sumatera Utara dilakukan melalui proses rekruitmen CPNS formasi peneliti dan perencana. Dimana CPNS ini kemudian ditempatkan pada Bappeda Provinsi Sumatera Utara, dengan tugas pokok dibidang penelitian dan pegembangan, serta perencanaan. Seluruh fungsional peneliti direkrut melalui pengadaan CPNS formasi peneliti, namun ada beberapa aparatur yang menjadi fungsional perencana melalui proses inpassing dari jabatan struktural atau fungsional lainnya. 

2) Pembinaan karier. Melalui pemetaan kondisi riil aparatur peneliti dan peren-cana, maka diketahui bahwa proses pembinaan karir bagi peneliti dan perencana belum dilakukan berdasarkan skill individu dan prestasi kerja. Saat ini, aparatur peneliti dan perencana belum mendapatkan ruang dan porsi yang cukup dalam perlibatannya pada berbagai ke-giatan penelitian, pengembangan, serta perencanaan pada Bappeda Provinsi Sumatera Utara. 

Hal ini terlihat dalam kegiatan penelitian yang ada belum melibatkan SDM peneliti secara maksimal, serta penyusunan dokumen-dokumen perencanaan belum melibatkan SDM perencana secara optimal. Penempatan SDM peneliti dan perencana pada Bappeda Provinsi Sumatera Utara, baru sebatas penempatan berdasarkan formasi CPNS, belum berdasarkan skill dan kebutuhan organisasi. Hal ini menjadikan SDM peneliti dan perencana belum diberdayakan secara optimal sesuai dengan tugas pokok, peran dan fungsinya. 

3) Pendidikan dan Pelatihan. Diklat meru-pakan bagian dari upaya peningkatan kompetensi SDM peneliti dan perencana. Namun, hingga saat ini, program/ kegiatan pada Bappeda Provinsi Sumatera Utara masih terfokus pada diklat penjenjangan fungsional peneliti dan perencana, belum memberi kesempatan untuk keikutsertaan pada diklat teknis lainnya. Diklat teknis sangat dibutuhkan oleh peneliti dan perencana dalam meningkatkan kompetensinya, misalnya diklat penulisan ilmiah dan diklat penyusunan proposal bagi SDM peneliti, serta diklat penyusunan dokumen peren-canaan bagi SDM perencana. 

4) Tunjangan/Insentif. Penghargaan ter-hadap jabatan fungsional peneliti dan perencana masih berdasarkan pada tunjangan fungsional yang telah ditetapkan saja. Dan untuk tahun 2017 ini, ada pemberian tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) untuk seluruh aparatur Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, termasuk bagi peneliti dan perencana. Kedua tunjangan tersebut bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Utara. Selain dari tunjangan fungsional serta besaran TPP yang tidak jauh berbeda staf pelak-sana lainnya, maka tidak ada tunjangan/ insentif lainnya yang diterima oleh pejabat fungsional peneliti dan perencana.

Fungsional Peneliti dan Perencana 
Jabatan Fungsional merupakan salah satu jalur karier yang dapat ditempuh oleh ASN, selain Jabatan Struktural. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri. 

Baik Jabatan Fungsional Peneliti, Jabatan Fungsional Perencana maupun Jabatan Struktural merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen kerja di Instansi/lembaga Pemerintahan. Masing-masing memiliki tugas, tanggungjawab, dan wewenang sendiri untuk melaksanakan program/ kegiatan dalam rangka pencapaian visi misi organisasi. 

Eksistensi Jabatan fungsional pene-liti diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/128/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya, Keputusan Bersama Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 412/D/2009 dan Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya, serta peraturan lainnya yang mengatur jabatan fungsional peneliti. 

Sementara itu, Eksistensi Jabatan fungsional perencana di antaranya seperti diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16/Kep/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya, serta peraturan pelaksana lainnya terkait jabatan fungsional perencana. Peningkatan akselerasi pembangunan dilakukan dengan penetapan kebijakan oleh pimpinan daerah harus dilakukan secara cermat, dengan berdasarkan pada kondisi dan potensi lokal, keterkaitan dan pengaruh lingkungan strategis, serta memiliki prediksi yang akurat terhadap arah pembangunan daerah dalam jangka panjang. 

Dalam hal ini, peran strategis fungsional peneliti sangat diperlukan untuk mendukung Pemerintah Daerah dalam proses perumusan dan penetapan kebijakan dimaksud. Peran strategis fungsional peneliti dalam program dan kegiatan pembangunan daerah dilakukan sesuai dengan bidang kepakarannya masing-masing. Peneliti disamping melaksanakan berbagai kegiatan kelitbangan seperti penelitian, pengembangan, serta penerapan IPTEK melalui berbagai kegiatan inovasi daerah dalam meningkatkan keunggulan kompetitif daerah.

