JAKARTA| H9 Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah sangat memperhatikan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan ...
JAKARTA| H9
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah sangat memperhatikan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dukungan Pemerintah untuk UMKM ditunjukkan melalui Belanja Kementerian/Lembaga, subsidi, transfer ke daerah dan dana desa (TKDD), serta pembiayaan. Menkeu menyatakan, dengan proses pemulihan ekonomi yang semakin membaik dan UMKM mulai pulih, maka APBN akan mulai mundur dari mengabsorpsi risiko dari interaksi perbankan dan UMKM.
“Sekarang karena sudah sehat, UMKM sudah pulih, ekonominya mulai tumbuh, maka interaksi bisa berjalan, kami mulai mundur," ungkapnya dalam BRI Microfinance Outlook 2022 “Boosting Economic Growth Through Ultra Micro Empowerment”, Kamis (10/02).
Di masa pandemi, dukungan UMKM dalam APBN sangat melonjak. Dari sebelumnya Rp.27,1 triliun di Tahun 2019 (prepandemi) menjadi Rp.157,7 triliun di tahun 2020, Rp.117,3 triliun di tahun 2021, dan Rp.37,3 triliun di tahun 2022.
Selain itu ada juga dari Belanja K/L. Bantuan pemerintah terhadap UMKM diberikan melalui bantuan produktif, alokasi perdagangan pengembangan UMKM, dan bantuan PKL dan warung. Kemudian subsidi melalui subsidi bunga KUR dan Non KUR, Pph Final UMKM Ditanggung Pemerintah, PPN Ditanggung Pemerintah untuk sewa outlet, diskon listrik, dan pembebasan rekening minimum.
Sedangkan TKDD dengan DAK Fisik Bidang Sentra Industri Kecil dan Menengah, DAK Non Fisik, dan Dana PK2UMK. Serta pembiayaan melalui penempatan dana di BUMN perbankan seperti pada Bank BRI.
“Kita bisa bersama-sama bekerja, berkoordinasi, Pak Menko Perekonomian mengkoordinasikan sangat banyak policy respon, kita menggunakan instrumen fiskal kita secara fleksibel responsif, dan BUMN seperti BRI juga tetap menjaga kesehatan dan tata kelolanya dengan baik dengan kinerja yang baik,” lanjutnya.
Untuk itu, guna menjaga pemulihan terus berjalan dan berkelanjutan, Menkeu meminta kerjasama Pemerintah dan BUMN untuk mewujudkannya. (WP.03/rel)
