NBT


Wakil Bupati Aceh Tamiang Apresiasi Peluncuran Aplikasi SIJINTER

HARIAN9 author photo

 

ACEH TAMIANG l H9
Wakil Bupati Aceh Tamiang Tengku Insyafuddin, ST, menyaksikan peluncuran Aplikasi SIJINTER (Sistem Jinayat Terintegrasi),  merupakan sebuah inovasi terbaru yang bertujuan meningkatkan pelayanan prima terhadap masyarakat dalam proses penanganan perkara jinayat di Kabupaten Aceh Tamiang, kegiatan berlangsung di Aula Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang pada Selasa (12/10/2021).

Pada kesempatan tersebut Wakil Bupati Aceh Tamiang T. Insyafuddin, ST menyampaikan, kami sangat mengapresiasi Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang yang menyiapkan penanganan perkara jinayat  lebih mudah dan cepat,"jelasnya.

“Melihat dinamika perkembangan era digital yang sangat pesat saat ini, inovasi layanan untuk proses penanganan perkara jinayat di Kabupaten Aceh Tamiang yang diluncurkan ini sangat tepat. Sebab aplikasi ini melibatkan lintas sektoral yang ada di kabupaten kita. 

“Dengan memanfaatkan Sijinter semaksimal mungkin, kiranya lintas sektoral dapat bersinergi dan berkoordinasi agar kasus jinayat di Bumi Muda Sedia dapat diminimalisir,"ungkap Wakil Bupati. 

Kesempatan yang sama, Ketua Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang, Dangas Siregar mengatakan, Sijinter merupakan pengembangan aplikasi dari Mahkamah Syar’iyah Sigli, yang kemudian dikembangkan lagi oleh pihaknya untuk melengkapi pembangunan Zona Integritas,"terangnya.

“Pengembangan aplikasi ini sebagai bentuk keinginan kami dalam melayani masyarakat yang hendak mencari keadilan. Melalui aplikasi ini diharapkan pengguna dapat mengakses informasi yang saling terhubung tanpa harus ke Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang,"ungkap Dangas.

Sementara itu, Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh, Rosmawardani, yang juga hadir dalam acara tersebut mengungkapkan, dalam perkara Jinayat di Aceh, ada lima lembaga yang diperintahkan langsung menangani perkara tersebut,"jelasnya.

“Mahkamah Syar’iyah ternyata hanya ada di Aceh, Ini merupakan keistimewaan tersediri yang diberikan oleh Pemerintah Pusat untuk daerah kita. Untuk itu, keterlibatan lima lembaga hukum untuk menyukseskan syariat Islam di Aceh sangat diperlukan. 

"Keadaan Syariat Islam di Aceh saat ini sudah mulai memudar. Agama dan kepedulian masyarakat terhadap sekitar sudah mulai menipis. Melalui sinergitas yang terjalin, semoga dapat membentuk ketahanan keluarga yang kuat. Sehingga pelanggaran norma di lingkungan masyarakat dapat dicegah dengan kuatnya peran pemangku adat dan tokoh masyarakat di tingkat Desa.

"Aplikasi ini nantinya akan menjadi alternatif pengganti pertemuan yang terhalang akibat pandemi. Sub dalam Aplikasi tersebut memuat layanan permohonan izin, persetujuan penyitaan atau penggeledahan, perpanjangan penahanan, pemberitahuan sidang pertama, penyampaian salinan putusan, dan penetapan diversi. Melalui aplikasi ini, pendaftaran perceraian, penetapan hari sidang dan izin penyitaan tidak akan terhalang oleh keterbatasan pertemuan,"tegasnya.

Usai penyampaian beberapa sambutan dan sebagai bentuk sinergitas para penegak hukum, dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman  Perkara Jinayat Terintegritas antara Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang dengan Polres Aceh Tamiang, Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang, Lapas Kelas IIB Kualasimpang dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh Tamiang.

Sosialisasi tersebut turut dihadiri oleh Ketua DPRK Aceh Tamiang, Suprianto,ST, Ketua MPU Aceh Tamiang, Syahrizal, Kepala Dinas Syariat Islam, Samsul Rizal dan perwakilan Bank Syariah Indonesia. (WD-013). 
Komentar Anda

Berita Terkini