cari




 


 

Pemda Aceh Tamiang Serahkan LKPD 2021

HARIAN9 author photo

 

ACEH TAMIANG|H9
Humas Sekretariat Daerah dalam rilisnya menyampaikan, Bupati Aceh Tamiang, Mursil, SH, M. Kn, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2021  kepada Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan Aceh. Penyerahan dilakukan di ruang pertemuan Kantor  setempat, yang diterima Kepala BPK perwakilan Aceh, Pemut Aryo Wibowo. Kamis (13/01/2022). 

Dalam kesempatan tersebut Bupati menyampaikan, penyerahan LKPD ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan dana masyarakat oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dan diharapkan, Bumi Muda Sedia dapat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke delapan secara berturut-turut,"ungkapnya.

"Pemda Aceh Tamiang, melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) sangat berhati-hati dan cermat mengelola keuangan, terlebih di era pandemi Covid-19 yang banyak memangkas anggaran pembangunan. 

" Sebagai Kepala Daerah, kami berkomitmen terus memperbaiki kesalahan dan kekurangan, berupa temuan dan upaya pencegahannya. Tidak hanya itu, diharapkan BPK dapat membantu meningkatkan kapasitas pengawasan dan pengendalian internal melalui kerjasama dan berbagi pengetahuan kepada para auditor dan pengawas pada inspektorat daerah,"tegas Bupati. 

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Aceh  menyampaikan, apresiasi yang setingginya kepada Pemda Aceh Tamiang. Selain sebagai Kabupaten tercepat di Aceh yang menyerahkan LKPD,  juga telah membuat sebuah kemajuan dengan waktu penyerahan lebih awal dibandingkan dengan tahun lalu,"jelasnya.

“Pada tahun lalu LKPD Aceh Tamiang diserahkan  tanggal 20 Januari 2021, sementara tahun ini tanggal 13 Januari 2022. Ada koreksi waktu seminggu lebih cepat. Dengan begitu penyerahan LKPD ini menjadi yang tercepat di Aceh dan keenam secara nasional. 

"Lima Kabupaten/Kota yang melakukan penyerahan LKPD tercepat adalah, Kota Madiun (4/1/2022), Kabupaten Musi Banyuasin (7/1/2022), Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta (10/1/2022), dan Kota Prabumulih (11/1/2022).

“Aceh Tamiang bisa menjadi contoh bagi daerah lain di Aceh dalam kecepatannya menyiapkan LKPD untuk diserahkan kepada BPK. BPK RI Perwakilan Aceh sendiri bisa menjadikan Aceh Tamiang sebagai model terkait hal ini. 

"Untuk kedepannya kami akan fokus pada pemeriksaan laporan pengelolaan keuangan ZIS yang dikelola oleh Baitul Mal di tiap Kabupaten/Kota, karena Aceh memiliki keunikan tersendiri, menjadikan dana Zakat Infaq Sedekah (ZIS) sebagai unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Pengelolaan ZIS dalam keuangan mesti menjaga betul kehati-hatian karena merupakan harta umat yang jelas peruntukannya telah diatur dalam Al Qur'an. 

Aryo menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya akan menggelar pertemuan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan guna membahas hal ini. BPK Aceh, sebutnya, juga akan melakukan pertemuan sosialisasi ke kabupaten/kota atas pengelolaan dana ZIS yang telah dilakukan selama ini,"ungkapnya.

Turut mendampingi Bupati dalam penyerahan LKPD  2021, Kepala BPKD Yusriati, Kabag Humas Azwanil Fakhri, dan Kabid Akuntansi, Lia Agustina. (WD-013). 
Komentar Anda

Berita Terkini