Jaga Stok dan Stabilitas Harga Minyak Goreng, Kemendag Terapkan Kebijakan DMO dan DPO

harian9 author photo

 


JAKARTA| H9

Menteri Perdagangan (Mendag)  Lutfi menyampaikan, mulai 27 Januari 2022,  Kementerian Perdagangan menerapkan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan  Domestic Price Obligation (DPO) untuk terus menjaga dan memenuhi ketersediaan minyak  goreng dengan harga terjangkau. Kebijakan ini ditetapkan dengan mempertimbangkan hasil  evaluasi pelaksanaan kebijakan minyak goreng satu harga yang telah berlangsung selama  satu minggu terakhir. Hal ini disampaikannya pada konferensi pers yang dilaksanakan secara virtual, Kamis (27/1). 

“Mekanisme kebijakan DMO atau kewajiban pasokan ke dalam negeri berlaku wajib untuk  seluruh produsen minyak goreng yang akan melakukan ekspor. Nantinya, seluruh eksportir  yang akan mengekspor wajib memasok minyak goreng ke dalam negeri sebesar 20 persen  dari volume ekspor mereka masing–masing,” jelasnya.

Dijelaskannya, kebutuhan minyak goreng nasional pada 2022 adalah sebesar 5,7 juta  kilo liter. Untuk kebutuhan rumah tangga diperkirakan sebesar 3,9 juta kilo liter, yang terdiri  dari 1,2 juta kilo liter kemasan premium, 231 ribu kilo liter kemasan sederhana, dan 2,4 juta  kilo liter curah. Sedangkan, untuk kebutuhan industri adalah sebesar 1,8 juta kilo liter. 

“Seiring dengan penerapan kebijakan DMO, kami juga akan menerapkan kebijakan DPO yang kami tetapkan sebesar Rp.9.300/kg untuk CPO dan Rp.10.300/liter untuk olein,” ungkapnya.

Dengan kebijakan DMO dan DPO tersebut, lanjut Mendag, di dalam negeri juga akan  diberlakukan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk minyak goreng dengan rincian,  minyak goreng curah sebesar Rp.11.500/liter, minyak goreng kemasan sederhana sebesar Rp.13.500/liter, dan minyak goreng kemasan premium sebesar Rp.14.000/liter. Kebijakan HET  ini akan mulai berlaku pada 1 Februari 2022.

Mendag juga menyampaikan, selama masa transisi yang berlangsung hingga 1 Februari 2022,  kebijakan minyak goreng satu harga sebesar Rp.14.000/liter tetap berlaku. 

“Hal tersebut  dengan mempertimbangkan memberikan waktu untuk penyesuaian serta manajemen stok  minyak goreng di tingkat pedagang hingga pengecer,” jelasnya. 

Mendag menginstruksikan para produsen untuk mempercepat penyaluran minyak goreng  serta memastikan tidak terjadi kekosongan di tingkat pedagang dan pengecer, baik di pasar  tradisional maupun ritel modern.  

“Kami kembali mengimbau masyarakat untuk tetap bijak dalam membeli dan tidak  melakukan panic buying karena pemerintah menjamin stok minyak goreng tetap tersedia  dengan harga terjangkau. Selain itu, Pemerintah juga akan mengambil langkah-langkah  hukum yang sangat tegas bagi para pelaku usaha yang melanggar ketentuan,” tegasnya.

Diharapkan, dengan dilaksanakannya kebijakan ini, masyarakat dapat terus mendapatkan  minyak goreng dengan harga terjangkau dan pedagang serta produsen tetap diuntungkan. 

“Dengan kebijakan ini, maka kami berharap harga minyak goreng dapat menjadi lebih stabil  dan terjangkau untuk masyarakat, serta dapat tetap menguntungkan bagi para pedagang  kecil, distributor, hingga produsen,” pungkasnya. (WP.03/rel)



Komentar Anda

Berita Terkini