Kemendag Gelar Fair Trade Talk Seri Penutup 2021

harian9 author photo


JAKARTA| H9

Kementerian Perdagangan (Kemendag) mendorong praktik perdagangan global  yang mengkedepankan prinsip berkeadilan dan berkelanjutan. Keberlanjutan (sustainability)  menjadi salah satu kunci penting dalam perdagangan internasional. Hal itu disampaikan Direktur Kerja Sama Pengembangan Ekspor Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag, Marolop Nainggolan dalam Fair Trade Talk yang digelar  secara hibrida di Hotel Horison Yogyakarta, DIY pada Rabu lalu (8/12). Forum tersebut digelar dengan menggandeng Forum Fair Trade Indonesia (FFTI) dan mengusung tema “Fair Trade Practise in Global Market”.

“Fair trade atau perdagangan berkeadilan adalah bagian dari upaya memenangkan persaingan di dunia international. Isu kepatuhan sosial, isu kesetaraan gender, dan isu pengentasan kemiskinan  menjadi penting untuk dipahami. Banyak produk Indonesia yang baik dan menarik tetapi tidak bisa menembus pasar internasional karena tidak memenuhi aspek keberlanjutan dalam proses  produksi,” jelas Marolop. 

Sementara itu, Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DIY Intan Mestikaningrum menguraikan dalam sambutannya, perdagangan berkeadilan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan berkelanjutan. 

“Pertumbuhan dan  pembangunan ekonomi harus memperhatikan aspek keberlanjutan, seperti yang DIY lakukan. Nilai  ekspor DIY pada 2020 mengalami peningkatan sekitar 12 persen dengan komoditas utama yaitu  pakaian jadi tekstil, mebel kayu, sarung tangan kulit, minyak asiri, dan aneka kerajinan,” jelas Intan. 

Menawarkan kondisi perdagangan yang lebih baik, menurut Intan, dapat menjamin hak-hak dari  produsen dan pekerja yang terpinggirkan melalui sistem pembayaran yang adil, kondisi tempat  kerja yang layak, bantuan teknis, program sosial, kesetaraan, transparansi, saling mempercayai dan  menjaga lingkungan. Efektivitas dari perdagangan berkeadilan di Indonesia mungkin belum bisa  diukur, namun secara prinsip akan memberikan pengaruh yang besar terhadap perekonomian  Indonesia.  

Hadir sebagai narasumber yaitu Sekretaris Jenderal FFTI Netty Febriana, External Social  Compliances Expertise Aris Darwanto, dan Global Reporting Initiative Country Program Manager  for Indonesia Hendri Yulius Wijaya.

Netty menjelaskan dalam paparannya, perdagangan berkeadilan muncul sebagai reaksi terhadap sistem perdagangan bebas yang cenderung meminggirkan kelompok rentan. Perdagangan berkadilan menawarkan sebuah konsep perdagangan alternatif yang memberikan ruang bagi prinsip perlindungan hak azasi manusia, kesetaraan, keadilan, keterbukaan, sustainabilitas,  toleransi, dan demokrasi. Konsep tersebut semakin lazim di pasar global.

“Oleh karena itu, untuk meningkatkan perhatian masyarakat terhadap perdagangan berkeadilan pada 2022, FFTI mengusung progam rencana kerja dengan memberikan edukasi dan promosi kepada pelaku usaha dan konsumen agar berpihak kepada produk yang berkelanjutan dan  perdagangan berkeadilan. FFTI juga mengagendakan pameran untuk memperkenalkan produk  perdagangan berkeadilan di Indonesia,” ungkap Netty. 

Adapun Hendri memandang penting bagi pelaku usaha untuk memperhatikan aspek keberlanjutan  di dalam penyusunan profil perusahaan dalam rangka meningkatkan strategi penjenamaan  (branding). Sustainability company profile memuat informasi terkait kinerja ekonomi, lingkungan,  sosial, dan tatakelola (governance). Profil ini dapat digunakan untuk strategi penjenamaan dan tujuan lain, seperti melempar ide (pitching) dan mendukung pengajuan kredit. 

“Membangun identitas sebuah produk tidak hanya sekadar dari fungsinya, tetapi juga nilai  positifnya. Dengan sustainability company profile, pelaku UMKM dapat membangun identitas dan nilai bisnis sambil bercerita kepada dunia,” ujar Hendri. 

Sementara itu, Aris menyampaikan bagaimana menjalankan bisnis dengan memenuhi aspek  sepuluh prinsip perdagangan berkeadilan. Setiap prinsip dari memiliki aspek yang harus dipenuhi  setiap perusahaan dalam menjalankan bisnis berbasis perdagangan berkeadilan. 

“Pada prinsip Pembayaran yang Adil, pelaku usaha dituntut untuk mampu menghitung upah tenaga  kerja sesuai dengan UU yang berlaku. Hal itu akan lebih baik lagi jika memenuhi standar hidup layak  (living wage). Prinsip upah yang sama dengan struktur dan standar yang sama untuk pekerjaan yang  sama antara tenaga kerja perempuan dan laki laki juga bagian yang harus dipenuhi,” tegas Aris. 

Fair Trade Talk dihadiri secara langsung 50 peserta dan 98 peserta secara daring yang terdiri atas  pelaku usaha dan perwakilan kementerian/lembaga terkait. Acara tersebut merupakan penutup  rangkaian Fair Trade Talk 2021. Kegiatan serupa pernah digelar sekali pada 29 Oktober 2021 lalu. (WP.03)



Komentar Anda

Berita Terkini