PT.NAN Paluta Menangkan Gugatan di PN Padangsidimpuan

harian9 author photo
 

PADANGSIDIMPUAN | H9

PT Nuansa Alam Nusantara (NAN) Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) menjalani sidang putusan atas perkara perdata No. 9/Pdt.G/LH/2021/PN Psp, terkait dengan gugatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumut atas dugaan perbuatan melawan hukum  terkait dugaan kepemilikan Orang Utan Sumatera (Pongo Abeli) yang dikuasai oleh PT. NAN, pada sidang putusan di Pengadilan Negeri (PN) Padangsidimpuan, Selasa (2/11)

           
Kuasa Hukum dari PT NAN Tirta, SH dan Ramses Kartago, SH dari THOR Law Firm Jakarta menjelaskan, sidang putusan ini sudah selesai sesuai dengan amar putusan yang dibacakan oleh Mejelis Hakim PN Padangsidimpuan yang menolak gugatan penggugat WALHI Sumut.
 
“ Kami dari pihak tergugat sangat mengapresiasi putusan Majelis Hakim atas pertimbangan hukum yang Majelis Hakim putuskan dalam perkara ini. Ini perkara yang pertama kali di Indonesia semoga menjadi Yurisprudensi yang baik, “ ungkap Tirta, SH, Rabu (3/11)
 
Tirta, SH menjelaskan, dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim meyampaikan bahwa perbuatan PT.NAN sebagaimana yang dalilkan WALHI Sumut yang di wakilkan oleh Kuasa Hukumnya dari Lembaha Bantuan Hukum  (LBH) Medan, karena PT. NAN Paluta menguasi satwa liar yang di lindungi oleh Undang undang bukan merupakan perbuatan melawan (on rechtmatigedaad).
 
“ Karena  keberadaan satwa liar yang dilindungi oleh Undang-Undang khususnya Orang Utan Sumatera (Pongo Abeli) adalah titipan yang sah yang dititipkan sementara oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Medan dalam hal ini juga menjadi turut tergugat. Hal ini berdasarkan bukti bukti surat yang diajukan tergugat PT.NAN dan bukti surat dari BBKSDA Sumut serta keterangan saksi tergugat, “ terang Tirta.
 
Ia menyatakan, penitipan satwa tersebut dilakukan oleh turut tergugat Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA Sumut) kepada tergugat PT. NAN dengan alasan jika satwa tersebut dibawa ke Medan akan memakan waktu 12 jam dan kemungkinan akan mengakibatkan sakit atau mati.
 
“ Tergugat PT. NAN telah merawat dan memelihara Satwa yang dititipkan dengan baik atas biaya sendiri, sehingga dalam hal ini tergugat PT. NAN telah memberikan kontribusi untuk menyelamatkan satwa yang di lindungi, “ ucapnya.
 
Ditambahkannya, sebelumnya juga PT. NAN telah di laporkan ke Mabes Polri karena diduga memiliki satwa yang di lindungi oleh Undang-Undang tanpa ijin dan oleh Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Bareskrim Mabes  Polri, laporan tersebut telah dihentikan penyidikannnya karena tidak cukup bukti atau perbuatan yang dilaporkan bukan perbuatan pidana. Hal ini juga menjadi salah satu pertimbangan hukum Majelis Hakim.
 
“ Dalam perkara sidang putusan ini tidak ada kalah dan menang, semua untuk kepentingan umum dan kemajuan serta pembangunan Kabupaten Paluta. Untuk itu, kami mengucapkan terimakasih kepada Bupati Paluta dan seluruh Kepala Dinas khusus Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan BBKSDA Sumut yang telah mendukung dan memberi ijin kepada PT. NAN sebagai lembaga konservasi dalam bentuk taman satwa mini zoo, “ terangnya.
 
Sementara, Manager Umum PT.NAN Sony Setiawan mengungkapkan rasa syukur dengan telah berakhirnya perkara ini, dan PT.NAN akan berencana memperbaiki jika masih ada kekurangan yang berada di mini zoo, baik secara teknis maupun non teknis berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.
 
Karena menurut Pak Sony masyarakat sudah menanyakan tempat wisata kebun binatang mini tersebut kapan mulai beroperasi dan dibuka secara umum, harapan masyarakat Kabupaten Paluta itu segera dibuka untuk agar dapat menjadikan wisata edukasi untuk anak didik dan masyarakat pada umumnya serta menambah pendapatan  Kabupaten Paluta membangun ekonomi rakyat dan menyerap tenaga kerja.
 
" Insya Allah jika sudah siap mini zoo akan siap untuk beroperasi dan dibuka secara umum, tinggal menunggu keputusan dan instruksi dari Direktur PT.NAN Bapak Dolok Biantara Siregar, “ tegasnya. (WD.014)
 
Komentar Anda

Berita Terkini