Upaya memasyarakatkan IPTEK juga menjadi bagian tugas peneliti, dimana menumbuhkan minat masyarakat di bidang penelitian dan pengembangan merupakan hal yang tidak mudah. Berbagai rekomendasi kebijakan yang dirumuskan dihasilkan melalui proser pengkajian, penelitian, telaahan yang sesuai dengan kaidah ilmiah, sehingga diharapkan produk-produk yang dihasilkan oleh pemerintah daerah mempunyai dasar/landasan yang kuat. 

Salah satu upaya penting dalam pemberdayaan SDM peneliti adalah memanfaatkan keberadaan peneliti dengan memberi ruang dan kesempatan dalam berbagai kegiatan kelitbangan yang ada. Pemberdayaan tersebut dilakukan dengan komitmen dan konsistensi lembaga, dalam hal ini kebijakan pimpinan dalam perlibatan peneliti pada kegiatan penelitian dan pengembangan. 

Hal ini dikarenakan, bahwa salah satu aspek penting dalam proses pemberdayaan SDM peneliti adalah komitmen yang kuat dalam menempatkan peneliti sebagai sumber daya terdepan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. 

Penguatan aspek SDM pada litbang daerah diantaranya melalui distribusi aparatur yang concern dan memahami persoalan kelitbangan, serta mendorong lahirnya peneliti yang berkualitas.

Peran fungsional perencana sebagai pelaksana perencanaan teknokratis, analisis kebijakan, menyusun rencana, serta mela-kukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan pembangunan yang akan menghasilkan rencana kebijakan lingkup makro, sektor dan daerah, serta berdampak bagi daerah maupun nasional. 

Hal ini dilakukan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah. Fungsional Perencana melaksanakan tugas idealnya perencanaan mulai dari identifikasi permasalahan, perumusan alter-natif kebijakan perencanaan, pengkajian alternatif, penentuan alternatif dan rencana pelaksanaan, pengendalian dan penilaian hasil pelaksanaan sebagaimana diatur dalam pasal pasal 4 Keputusan MenPAN Nomor: 16/Kep/M.PAN/3/2001. 

Dalam hal ini, fungsional perencana mempunyai tugas menyusun dan menyiapkan bahan formulasi kebijakan, menyusun dan menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan, memberikan masukan-masukan dan analisis kebijakan, menyusun rekomendasi dan rencana, mengarahkan pelaksanaan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan, sebagai bahan masukan yang dapat digunakan oleh pimpinan unit kerja beserta jajarannya untuk mengambil langkah/kebijakan lebih lanjut. 

Keterlibatan fungsional perencana dalam penyusunan dokumen perencana disesuaikan dengan jenjang jabatan fungsional perencana tersebut. Fungsional perencana harusnya diberi ruang yang terbuka dan lebar untuk aktif dalam setiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan. Oleh sebab itu, komitmen pimpinan dalam membuka dan memberi kesempatan pada perlibatan fungsional perencana pada berbagai kegiatan perencanaan tersebut.

Peningkatan kualitas SDM dan capacity building kelembagaan, serta pemberdayaan SDM merupakan salah satu arah dan strategi yang perlu dilakukan oleh Bappeda Provinsi dalam upaya penguatan kapasitas kelembagaan dan eksistensi organisasi. 

Sejalan dengan kerangka tersebut, upaya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Peneliti dan perencana menjadi salah satu agenda penting. Peningkatan kapasitas fungsional peneliti dan perencana, dimana pemangku jabatan fungsional dalam instansi pemerintah adalah para ahli (experts) yang profesional. Mengingat status mereka sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), maka hal ini menjadi indikasi bahwa jabatan mereka adalah jabatan profesi di dalam birokrasi. 

Jika kompetensi menjadi ukuran dalam menempati jabatan, maka jabatan fungsional berdasarkan profesi, serta dan jabatan administrasi umum (manajerial) berdasarkan struktur. Disamping sebagai seorang fungsional yang harus berfungsi sesuai fungsinya, fungsional peneliti dan perencana juga merupakan mitra bagi pejabat struktural. 

Maka dari itu, untuk mendukung pelaksanaan tugasnya tersebut diperlukan kerjasama dan koordinasi dengan pihak lain sehingga diperoleh hasil yang optimal, menciptakan kegiatan kelitbangan dan perencanaan pembangunan daerah yang efektif dan efisien. 

