Direktur YKAPI: PRT Sudah Seharusnya Mendapat Perlindungan yang Sama

harian9 author photo

 

MEDAN| H9
Kekerasan yang di alami Pekerja Rumah Tangga adalah hal yang mungkin kita sering dengarkan beberapa waktu belakangan ini, beragam kekerasan sering kita dengarkan bahkan bukan hanya kekerasan Fisik, Mental bahkan Seksual dan samapi Eksploitasi serta  perbudakan. Untuk itu perlunya aturan yang baku dalam menjamin bagi Pekerja Rumah Tangga layaknya pekerja di sektor lain yang sama-sama mendaptakan haknya serta jaminan saat orang itu bekerja. 

"Pekerja Rumah Tangga sudah seharusnya mendapat pengakuan mengingat segala bentuk pekerjaan sudah seharusnya mendapatakan hak dan perlindungan yang sama. Untuk itu saya Lukman Direktur YKAPI mendukung Pengesahan  RUU PPRT mengingat banyaknya kasus kekerasan yang sela ini di alami Pekerja Rumah Tangga baik kekerasan Fisik, Mental bahkan Seksual bahkan peraktik kerja anak.,"kata Direktur  YKAPI , Lukmat,Kamis (4/11/2021).

Untuk itu sudah layaknya ada UU yang mengatu tentang pekerjaan di rumah tangga agar ada taturan dan batasan dalam mempekerjakan seseorang atau sebalignya ada aturan dalam bekerja di rumah seseorang. 

"Dari diskusi saya bebrapa waktu lalu banyak PRT yang selama ini tidak memili jaminan kesehatan, jaminan sosial dari pemerintah maupun yang mempekerjakan mereka. Kemudiah dari itu kata Asisten/Pembantu menjadi kata yang seolah-oleh adanya tingkatan sosial bagai Pekerja Rumah Tangga dan cendrung diskriminasi," ujarnya.

Pengesahan Rencangan  Undang-Undang ( RUU ) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT )  menjadi Undang-Undang ( UU  ) sesunngguhnya akan memberikan manfaat yang besar, bukan hanya kepada pekerja rumah tangga melainkan juga kepada pemberi pekerjaan. 

Bahkan RUU PPRT mengusung semangat untuk menghapus diskriminasi dan perlindungan bagi warga negara. RUU tersebut tidak hanya sebatas mengatur upah layak, tetapi merupakan bentuk kongkret dari kehadiran negra untuk memberikan jaminan sosial dan perlindungan dari berbagai kekerasan, peraktik kerja anak dan perdagangan orang.


Komentar Anda

Berita Terkini