JAKARTA| H9
Dewan Pimpinan Pusat Barisan Rakyat Untuk Perjuangan Adil Sejahtera (Barupas) Indonesia merelis pernyataan sikap tetkait dimunculkannya penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan presiden. Hal itu disampaikan Ketua Umum Barupas Indonesia Azrai Ridha, SH dan Sekretaris Jenderal Jhon Elly Tumanggor SH sebagai penandatangan pernyataan sikap tersebut.
Menurutnya, rencana agenda penundaan Pemilihan Umum dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden yang dikemukakan dan disampaikan oleh beberapa Ketua Umum Partai Poitik anggota koalisi Presiden Jokowi dalam beberapa waktu lalu telah menjadi perbincangan hangat dalam dunia politik tanah air. Berbagai pernyataan yang menentang wacana tersebut berunculan dalam media sosial dan media masa, terutama dikalangan pengamat politk dan pimpinan organisasi kemasyarakatan yang sangat serius memperhatikan efek dari penundaan tersebut .
“Kami Pimpinan Pusat Ormas Barupas Indonesia termasuk mengecam sikap para politisi politisi yang menyampaikan usulan penundaan Pemilu dan Perpanjangan masa Jabatan Presiden yang seyogyanya dilaksanakan tahun 2024 yang akan datang. Maka kami mengecam keras terkait penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden yang diwacanakan itu. Karena sesungguhnya itu bagian dari pelanggaran terhadap Konstitusi yang telah menetapkan bahwa masa Jabatan Presiden adalah lima tahun dan pemilu dilaksanakan lima tahun sekali “ tegasnya kepada media ini, Jumat (4/3/22) di Jakarta.
Azrai Ridha .SH yang juga advokat di ibukota Jakarta ini menyampaikan, penundaan Pemilu dan Pilpres itu merupakan pembusukan demokrasi yang diupayakan oleh budak budak oligarki yang berharap akan dapat melindungi mereka dari beban beban hukum yang dihadapi meraka. Selain itu juga menutupi keterpurukan dari ketidak percayaan rakyat kepada partai politik.
“Masyarakat telah mengalami krisis kepercayaan kepada parpol itu sampai pada sampai titik nadir. DitambahKekecewaan rakyat yang sekarang semakin mengalami kesulitan dalam kesejahteraan,” ungkapnya
Dikatakannya, Barupas Indonesia khawatir dan menduga ada agenda agenda politik yang tersembunyi dari pendukung pendukung oligarki tersebut terutama mengingat mereka tidak laku dalam berbagai survey yang ramai dimedia sebagai calon presiden yang akan datang. bahakan diduga hal yang lebih ekstrim lagi, yakni upaya menghadang calon calon yang sudah digadang gadang oleh rakyat dan mendapatkan hasil survey yang baik dan dapat diandalkan.
Jhon Elly Tumanggor SH mengharapkan, Pemerintah dan DPR kiranya tetap berpegang teguh pada aturan yang konstitusional dengan mengikuti tahapan yang sudah ditetapkan. Sehingga Pemilu dan Pilpres dapat berjalan sebagaimana waktu yang telah ditetapkan.
“Karena tidak ada alasan yang urgen secara konstitusional dan rasional yang mendukung usulan penundaan itu,” ucapnya.
Disebutkannya, Pimpinan Pusat Barupas Indonesia meminta kepada masyarakat untuk mengawasi perilaku tidak sehat dari para politisi politisi busuk dan partai politik yang tidak memikirkan kepentingan rakyat.
“Kedepan mengharapkan masyarakat lebih hati hati dalam memilih para calon anggota parlemen serta calon presiden, agar jangan terperosok kedalam lubang penderitan kedua kalinya,” pungkasnya. (jkt.04)
