Kapolda Sumut Diminta Usut Dugaan Alih Fungsi Hutan Negara di Kawasan Danau Siais

harian9 author photo


 TAPSEL|H9
Lembaga Adat Harahap Ompu Sarudak Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) meminta Polda Sumut mengusut dugaan pengalihfungsian kawasan hutan negara yang berada di kawasan Danau Siais Kecamatan Angkola Sangkunurr Kabupaten Tapsel.

" Kami meminta Bapak Kapolda Sumatera Utara Irjen Panca Putra Simanjuntak untuk turun ke Tapsel guna menuntaskan berbagai persoalan sengketa lahan hampir ribuan hektare di sekitaran Danau Siais, yang selama ini meresahkan masyarakat di Desa Rianiate Kecamatan Angkola Sangkunur Tapsel, " ujar Suheri Harahap, M.Si, Sekretaris Lembaga Adat Harahap Ompu Sarudak Tapsel, Minggu (12/12/2021).

Menurut Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara ini, persoalan sengketa lahan khususnya di wilayah pantai Barat Tapsel sudah berlangsung cukup lama dan sulit ditertibkan, sehingga banyak kawasan hutan yang beralih fungsi menjadi kawasan perkebuban milik perseorangan maupun kelompok, sehingga mengganggu ekosistim lingkungan karena hutan sebagai penyangga yang mestinya di jaga.

" Kami menduga oknum yang memperoleh tanah ini memiliki 'backing ', sehingga leluasa membuka lahan. Ini jelas melanggar hukum dan tidak berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tapsel. Karenanya, harus diusut siapa pelaku perambah hutan tanpa izin, sehingga mengancam ekosistem air yang mengalir ke Danau Siais, " ucapnya.

Lembaga Adat Harahap Tapsel juga mendesak Kapoldasu bekerjasama  dengan instansi terkait untuk menginvestigasi lahan-lahan yang berada di kawasan tersebut, jangan sampai mengganggu kehidupan masyarakat sekitar dan masa depan Danau Siais termasuk munculnya konflik horizontal akibat mafia tanah.

" Kami khawatir kawasan hutan yang dialihfungsikan, kedepan akan muncul konflik perebutan lahan, kecemburuan antar kelompok dan antar Desa. Kami berharap Bapak Kapolda segera turun meninjau lokasi dan kepada DPRD Tapsel kiranya membentik Pansus lahan kawasan hutan, " tuturnya.

Ia juga meminta agar program kehutanan dikelola kelompok tani hutan yang dibentuk dan diisi oleh warga Desa sekitar, atau masyarakat yang memiliki historis tanah. Bukan modus menguasai tanah dan mendapatkan bantuan pemerintah.

" Sebagai daerah destinasi wisata, kami juga meminta Bupati Tapsel serius dan memperjuangkan kawasan wisata dan pertanian diwilayah tersebut, yang saat ini dibutuhkan masyarakat. Tolonglah Pak Bupati perhatikan agar roda ekonomi warga bisa berjalan lancar, " ungkapnya. (WD.014)
Komentar Anda

Berita Terkini