Filosofi seorang peneliti (researcher) dan perencana (planner) adalah sebagai seorang problem solver, yaitu seorang yang mampu memberikan solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang mem-fokuskan pada sistem perencanaan dan proses-proses pengambilan keputusan yang tepat.

Peran seorang peneliti dan perencana dalam menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan daerah tentu sangat berat, namun melalui analisa serta memilih alternatif solusi yang tepat, maka kebijakan yang akan diambil diharapkan juga tepat. Setelah dilakukan analisis data dan fakta yang ada, maka potret pemberdayaan aparatur fungsional peneliti dan perencana pada Bappeda Provinsi Sumatera Utara adalah:

1) SDM peneliti dan perencana belum sepenuhnya dilibatkan dalam kegiatan penelitian dan pengembangan, serta perencanaan daerah. Mayoritas doku-men perencanaan disusun oleh staf pelaksana yang bukan merupakan pejabat fungsional perencana. Kegiatan penelitian, masih dominan dilakukan oleh pihak luar serta staf pelaksana yang bukan merupakan pejabat fungsional peneliti. Disini terlihat bahwa perlibatan fungsional peneliti maupun perencana dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya belum optimal. 

2) Belum terbukanya ruang yang cukup bagi peneliti dan perencana ini juga dikarenakan komitmen dan konsistensi pimpinan yang belum maksimal. Hal ini mengakibatkan fungsional peneliti dan perencana menjadi “penonton” dirumahnya sendiri. 

Dengan pertimbangan peran dan fungsi strategis penelitian dan pengembangan (litbang), serta perencanaan di daerah, perlu langkah-langkah pembenahan dan pemberdayaan sebagai berikut: 

1) Aspek Kelembagaan. Bentuk organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) adalah berbasis “organisasi fungsional”. Dimana peran dan fungsinya diperlukan dalam: menjalankan tugas dan fungsi peren-canaan, penelitian dan pengembangan di daerah, mengkoordinasikan penyeleng-garaan perencanaan, penelitian dan pengembangan di daerah, serta me-wujudkan SDM peneliti dan perencana daerah yang profesional dan berkualitas. 

2) Aspek SDM. Rasio formasi Jabatan Fungsional didasarkan pada beban kegiatan dan kebutuhan di masing-masing daerah. Untuk itu diperlukan rekruitmen jabatan fungsional peneliti dan perencana yang proporsional mulai dari formasi CPNS. Rekruitmen jabatan fungsional peneliti dan perencana ditempatkan pada Bappeda, sesuai dengan Surat Keputusan Pengangkatan CPNS dan PNS yang bersangkutan. Hal ini untuk mewujudkan pola karir yang jelas bagi pejabat peneliti dan perencana sesuai dengan kompetensinya. Kemudian, perlu konsistensi pelaksanaan kebijakan pembinaan tenaga fungsional dari Menteri Dalam Negeri serta instansi pembina LIPI untuk fungsional peneliti, dan instansi Pembina Bappenas untuk fungsional perencana. 

Temukan tantangan pengelolaan data yang mungkin dihadapi dan bagaimana cara menghindarinya dengan memilih solusi yang efektif.

1) Tantangan: Pemetaan data tidak terstruktur dengan baik
Pengkategorian yang kurang tepat, format data tidak konsisten, dan adanya duplikat, dapat mempersulit dan memperlambat proses pencarian data. Oleh sebab itu, dibutuhkan rencana secara detail sejak awal. Fokus membangun sistem struktur dasar terlebih dahulu untuk memudahkan dalam menemukan, mengakses, dan menganalisis data di kemudian hari.

2) Tantangan: Entri data tidak akurat dan terpercaya, serta inkonsisten
Data berasal dari berbagai sumber dan administrator. Kemajemukan ini menciptakan tumpukan data dengan bermacam tipe yang memiliki standarnya sendiri, yang dapat berdampak pada integritas data. Maka dibutuhkan otomatisasi, atau pengaturan pekerjaan dengan mesin dalam industri, adalah cara yang dapat diandalkan untuk mengelola data jika dibandingkan dengan proses manual, karena manusia pada dasarnya rentan terhadap kesalahan. Mengelola data yang akurat dan terstandardisasi adalah upaya yang rumit, namun jika dilakukan dengan benar, otomatisasi data dapat merubah kebiasaan instansi dalam mengelola data jadi lebih rapi dan terstruktur.

