Bahas Kekuatan Komboja Pada ASEAN 2022, Bakamla RI Hadiri FGD Kemenko Polhukam

harian9 author photo

 

JAKARTA| H9
Bakamla RI yang diwakili oleh Direktur Kerja sama Laksma Bakamla Sandy M Latief menghadiri Focus Gorup Discussion (FGD) yang diselenggarakan Kemenko Polhukam pada salah satu hotel di Bandung, kemarin. 

FGD mengangkat tema tentang Kekuatan Kamboja pada ASEAN 2022. Kegiatan dibuka oleh Deputi II Koordinator Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri (Polugri) Kemenko Polhukam Rina P Sumarno.

Deputi II Koord Polugri menyampaikan bahwa kegiatan FGD ini bertujuan untuk memperoleh masukan dan solusi terbaik dari para narasumber dan peserta diskusi mengenai kebijakan dan upaya pemerintah menanggapi agenda Kamboja di ASEAN dalam pemulihan ekonomi di saat Covid 19 Pandemic. 

Selain itu, lanjutnya, secara khusus isu adanya krisis pengungsi Rohingya, AUKUS, ASEAN Outlook Indo Pacific (AOIP) dan permasalahan rezim junta militer di Myanmar.

Hadir sebagai narasumber Prof. Anak Agung banyu Perwita, PhD dari Universitas Pertahanan RI. Dalam paparannya Prof. Anak Agung menyampaikan empat karakteristik politik Keamanan Asia Tenggara yang dapat menjadi bahan masukkan bagi pemerintah dalam menanggapi kekuatan Kamboja di ASEAN maupun isu keamanan dan politik di kawasan ASEAN. Diantaranya, pertama, Complex regionalism / Regionalisme yang kompleks, diantaranya mencangkup permasalahan wabah penyakit menular( Covid 19 ), Krisis Myanmar dan kejahatan transnasional (Perdagangan lintas laut, penyelundupan manusia, Terorisme, Perdagangan narkoba, Perompakan  & Penebangan liar). 

Kedua,Territorial Disputes / Sengketa wilayah yang mencangkup permasalahan, sengketa perbatasan antar negara anggota ASEAN dan Klaim Cina di Laut Cina Selatan melalui sembilan garis putus-putus (Nine Dash Line). 

Ketiga, Geopolitical rivalry / Rivalitas geopolitik. Hal ini menyangkut permasalahan pembentukan aliansi politik dan militer China yang telah membangun militernya di kawasan ASEAN yang menimbulkan ancaman ketidakseimbangan bagi negara-negara pesisir di kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia. 

Keempat, Heavily militarized / Militerisasi, yang mencangkup permasalahan adu kekuatan di LCS dan konflik Zona Abu-abu. Hal tersebut menjadi dua tantangan terbesar bagi Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara. 

"Pengaruh sengketa di LCS terhadap kompetisi AS, Australia, China dan Indonesia, berpotensi menjadi konflik bersenjata yang dapat membesar, "Imbuh Prof. Anak Agung banyu Perwita. 

Secara terpisah Laksma Bakamla Sandy M Latief mengatakan kegiatan FGD ini menjadi referensi penting bagi langkah Bakamla RI mengemban amanah diplomasi maritim untuk menciptakan situasi keamanan dan keselamatan laut yang damai serta stabil di kawasan ASEAN. 

Hadir pula narasumber lainnya yakni Dr. Arfin Sudirman SH dari Kapus Study ASEAN Unpad Bandung dan Chery Sidharta M Hint Direktur kerja sama Eksternal Asean Kementerian Luar Negeri.
Komentar Anda

Berita Terkini