Saksi dari Pihak Tergugat Hadir: Semakin Terkuaknya Fakta di PT SMART. Tbk

harian9 author photo


MEDAN| H9
Proses persidangan atas Gugatan PHI yang dilakukan oleh Perusahaan PT. SMART. Tbk dengan Nomor Perkara 9/Pdt.Sus/2022/PN-Mdn kepada Karyawannya di PN Medan terus berlanjut, dengan Agenda mendengarkan keterangan saksi dari pihak Tergugat.

Pengacara Tergugat Hawari Hasibuan, SH.MH di damping Mince Deliana SH dan Zulchairil Harahap. SH di luar ruang sidang menjelaskan dari hasil pemeriksaan para saksi hadir di depan Majelis Hakim semakin terang benderang terkuaknya fakta adanya dugaan tipu daya yang dilakukan oleh Perusahaaan yang bertujuan untuk mengkaburkan kewajiban dan sudah dilakukan jauh-jauh hari yakni sejak awal tahun 2007.

"Dimana Perusahaan berhasil meyakinkan Pekerjanya bahwa tunjangan tetap yang selama ini didapatkan tidak akan berubah karena hanya pergantian “istilah” saja menjadi Insentif Kinerja apalagi setiap bulannya selain gaji pokok pekerja memang tetap mendapatkan insentif kinerja yang jumlahnya kurang lebih sama dengan tunjangan tetap yang selama ini mereka terima, begitupula dalam pemberian THR pun tidak berbeda," katanya, Jumat (25/3/2022).

Pekerja mulai menyadari kerugian atas perubahan istilah tersebut pada saat mereka ter-PHK atau Pensiun, karena dasar perhitungan Pesangonnya hanya berdasarkan gaji pokok semata tanpa memasukkan tunjangan tetap yang sudah berganti nama tersebut sehingga mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi Pekerja yang telah mengabdikan dirinya puluhan tahun di Perusahaan.

Hawari Hasibuan. SH. MH juga menambahkan penjelasan lebih lanjut adalah dugaan Diskriminasi yang dilakukan juga mulai terkuak karena dalam fakta persidangan ternyata Perusahaan telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dibuat bersama dengan Serikat Perkerja/Buruh, didalamnya jelas diatur bahwa PKB tersebut berlaku untuk semua Pekerja dan mengatur komponen upah yang diterima Pekerja setiap bulannya adalah Gaji Pokok dan Tunjangan Jabatan.

"Tetapi menurut keterangan saksi aturan ini hanya diberlakukan di level karyawan saja; untuk level staff telah berubah nama menjadi Insentif kinerja, anehnya didalam PKB tidak ada sama sekali diatur tentang hal tersebut. sehingga dugaan adanya Diskriminasi atau perbedaan perlakuan antara pekerja “kerah putih” dan “kerah biru“semakin nyata; padahal Negara kita jauh-jauh hari telah meratifikasi 2 konvensi ILO (No. 100/1951 dan 111/1958) tentang larangan melakukan diskriminasi pengupahan maupun pekerjaan dan jabatan," ujarnya.

Mince Deliana SH menambahkan bahwa dugaan kejanggalan diatas merupakan modus yang dilakukan dengan terencana dan sistematis untuk mengkaburkan kewajiban Pengusaha untuk membayarkan Hak Pekerja yang telah menghabiskan umurnya untuk mengabdi demi kemajuan Perusahaan.

"Kami berharap fakta fakta yang telah terungkap di persidangan ini menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa dugaan adanya unsur penipuan didalam pembayaran uang pesangon klien kami tidak terbantahkan sehingga sesuai dengan pasal 1328 jo 1321 KUHPerdata, Perjanjian Bersama yang telah ditandatangani oleh klien kami ditengah keterpaksaan tersebut batal demi hukum dan Majelis Hakim dapat mengabulkan agar Tunjangan tetap yang diganti istilah menjadi Insentif kinerja tersebut dapat menjadi dasar penghitungan pesangon karyawan di Perusahaan yang telah memasuki usia pensiun," katanya. (PR-01)


Komentar Anda

Berita Terkini