3) Tantangan: Data tersimpan dalam sumber yang berbeda
Instansi Pemerintah menghadapi tantangan utama ketika data harus dikumpulkan dari variasi sistem manajemen database dengan kompatibilitas operasional yang berbeda. Kesenjangan ini akan menimbulkan masalah dalam penarikan data. Salah satu solusi yang dapat digunakan adalah penerjemah antar sistem yang dapat terhubung dengan koneksi multi-database dan plat form dengan operasi multi-sistem.

4) Tantangan: Mencari data dalam waktu singkat
Volume data yang bisa jadi sangat besar akan menyulitkan dalam mencari data tertentu di dalam tumpukan data. Menggunakan aplikasi yang akan memudahkan mencari objek dan relasi data dengan fitur keyword search yang dapat menghasilkan pemetaan antar objek pada sebuah database.

5) Tantangan: Integritas data tidak terjamin
Integritas adalah aspek penting lain dari keamanan database. Kewenangan administrator yang tak terbatas dalam mengubah data akan mengurangi integritas database. Banyaknya jumlah pemegang akses ke penyimpanan data tentunya akan mempersulit pengawasan aktivitas login, yang nantinya rentan terhadap cyber attack. 

Oleh sebab itu perlu membatasi sistem keamanan dengan kontrol akses dan hanya orang dipercaya yang dapat melihat informasi dan data instansi dan menggunakan sistem kontrol akses pengguna yang menentukan izin siapa yang dapat mengakses data tersebut.

KESIMPULAN
Pemberdayaan jabatan fungsional tertentu khususnya peneliti dan perencana pada Bappeda Provinsi Sumatera Utara, dilakukan melalui pengadaan, pembinaan karir, pendidikan dan pelatihan, serta pemberian tunjangan/insentif, namun belum secara optimal dalam kegiatan kelitbangan dan perencanaan. Hal tersebut dikarenakan komitmen dan konsistensi pimpinan dan pejabat struktural lainnya belum memberi ruang bagi pelaksanaan tupoksi peneliti dan perencana.

REKOMENDASI
Berdasarkan hal tersebut diatas dapat dilakukan penetapan peraturan/kebijakan daerah yang mendukung, sebagai landasan penyelenggaraan fungsi litbang dan perencanaan daerah agar dapat mendorong dan memfasilitasi peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pejabat fungsional peneliti dan perencana, baik melalui kegiatan-kegiatan bimtek/ workshop SDM, sosialisasi dan asistensi terkait keberadaan peran dan fungsi Peneliti, membuka program-program kerjasama penelitian, membuka akses publik terhadap dokumen-dokumen perencanaan daerah, membuka akses penyebaran data dan hasil-hasil penelitian melalui media online (website), meningkatkan kapasitas anggaran penelitian daerah, dan perlu adanya dukungan “political will” dari pemerintah daerah, agar mengedepankan fungsi kelitbangan dan perencanaan yang diwadahi oleh Bappeda Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, beberapa saran yang dihasilkan dari penelitian ini untuk Pemerintah Pusat antara lain:

1) Pemerintah Pusat sebaiknya lebih seius membangun dan menyempurnakan sistem database nasional. Mengembangkan rancangan arsitektur sistem informasi administrasi kependudukan yang berbasiskan teknologi terbuka, berbasis jaringan, dengan struktur modular sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap secara bottom-up sesuai dengan jadwal ketersediaan sumber daya.

2) SIAK Online di desain sebagai aplikasi terpusat (centralized application) yang akan diakses dari TPDK (Tempat Perekaman Data Penduduk) yang berbasis di Kecamatan di seluruh Indonesia. Oleh sebab itu infrastruktur pendukung seperti jaringan koneksi harus menjadi focus dan pehatian utama agar tidak lambat (karena akses data langsung dari kecamatan ke pusat).

3) Pelatihan teknologi informasi bagi tenaga penginput data kependudukan

UCAPAN TERIMAKASIH
Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam penulisan karya tulis ini khususnya Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara, Sekretaris Bappeda Provinsi Sumatera Utara, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara yang telah banyak meluangkan waktu untuk berdiskusi dalam memberikan masukan, tanggapan dan kritik dalam penyempurnaan karya tulis ini. Semoga karya tulis ini memberi manfaat bagi kita semua, baik dalam kepentingan akademis maupun kepentingan praktis.

DAFTAR PUSTAKA
A. Perry,  and N. H. (2002). Systematic Review: The Experience of a PhD Student. Psychology Learning and Teaching, 2(1), 32–35.

Agus Sugiarto,  dan T. W. (2005). Manajemen Kearsipan Modern: Dari konvensional ke Basis Komputer. Yogyakarta: Gava Media.

