Konflik Lahan Kehutanan, PT SSL Tidak Pernah Serobot Lahan

harian9 author photo

 

PALAS | H9

Konflik lahan yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan PT Sumatera Sylva Lestari (PT.SSL) yang terjadi di Kabupaten Padang Lawas (Palas), Provinsi Sumatera Utara (Sumut), sedikit menemukan titik terang, hal ini terungkap ketika rapat dengar pendapat (RDP) bersama yang dimediasi oleh komisi gabungan antara komisi A dan B DPRD SU terkait masalah kawasan hutan di Padang Lawas, Jumat (19/11/2021).

Dimana dalam Rapat mediasi tersebut, yang dihadiri masyarakat, perusahaan, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Polda SU serta BPN digelar untuk mencari solusi terkait sengkrut pengelolaan kawasan hutan di Padang Lawas.

Komisaris PT SSL, Muller Tampubolon saat RDP itu mengatakan, berdasarkan ijin yang diberikan kepada perusahaan terkait pengelolaan kawasan hutan seluas 33.390ha di Kabupaten Padanglawas sebagian besar telah beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit.

Ia merincikan sebanyak kurang lebih 26.211ha telah dikuasai oleh korporasi serta oknum masyarakat. 

"Sebanyak 10.338ha dikuasai korporasi sedang sisanya 15.873ha juga dikuasai oleh masyarakat serta kelompok tertentu. Sehingga hanya seluas 7.169ha saja yang dapat dikelola itupun termasuk lahan konservasi didalamnya, " Tegas Muller.

Ia juga menjelaskan  perusahaan tidak pernah melakukan penyerobotan lahan dan perusahaan taat aturan dalam pengelolaan kawasan hutan. 

Penjelasan tersebut juga menepis tudingan kepada perusahaan bahwa PT SSL telah menyerobot lahan seluas 14 ribu ha lahan yang diklaim masyarakat.

Masih kata Muller, adanya tumpang tindih ijin lahan di kawasan hutan membuat pengelolaan kawasan hutan di Padang lawas semakin sengkarut.

Saat RDP, sempat terdapat silang pendapat antara ketua komisi B Dhody Thahir dengan wakil komisi B Ziera Salim Ritonga yang menghendaki agar dalam RDP tersebut lahan yang berstatus APL dapat disampaikan dalam dalam bentuk data ataupun peta luasan lahan yang masuk dalam APL sehingga lahan yang dikuasai oleh masyarakat dapat diidentifikasi.

Sementara itu, rekomendasi dari mediasi yang dilakukan bersama, DPRDSU akan memberikan rekomendasi pada rapat paripurna yang akan digelar senin. (WD41)
Komentar Anda

Berita Terkini