Mendag: Implementasi Kebijakan DMO dan DPO Minyak Goreng Tak Boleh Rugikan Petani Kelapa Sawit

harian9 author photo

JAKARTA| H9

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi di Jakarta Senin (31/1) menegaskan, kebijakan implementasi Domestic Market Obligation (DMO) dan  Domestic Price Obligation (DPO) tak boleh merugikan petani kelapa sawit. Kebijakan ini  diterapkan guna memberikan jaminan stok bahan baku minyak goreng di dalam negeri sehingga  harga minyak goreng lebih terjangkau oleh masyarakat luas.  Penegasan  ini sekaligus memberikan klarifikasi atas salah tafsir dari pelaku usaha kelapa sawit yang  menerapkan harga lelang di PT Karisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) sesuai harga  DPO.  

“Harga Rp.9.300/Kg adalah harga jual CPO untuk 20 persen kewajiban pasok ke dalam negeri  dalam rangka penerapan DMO. Kebijakan DMO dan DPO tersebut disalahartikan oleh beberapa  pelaku usaha sawit yang seharusnya membeli CPO melalui mekanisme lelang yang dikelola  KPBN dengan harga lelang, namun mereka melakukan penawaran dengan harga DPO. Hal  tersebut telah membuat resah petani sawit. Seharusnya pembentukan harga tetap mengikuti  mekanisme lelang di KPBN tanpa melakukan penawaran harga sebagaimana harga DPO,” tegasnya.

Seperti diketahui, mekanisme kebijakan DMO sebesar 20 persen atau kewajiban pasok ke  dalam negeri berlaku wajib untuk seluruh eksportir yang menggunakan bahan baku CPO.  Seluruh eksportir yang akan mengeskpor wajib memasok/mengalokasikan 20 persen dari  volume ekspornya dalam bentuk CPO dan RBD Palm Olein ke pasar domestik dengan harga  Rp.9.300/kg untuk CPO dan harga RBD Palm Olein Rp.10.300/kg. 

“Eksportir harus mengalokasikan 20 persen dari volume ekspor CPO dan RBD Palm Olein dengan  harga DPO kepada produsen minyak goreng untuk mencapai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang  telah ditetapkan,” jelasnya.

Pemerintah akan menindak tegas segala penyimpangan yang terjadi. Ketegasan ini disampaikan  Mendag Lutfi sebagai bagian untuk mengawal kebijakan yang telah ditetapkan.  

Sementara itu, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana  menyampaikan Persetujuan Ekspor akan diberikan kepada eksportir yang telah memenuhi  persyaratan. 

“Persetujuan Ekspor akan diberikan kepada eksportir yang telah merealisasikan ketentuan DMO  dan DPO, dengan memberikan bukti realisasi distribusi dalam negeri berupa purchase order,  delivery order, dan faktur pajak,” tegas Wisnu.  (WP.03/rel)

Komentar Anda

Berita Terkini