Kemendag Serahkan DIPA Tahap I dan II Dana Tugas Pembantuan untuk Revitalisasi 87 Pasar Rakyat Daerah

harian9 author photo

 


DENPASAR| H9

Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Direktorat Jenderal Perdagangan  Dalam Negeri menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahap I dan II Dana Tugas  Pembantuan bagi 82 kabupaten/kota. Dana ini nantinya akan digunakan untuk merevitalisasi 87  pasar rakyat dan satu gudang Non-Sistem Resi Gudang (SRG). Penyerahan dilakukan secara simbolis  kepada 10 kabupaten/kota oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Oke Nurwan pada Selasa (29/3), di Denpasar, Bali. 

“Pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan melalui dana tugas pembantuan ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan peran sektor perdagangan untuk memulihkan kondisi  ekonomi yang sulit saat ini,” ujarnya. 

Ia mengungkapkan, pasar rakyat sebagai penggerak roda ekonomi memiliki fungsi strategis  sekaligus kedekatan dengan aspek sosial dan budaya masyarakat setempat. Aspek sosial budaya inilah yang menjadi nilai unik tersendiri bagi pasar rakyat yang membutuhkan penanganan khusus  dalam pengelolaan, pengembangan, serta pelestariannya.  

“Untuk itu, pasar rakyat perlu dikembangkan secara komprehensif dan holistik sehingga daya saing terhadap pusat perbelanjaan maupun toko modern meningkat,” ucapnya.

Pada acara tersebut juga dilakukan penandatanganan dan penyerahan berita acara serah terima  pemanfaatan pasar rakyat secara simbolis kepada empat daerah, yakni Tuban, Jawa Tengah; Blora, Jawa Tengah; Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan; dan Luwu Utara, Sulawesi Selatan. 

Diungkapkannya, bahwa Kemendag membuat berita acara serah terima kepada 108 unit pasar  rakyat yang telah berhasil direvitalisasi melalui dana tugas pembantuan pada 2021. Adapun  pedoman pengembangan dan pengelolaan sarana perdagangan tertuang dalam Permendag Nomor  21 Tahun 2021. 

“Diharapkan penerima dana tugas pembantuan tahun anggaran 2021 melaporkan finalisasi melalui Sistem Informasi Pasar Rakyat (SIPR),” imbuhnya. 

Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 248 Tahun 2010, tugas pembantuan adalah  penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Pendanaan  dalam rangka tugas pembantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialokasikan untuk kegiatan bersifat fisik, yaitu kegiatan yang menghasilkan keluaran yang  menambah nilai aset pemerintah.

Rakor Perdagangan Wilayah Perbatasan  

Usai menyerahkan dana tugas pembantuan, Oke membuka rapat koordinasi (rakor) perdagangan di wilayah perbatasan Indonesia. Rakor ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan,  meningkatkan kegiatan perekonomian, serta mendukung sarana penunjang di wilayah perbatasan.  

Rakor dihadiri kepala dinas provinsi/kabupaten/kota yang membidangi perdagangan, perwakilan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) kota/kabupaten Provinsi Bali; perwakilan asosiasi Kadin, serta perwakilan Indonesian National Shipowners Association (INSA). 

“Melalui rakor tersebut, para undangan yang hadir bertukar wawasan terkait informasi  perdagangan di wilayah perbatasan dan memanfaatkan peluang potensi perdagangan yang ada,” ungkapnya.

Rakor ini merupakan tindak lanjut instruksi Presiden Joko Widodo Nomor 1 Tahun 2021 tentang  Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Perbatasan di Aruk, Motaain, dan Skouw.  Pembangunan sarana perdagangan tersebut berupa pasar rakyat dan gudang Non-SRG di  Kabupaten Sambas dan Kabupaten Belu. (WP-03/rel)

Komentar Anda

Berita Terkini