Implementasi Perizinan Ekspor Impor Melalui Sistem INSW

harian9 author photo

JAKARTA| H9

Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi telah menerbitkan Peraturan  Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor dan Permendag Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor yang telah berlaku  pada 15 November 2021. Kedua Permendag tersebut merupakan produk hukum turunan Undang undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. 

Dengan berlakunya kedua Permendag baru ini, maka semua peraturan dalam permendag terkait  ekspor dan impor sebelumnya kini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Namun, perizinan berusaha yang telah diterbitkan berdasarkan peraturan sebelumnya dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir. Selengkapnya mengenai ketentuan ini diatur dalam Pasal 49 dan Pasal 50 Permendag Nomor 19 Tahun 2021 untuk perizinan berusaha di bidang ekspor; dan Pasal 52,  Pasal 53, dan Pasal 54 Permendag Nomor 20 Tahun 2021 untuk perizinan berusaha di bidang impor.  

Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Indrasari Wisnu Wardhana menyampaikan, salah satu  perubahan penting dalam pengaturan perizinan ekspor impor dengan berlakunya kedua Permendag  ini adalah implementasi Single Submission (SSm), yaitu pengajuan perizinan melalui Sistem Indonesia  National Single Window (INSW). Tujuannya, adanya data yang terintegrasi antar K/L dan menjadi  superset data untuk menghilangkan repetisi dan duplikasi.  

Perizinan ekspor impor, lanjut Wisnu, kini semakin mudah dan cepat dengan integrasi sistem  INATRADE dengan sistem INSW. Pelaku usaha mengajukan permohonan melalui Sistem INSW, yang  merupakan hub untuk sistem pelayanan perizinan di seluruh K/L terkait. Sehingga pelaku usaha tidak  perlu lagi membuka portal K/L terkait untuk memenuhi persyaratan perizinan, khususnya di bidang  ekspor dan impor.

“Selain kecepatan dan kemudahan, perizinan berusaha ekspor impor yang diterbitkan dengan sistem Single Submission (SSm) ini juga menggunakan tanda tangan elektronik (digital signature) dan barcode untuk memberikan jaminan keaslian dan keamanan data dan informasi dalam dokumen perizinan  berusaha,” jelasnya.

Menurut Wisnu, pada saat awal implementasi SSm perizinan, memang masih terdapat kendala dalam  integrasi sistem, yaitu beberapa elemen data yang dikirim melalui Sistem INSW belum sesuai dengan  elemen pada sistem INATRADE. Hal ini menyebabkan permohonan yang diajukan pelaku usaha tidak  terkirim ke sistem INATRADE dan tidak dapat diproses lebih lanjut. Namun Kemendag dan Lembaga  National Single Window (LNSW) terus melakukan koordinasi secara teknis, dan saat ini proses  perizinan sudah mulai berjalan normal. 

Selain itu, ketika SSm perizinan diberlakukan, banyak pelaku usaha yang belum terbiasa menggunakan  sistem baru. Untuk mengatasi hal ini, baik LNSW maupun Kementerian Perdagangan melakukaan  sosialisasi, asistensi, dan konsultasi melalui aplikasi Zoom, serta panduan melalui video tutorial. 

Sampai dengan 11 Desember 2021 Pukul 19.00 WIB, dari 4.548 permohonan yang masuk ke sistem  INSW, sebanyak 3.882 permohonan telah diterima oleh INATRADE. Dari jumlah permohonan yang  diterima INATRADE tersebut, sebanyak 2.032 permohonan dikembalikan (rollback) karena tidak  lengkap dan tidak sesuai dengan persyaratan, 1.608 permohonan telah diterbitkan, dan sisanya masih  dalam proses. 

“Kendala perizinan yang dihadapi saat ini bukan disebabkan aturan, tetapi karena belum terbiasanya  pelaku usaha menggunakan sistem SSm perizinan,” tutup Wisnu. (WP.03)


Komentar Anda

Berita Terkini