Arif Budi Setiawan, & Adianto. (2020). Pengembangan Kompetensi Aparatur Perencana Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Jurnal Niara, 13(2 SE-Articles), 62–73. https://doi.org/10.31849/niara.v13i2.4850

B.A. Allen, L. Juillet, P. Paquet,  dan J. R. (2001). E-Governance & government on-line in Canada : Partnerships, people & prospects. Government Information Quarterly, 18(93–104).

Barbara Kitchenham,  and S. C. (2007). Guidelines for performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering (EBSE 2007-). Keele University and Durham University Joint Report.

Delgado-Rodríguez, M., & Sillero-Arenas, M. (2018). Systematic review and meta-analysis. Medicina Intensiva, 42(7), 444–453. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.medin.2017.10.003
Edhy Sutanta,  dan A. A. (2012). Pemanfaatan Database Kependudukan Terdistribusi pada ragam Aplikasi Sistem Informasi di Pemerintah Kabupaten/Kota. SISFOTENIKA, 2(1).

fisip.ubb.ac.id. (2021). Retrieved from http://fisip.ubb.ac.id/berita/2021/09/02/134/penguatan-jaringan-pengaman-sosial-bagi-masyarakat-dan-kelompok-rentan-di-era-pandemi-covid-19
Hastuti, S. H. D. (2020). PENTINGNYA PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN DI ERA DIGITAL. TEKNIMEDIA: Teknologi Informasi Dan Multimedia, (Vol. 1 No. 1 (2020): Mei 2020), 18–21. Retrieved from https://jurnal.stmiksznw.ac.id/index.php/teknimedia/article/view/9/4
Larasati, I., & Nurhadryani, Y. (2012). E-Government Kependudukan Indonesia: 

Pengembangan Instrumen dan Evaluasi Website Kependudukan Indonesia. Jurnal Ilmu Komputer Dan AgroInformatika, 1(1).

M.Zahid Syafnel, Irfan Darmawan,  dan R. M. (2019). Analisis dan Perancangan Tata Kelola Data Sistem Pemerintahan berbaSis Elektronik Domain Master Data Management (MDM) 

Pada DAMA DMBOK v2 di Diskominfotik KBB. E-Proceeding of Engineering, 6(2), 7775.
Maftuchan, A. (2020). Policy Brief 21 - Program Tunai di Era COVID-19:  Bantuan Tunai Korona atau Jaminan Penghasilan Semesta. Perkumpulan PRAKARSA. Perkumpulan PRAKARSA.

Nur, B. (2019). Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Siak) dalam Meningkatkan Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo. Journal I La Galigo, 2(1), 38–44.

Rachmawati, R. R. (2020). Efektivitas Kebijakan Jaring Pengaman Sosial di Era Covid-19.
Ripa’i, A. (2018). Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Berbasis Teknologi Informasi Menuju Single Identity Number di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Dukcapil, 6(1), 67–88.
S, H. R. T. (2010). Mengenal Systematic Review Theory dan Studi Kasus. Keperawatan Indonesia, 13(2), 124–132.

Siti Maesaroh, Ita Erliyani,  dan Y. F. N. (2020). Aplikasi Pengolahan Data Kependudukan Industri 4.0 Berbasis Web. Raharja Open Journal System, 6(1).

Sri Handriana Dewi Hastuti. (2020). PENTINGNYA PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN DI ERA DIGITAL. TEKNIMEDIA: Teknologi Informasi Dan Multimedia, 1(1 SE-Articles), 18–21. https://doi.org/10.46764/teknimedia.v1i1.9

Sulistiyani, A. T. (2011). Memahami Good Governance dalam perspektif SDM. Jogjakarta: Gava Media.

Susetyo  Eko; Dione, Frans, I. B. H. (2017). PENGARUH DIKLAT FUNGSIONAL PERENCANA DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KUALITAS PERENCANA (STUDI DI BAPPENAS TAHUN 2016). The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA), (Vol 3, No 2 (2017): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JULI-DESEMBER 2017), 33–57. Retrieved from http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/admpublik/article/view/979/679

Wati, R. (2019). Pemberdayaan Pejabat Fungsional Tertentu: Studi Kasus pada Jabatan Peneliti dan Perencana di Bappeda Provinsi Bengkulu. Civil Service Jurnal Kebijakan Dan Manajemen PNS, 11(2).

Widodo, A. (2016). Kinerja Arsitektur Interoperabilitas E-Goverment Multi Platform. Matematika, 19(1), 16–28.

William H. Inmon. (2005). Building Data warehouse (4th ed.). Canada: John Wiley& Sons Inc.(PR-01/rel)

 


Komentar Anda

Berita Terkini