NBT


Sidang Lanjutan Pemeriksaan Setempat di Areal PLTA Batangtoru Harus Patuhi Prokes Ketat Sesuai SOP

HARIAN9 author photo

 

TAPSEL| H9
Untuk memasuki areal proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), diwajibkan mematuhi Protokol Kesehatan (Prokes) ketat dan juga harus dilengkapi bukti diri bahwa bebas dari Covid-19 seperti vaksin dan rapit test antigen.

Hal itu dipastikan, saat digelarnya sidang lapangan atau pemeriksaan setempat, perkara perdata No Register 39/PDT.G/2020/PN.PSP,  di Desa Bulu Payung Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapsel, Senin (4/10/2021). 

Sidang lanjutan sengketa lahan pembangunan Proyek PLTA Batangtoru Kabupaten Tapsel, dipimpin Ketua Majelis Hakim, Lucas Sahaba SH MH bersama Hasnul Tambunan SH MH dan Ashari, SH sebagai anggota Majelis Hakim dan Heri Chandra sebagai Panitera Pengganti. 

Sidang yang berjalan sekitar 15 menit itu, ditutup dan dijadwal ulang pada Jumat (8/10/2021) mendatang, dengan harapan kedua belah pihak mempersiapkan diri dengan Alat Perlengkapan Diri (APD) dan pemeriksaan kesehatan sesuai standart dalam pencegahan penularan Covid-19.

Dalam sidang setempat dengan agenda pemeriksaan lapangan, Majelis Hakim dan para pihak yang mengikuti sidang, belum bisa menjangkau lokasi objek yang disengketakan. Sebab, akses jalan yang paling cepat dan memungkinkan untuk menuju lokasi dimaksud, harus melalui areal milik PT. Nort Sumatera Hidro Energy (NSHE), dengan penetapan Prokes ketat terkait aturan pemerintah dalam penanganan Covid-19 dan Standart Operasional Pelayanan (SOP), perusahaan.

Pantauan dilapangan, lanjutan sidang pemeriksaan setempat berjalan dengan tertib, aman dan kondisif serta menerapkan Prokes ketat. Sidang yang berlangsung di depan pintu masuk site PLTA Batangtoru berportal itu, juga dihadiri Kuasa Hukum dari penggugat dan Kuasa Hukum para tergugat serta masyarakat.

Diawal acara, Ketua Majelis Hakim mengucapkan terimakasih pada pemerintah setempat dan selanjutnya, mempersilakan Kuasa Hukum penggugat untuk menunjukkan lokasi lahannya. Namun, Kuasa Hukum Penggugat menyebut, lahannya berada di seberang Sungai Batangtoru. 

Karena, akses menuju lokasi harus melewati portal milik PT NSHE, yang mewajibkan siapa saja yang hendak masuk, harus menunjukkan bukti diri telah bebas dari Covid-19, seperti rapid tes antigen, sesuai anjuran pemerintah. Karena sarat itu belum bisa dipenuhi, akhirnya sidang lanjutan dijadwalkan ulang.

Kuasa Hukum Tergugat 5 hingga 11 dari sengketa lahan pembangunan PLTA Batangtoru itu, Ahmad Johari Damanik SH membenarkan penjadwalan ulang atau penundaan tersebut. 

Menurutnya, untuk memasuki lahan yang disengketakan, perusahaan mewajibkan setiap orang yang masuk harus bersih dari Covid-19 sebagai upaya mematuhi anjuran pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

" Pintu masuk tadi, tidak termasuk objek perkara. Karena, untuk melintasinya ada penerapan SOP dengan Projes ketat, sesuai anjuran pemerintah dalam penanganan Covid-19 dan untuk sidang lanjutan akan digelar Jumat mendatang dengan agenda masih pemeriksaan setempat, " ucapnya. 

Terpisah Kuasa Hukum penggugat Hendry Sitompul menjelaskan, pada sidang setempat tersebut Ketua Majelis Hakim mempertanyakan kepada pihak penggugat dan tergugat tentang obyek yang disengketakan dan pihak penggugat dan tergugat mengeluarkan peta masing-masing.

Kemudian Ketua Majelis Hakim juga mempertanyakan postur gambar peta penggugat maupun tergugat dan disepakati peta masing-masing pihak memiliki bentuk yang sama.

" Dari bukti peta yang dimiliki para pihak tersebut, kami dari pihak penggugat berkesimpulan, para pihak sepakat bahwa objek yang disengketakan itu ada, " terang Hendry. (WD.014)
Komentar Anda

Berita Terkini