cari


 

Bekerja Hingga 34 Tahun, Perusahaan PT SMART. Tbk Menggugat Karyawannya

harian9 author photo

 

MEDAN| H9
Seorang Karyawan yang telah bekerja selama 34 tahun di salah satu perusahaan group Sinar Mas (PT. Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk/ PT. SMART. Tbk) di Kota Belawan ini digugat oleh Perusahaan karena mempertanyakan terkait komponen upah sebagai dasar penghitungan uang pesangonnya setelah memasuki usia pensiun.

Hawari Hasibuan, SH.MH salah satu pengacara yang mendampingi karyawan di Pengadilan Negeri Medan menjelaskan bahwa Perusahaan telah mendaftarkan Gugatan Perselisihan PHK di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Medan dengan No. Perkara No. 9/Pdt.Sus/2022/PN-Mdn. 

“Perkara ini bermula pada 2 tahun yang lalu tepatnya tanggal 12 September 2018 Perwakilan Perusahaan menyampaikan bahwa klien kami ini telah memasuki usia pensiun," katanya, Senin (21/2/2022).

Pada Prinsipnya klien ini tidak keberatan dan tidak mempersoalkan PHK Karena usia pensiun tersebut, namun ada beberapa hal fundamental yang dipersoalkan oleh Klien kami tersebut, diantaranya pertama adalah pembayaran pesangon dilakukan setelah 2 tahun kemudian (ditahun 2020), tepatnya setelah menandatangani Perjanjian Bersama ditanggal 13 Nopember 2020, selain itu dasar penghitungannya pun hanya berdasarkan pada gaji pokok semata, tidak memasukkan tunjangan tetap lainnya; padahal semenjak berkerja di tahun 1984 dan terakhir menjabat sebagai kepala seksi kawasan berikat.

"Klien kami ini setiap bulannya mendapatkan upah pokok dan tunjangan jabatan serta tunjangan tetap lainnya," ujarnya.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Hawari Hasibuan, SH.MH yang didampingi oleh Timnya Zulchairil Harahap, SH dan Mince Deliana SH, bahwa memang ada pergantian istilah dari sebelumnya “Tunjangan Tetap”  berubah nama menjadi “Insentif kinerja”.

"Hal ini menurut kami adalah Modus yang sengaja dilakukan oleh Perusahaan untuk mengkaburkan dan menghindar dari kewajiban membayarkan pesangon secara utuh sebagai hak karyawan yang sudah diatur didalam UU Ketenagakerjaan  No. 13 Tahun 2003," ujarnya.

Dimana pada pasal 157 ayat (1) dinyatakan bahwa “Komponen upah pesangaon adalah Upah pokok dan segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap yang diberikan kepada pekerja/buruh dan keluarganya; 

"Apalagi setelah kami pelajari lebih lanjut didalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB)  PT. SMART, Tbk bersama dengan Organisasi Serikat Pekerja, tidak terdapat Insentif Kinerja didalam komponen upah pekerjanya, yang ada adalah Upah Pokok dan tunjangan Jabatan," katanya.

Menindaklanjuti hal tersebut, tim Hawari telah menyampaikan eksepsi, jawaban dan melakukan gugatan balik (Rekonvensi) untuk merespon gugatan perusahaan tersebut, mudah-mudahan proses persidangan di PHI ini akan membuat semakin terang persoalan.

"Sehingga klien kami beserta karyawan PT. SMART lainnya tidak menjadi korban atas upaya manipulatif yang digunakan oleh perusahaan untuk menghindarkan dari kewajibanya membayar pesangon bagi pekerjanya yang telah menghabiskan umurnya untuk mengabdi demi kemajuan perusahaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undnagan yang berlaku," katanya. (PR-01)


Komentar Anda

Berita Terkini