Pemkab Aceh Tamiang Kembali Terima WTP

harian9 author photo

 

ACEH TAMIANG| H9
Humas Sekretariat Daerah Kabupaten dalam rilisnya menyampaikan, Bupati Aceh Tamiang, Mursil, SH, M.Kn, berkomitmen mengawal pembangunan hingga akhir masa jabatannya pada Desember 2022 nanti. Hal itu disampaikannya saat menerima penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Aceh Tamiang tahun anggaran 2021,  kegiatan berlangsung di Kantor BPK Perwakilan Aceh, di Banda Aceh pada jumat (11/3/2022). 

Dalam kesempatan tersebut, Bupati menyampaikan, syukur yang tak terhingga atas opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diterima Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tamiang. Hal ini merupakan yang ke delapan kali berturut-turut diterima pihak kabupaten,"jelasnya.

“Gembira  Pertama, karena Aceh Tamiang tetap menjadi yang tercepat di Aceh. Kedua, kita kembali mendapat opini WTP. Terima kasih kepada BPK Perwakilan Aceh yang telah menyampaikan opini WTP untuk Aceh Tamiang. 

"Saya bersama Wakil Bupati berkomitmen untuk menjalankan rekomendasi BPK atas LKPD Kabupaten Aceh Tamiang tahun anggaran 2021 tersebut dan siap mengawal pembangunan hingga akhir masa jabatannya. 

" Rekomendasi BPK  sangat penting, guna mencegah atau meminimalisir semaksimal mungkin terjadinya kecurangan atau kesalahan dalam pengelolaan keuangan daerah,"tegas Bupati. 

Sebelumnya, Kepala BPK Perwakilan Aceh, Pemut Aryo Wibowo menyampaikan, pemeriksaan atas LKPD bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar akuntasi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,"jelasnya.

“Opini BPK atas LKPD Kabupaten Aceh Tamiang TA 2021 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun demikian,  berdasarkan hasil pemeriksaan BPK ada beberapa pokok permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu realisasi belanja pegawai tidak sesuai ketentuan, masih ada kekurangan volume pekerjaan belanja modal pada lima SKPK dan pengelolaan aset tetap yang masih belum sesuai ketentuan.

“Atas kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati untuk melakukan langkah perbaikan, antara lain menarik kelebihan pembayaran belanja pegawai, memerintahkan kepala SKPK terkait menginstruksikan PPK dan PPTK lebih cermat melakukan pengendalian dan pengawasan pekerjaan fisik dan menginstruksikan Kepala BKPD untuk mengkoordinir pelaksanaan inventarisasi aset tetap,”ungkap Aryo. 

Sementara itu, Ketua DPRK Aceh Tamiang, Suprianto,  yang ikut hadir menerima penyerahan LHP BPK atas LKPD TA. 2021 menyampaikan apresiasi kepada Bupati Aceh Tamiang dan jajaran yang telah berhasil mempertahankan opini WTP,"ucapnya.

"Kepada Bupati dan jajaran SKPK, diharapkan untuk  tetap mempertahankan kinerja tersebut. Tingkatkan kualitas dan kuantitas penggunaan anggaran untuk pembangunan daerah," ungkap Ketua DPRK. 

Tampak hadir mendampingi Bupati, Ketua Komisi C DPRK Aceh Tamiang Irwan Effendi, Kepala BPKD Yusriati, Kabag Humas Sekdakab Azwanil Fakhri, dan Kabid Akuntansi BPKD Aceh Tamiang, Lia Agustina. (WD-013). 
Komentar Anda

Berita Terkini