Sekdakab Tapsel : KORPRI Harus Berorientasi Program

HARIAN9 author photo


 TAPSEL| H9
Ketua Dewan Pengurus (DP) Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) Drs. Parulian Nasution, MM yang juga Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Tapsel menjelaskan bahwa organisasi KORPRI bukanlah organisasi politik. Tetapi seluruh anggota KORPRI harus bisa mengikuti perkembangan politik.

" KORPRI harus berorientasi program, bukan berorientasi politik. Tapi, anggota KORPRI jangan buta politik, " ujar Drs. Parulian Nasution, MM saat memberikan masukan pada acara persiapan Munas IX KORPRI  2022 dengan agenda penjaringan calon Ketua Umum KORPRI masa bhakti 2022-2027 secara zoom meeting di ruang rapat Sekdakab Tapsel di kantor Bupati Tapsel di Sipirok, Rabu (12/1/2022).

Rapat dipimpin Sekretaris Jenderal KORPRI Dr. Ir Bima Haria Wibisana, M.Si, dihadiri Ketua DP KORPRI Provinsi, Ketua DP Korpri Kabupaten dan Kota se Indonesia dan Munas juga diselenggarakan secara demokratis, untuk menampung inspirasi, aspirasi, dan motivasi secara nasional. 

Parulian menyebutkan, guna menjaring kandidat Ketua Umum KORPRI perlu juga dilakukan debat kandidat, yang dilengkapi dengan curiculum vitae dan tawaran-tawaran program periode ke depan, dengan harapan, Ketua Umum terpilih nantinya memiliki potensi dan kompetensi.

" Potensi dan kompetensi itu yakni, tentang manajemen organisasi, kompetensi intelektual dan sosial yang baik, sehingga ke depan KORPRI menjadi organisasi yang diperhitungkan, tidak hanya dihitung-hitung, " pinta Sekda.

Parulian juga berharap siapapun kandidat yang muncul nantinya, dapat menawarkan program-program yang jelas. Program yang dimaksud yaitu memiliki identitas organisasi kuat dan mampu pertahankan keutuhan organisasi, serta dapat berikan kesejahteraan bagi anggota KORPRI ke depan.

" Kiranya Munas nanti bisa memberikan pokok-pokok pikiran yang jelas, yang dapat diberikan ke pemerintah sehingga nantinya pokok-pokok pikiran tersebut dapat menjadi literasi dalam penyusunan regulasi-regulasi hukum. Tentu, yang berkaitan dengan pembinaan kepegawaian kedepan, sehingga KORPRI memiliki kemampuan dalam mengelola dan menata pemerintahan, merencanakan, dan melaksanakan pembangunan serta melaksanakan pelayanan publik yang benar, " pesannya.

Ia juga berharap KORPRI harus menjadi abdi negara dan masyarakat yang memiliki loyalitas, dedikasi, serta komitmen kerja yang didukung kepatuhan terhadap aturan, taat azas maupun kerja tepat waktu. KORPRI ke depan harus benar-benar menjadi jembatan bagi korpsnya demi mengantarkan visi dan misi KORPRI untuk kepentingan nasional. Begitu juga dengan pelaksanaan sidang-sidang Komisi dapat berfungsi secara baik, baik komisi organisasi, program kerja dan rekomendasi organisasi harus bekerja dengan baik.

" Pada gilirannya Munas tetap dilaksanakan secara bermarwah dan bermartabat. Bukan dalam bentuk zoom meeting atau hybrid, tetapi betul-betul dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, demokratis, jujur, dan adil sesuai tuntutan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KORPRI, " jelasnya.

Parulian menginginkan ke depan KORPRI menjadi wadah berhimpunnya ASN dalam mengelola tata pemerintahan, memberi jaminan kesejahteraan, serta bermanfaat bagi anak-anak anggota KORPRI yang mampu merencanakan masa depan dengan bermodalkan kemauan yang tinggi, kecerdasan yang memadai dan kemampuan daya juang yang tinggi.

" Jika hal tersebut berjalan, maka KORPRI bisa bekerja secara aman dan nyaman, jauh dari gangguan yang bersifat gesekan ataupun tekanan politik. Karena itu, KORPRI harus menjadi wadah perlindungan, baik dari segi bantuan hukum maupun pengembangan potensi Korpri untuk menyelenggarakan tugas-tugas terbaiknya, sehingga KORPRI bisa mengantarkan cita-cita bangsa menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, " harapnya.

Sebagai informasi, dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini, Munas ke-IX KORPRI akan dilaksanakan secara Hybrid pada 28-29 Januari 2022 di Auditorium BPSDM Kemendagri. Maka dari itu, perlu adanya pertimbangan sehingga tidak mengurangi makna Munas.

" Munas ke-IX KORPRI akan diikuti 29 peserta dari DP KORPRI Nasional, 80 peserta DP KORPRI Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan peserta dari 34 DP KORPRI Provinsi secara offline serta 514 dari DP KORPRI Kabupaten/Kota secara online, " jelasnya. (WD.014)
Komentar Anda

Berita Terkini