Diduga PAD Parkir Aceh Tamiang Diarahkan ke Pidsus

harian9 author photo


 ACEH TAMIANG | H9
Ditemui diruang kerjanya pada Dinas Perhubungan Aceh Tamiang, Dodi Arisandi Kepala Bidang  Sarana, merasa terkejut mendengar, Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang menaikkan status Kasus retribusi parkir Dinas Perhubungan (Dishub) ke bidang Pidana Khusus (Pidsus). Kamis (24/02/2022).

"Saya baru mengetahui hari ini, terkait peningkatan status Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parkir yang dikelola Dinas Perhubungan Aceh Tamiang,"jelas Dodi.

"Sebagai kepala Bidang, saya belum pernah turun kelapangan melakukan survei PAD dan kenyataannya kami hanya mampu menyetor sebesar Rp. 260.000.000 per tahun.

" Bagian koordinator parkir menyetorkan hasil kutipannya ke bendahara dan selanjutnya ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dan saya tidak tahu berapa jumlah yang disetor. Kewajiban koordinator hanya memenuhi target PAD, dari 51 titik parkir, dengan setoran per titiknya kisaran Rp. 10.000, Rp. 20.000 dan Rp. 30.000,"ungkap Dodi.

Sebelumnya Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang Agung Ardianto.SH melalui Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Rajeskana, SH, menjelaskan, setelah tim jaksa penyelidik dari seksi intelijen mengambil kesimpulan terhadap data-data dan keterangan yang  didapat, dalam rangka untuk mengklarifikasi. Dari hasil puldata dan pulbaket dilapangan selama dua bulan, dilakukan ekspos dan kasus itu sudah diserahkan ke bidang Pidsus,"jelasnya. Rabu (23/2/2022).

"Kami telah memanggil beberapa orang, guna dimintai klarifikasi, baik para petugas Dinas Perhubungan, Juru parkir, dan pihak terkait lainnya," tegas Rajes.

Beberapa waktu yang lalu saat para Wartawan menemui Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) diruang kerjanya pada Selasa, (19/10/2021)  Drs, Syuibun Anwar mengatakan, silahkan saja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) membuat rencana penetapan setoran parkir. Juga telah dilakukan survei bersama, ini artinya target boleh saja dan itu bisa terpenuhi ataupun tidak, kita lihat nanti. Fakta dilapangan yang menentukan besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan nilai Rp. 260.000.000 merupakan hal yang wajar, karena tidak ada penambahan lahan parkir,"jelasnya.

Terkait Parkir, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tamiang komisi 3 pada Kamis (21/10/2021) melalui Ketuanya Irwan Efendi  yang didampingi Rahmad Syafrial, SH mengatakan, kami berharap kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tamiang sebagai pengelola parkir, jangan terlalu cepat keberatan menolak kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Rp. 260.000.000 per tahunnya menjadi Rp. 400.000.000,"jelasnya.

Gema PAD parkir terus berkumandang, sampai akhirnya
para Wartawan menemui Salman, SE Kepala Bidang Pendapatan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Tamiang, saat ditemui diruang kerjanya pada Jum'at (22/10/2021) yang mengatakan, kami sudah menerima surat dari Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tamiang, bernomor : 974/2021/2021 tertanggal 27 Agustus 2021, perihal : ketetapan  Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dalam poin dua berisikan, merasa keberatan atas kenaikan target setoran sebesar enam puluh lima persen, serta dapat ditinjau ulang sesuai kondisi dilapangan,"jelasnya.

"Berdasarkan surat tersebut, BPKD bersama Dishub melakukan survei sebanyak tiga puluh sembilan titik yang ditunjuk dan enam berada di kecamatan Karang Baru, sedangkan sisanya di Kecamatan Kota Kualasimpang.

Salman menambahkan, penetapan angka empat ratus juta rupiah per tahunnya untuk PAD Parkir merupakan titik pertengahan dari hasil survei kami, nilai sebesar Rp. 260.000.000 setoran saat ini, selanjutnya dilakukan pantauan sampai akhirnya menembus Rp. 600.000.000 dari beberapa kantong parkir,"jelasnya. (WD-013).


Komentar Anda

Berita Terkini