Parlementaria DPRK : Empat Raqan Menjadi Qanun

harian9 author photo


 ACEH TAMIANG | H9
Rapat Paripurna  penetapan Empat Rancangan Qanun (Raqan) menjadi Qanun Aceh Tamiang, kegiatan tersebut berlangsung diruang sidang utama gedung DPRK. Senin (14/03/2022). 

Rapat dipimpin  oleh Fadlon, SH  Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tamiang, turut mendampingi pimpinan kolektif lainnya yaitu 
Suprianto, ST Ketua DPRK dan M. Nur, serta turut dibarisan meja persidangan T. Insyafuddin, ST Wakil Bupati Aceh Tamiang. 

Rapat tersebut dihadiri oleh 21 orang dari 30 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tamiang. Rapat Paripurna tersebut merupakan masa persidangan dua. 

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati menyampaikan, penetapan Rancangan Qanun menjadi Qanun harus kita lakukan, mengingat diantaranya ada yang sudah pernah diusulkan pada tahun 2019,"jelasnya.

"Dengan waktu yang tidak terlalu lama rancangan Qanun dapat diselesaikan, ini berarti anggota DPRK Aceh Tamiang telah bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugasnya. 

" Sungguh sangat menyita waktu, tenaga dan pemikiran dalam menyelesaikan sebuah Qanun yang berkualitas dan tentunya sangat banyak melibatkan orang, sehingga akhirnyadapat terselesaikan dengan baik. 

"Terimakasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota DPRK Aceh Tamiang, terkhusus pada Panitia Legislasi yang telah menyelesaikan Raqan menjadi Qanun,"ungkap Wakil Bupati. 

Selain anggota DPRK Aceh, rapat tersebut turut dihadiri oleh  Perwakilan Polres Aceh Tamiang, Perwakilan Kodim 0117/Aceh Tamiang, Ketua MPU, MPD, MAA, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Insan Pers. 

Selanjutnya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh tentang persetujuan penetapan 4 Rancangan Qanun menjadi Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022.

Menetapkan, yaitu menyetujui 4 Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022 untuk ditetapkan menjadi Qanun dengan daftar sebagaimana tercantum, satu tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kedua Pembentukan serta Susunan Organisasi dan tata kerja Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Tamiang, ketiga tentang kawasan tanpa rokok, keempat tentang praktek rentenir. (WD-013). 


Komentar Anda

Berita Terkini