Terkait E-Parking, Ini Komentar Kepala Kantor Kanwil I KPPU....

HARIAN9 author photo


MEDAN| H9
Masih dalam tahap uji coba, E-Parking gagasan Wali Kota Medan Bobby Nasution di laporkan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Kantor Kanwil I KPPU menerima laporan, bahwa Pemko Medan melakukan penunjukkan langsung pelaku usaha sebagai pengelola.

"Untuk E-Parking ada penunjukkan terhadap pelaku usaha tertentu untuk langsung mengelola walaupun secara terbatas. Kita sudah panggil Dinas Perhubungan, tapi laporannya ini masih dalam tahap uji coba," kata Kepala Kantor Kanwil I KPPU kepada Forum Jurnalis KPPU Medan, Kamis (18/11/2021).

Untuk laporan yang belum lama KPPU terima ini, menurut Ridho sedang dalam tahap analisa dan penyusunan laporan. Apakah lanjut untuk pemeriksaan laporan atau tidak.

"Jadi kini ada dua kajian yang sedang kita analisa dan susun laporannya. Yaitu laporan Lembaga Kajian Syariah di Aceh dan E-Parking di Medan," terangnya.

Dalam kesempatan ini, Ridho menjelaskan perkembangan dan capaian KPPU. Dia bilang, hingga November 2021, Kanwil I KPPU menerima sebanyak 43 laporan. Dan dari 43 laporan sebagian besar masih tetap terkait dengan tender.

"Kemudian dua kasus terkait pengawasan kemitraan," terangnya.

Menurut dia, sekarang KPPU bukan hanya menerima laporan masalah praktek monopoli. Tapi kita juga melakukan pengawasan kemitraan.

"Nah, dari laporan yang kita terima, sebanyak empat laporan tender masuk ke tahap penyelidikan. Termasuk terkait laporan pembangunan Gedung Oncology Center (MYC) di Aceh," tuturnya.

Kemudian laporan pengawasan kemitraan, satu sudah masuk tahap pemeriksaan pendahuluan tahap pertama. Sedangkan dua masuk dalam tahap klarifikasi.

Target Hingga Akhir Tahun, Dua Perkara Masuk Persidangan 

"Tapi untuk tahun ini memang belum ada perkara yang naik. Tahapnya masih masuk di klarifikasi pelaporan. Target, hingga akhir tahun ada dua kasus yang masuk di proses persidangan," bebernya.

Ridho bilang, sebagian besar kasus, memang masih dari Sumut. Terkait klarifikasi kemitraan satu dari Mandailing Natal masih dalam proses klarifikasi pelaporan juga.

Dari sisi kajian advokasi, sambungya, KPPU memberikan saran pertimbangan. Ada satu yang kita tindaklanjuti di Provinsi Sumbar. Yakni ada penunjukkan BUMD untuk melakukan kegiatan di hotel tersebut.

"Dari sisi persaingan harusnya tidak seperti itu. Tapi karena kondisinya pandemi Covid-19, kita mendorong BUMD untuk tumbuh maksimal maka kita memperbolehkan," pungkasnya.(PP-04)



Komentar Anda

Berita Terkini