Dugaan Upaya Tipu Daya Di PT Smart.TBK Makin Menguat

HARIAN9 author photo


MEDAN| H9
Hari kamis (7/4/2022) proses persidangan gugatan PHI PT. SMART. Tbk di PN Medan terus bergulir, dan kini memasuki tahapan konklusi (kesimpulan) setelah minggu sebelumnya agenda keterangan saksi dan bukti surat telah dilalui.

Mince Deliana, SH, salah satu pengacara pekerja dari Hawari &Zulkhairil Assosiates ketika ditanya di luar ruang sidang menjelaskan seputaran isi konklusi yang dihadirkan oleh mereka sebagai pengacara Tergugat karyawan PT. SMART Tbk. Setidaknya ada 3 hal pokok yang sangat Fundamental yang kami simpulkan yakni bahwa Gugatan Perusahaan Prematur dan Tidak Memenuhi Syarat sebagaimana diatur pada Pasal 83 Ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2004, kedua Gugatan Perusahaan Kabur (Obscuur Libel) karena sesungguhnya tidak terjadi “ketidaksesuaian pendapat atau perselisihan mengenai PHK sebagaimana di syaratkan pada Pasal 150 s/d Pasal 172 UU No. 13 Tahun 2003 dan yang ketiga bahwa Perjanjian Bersama (PB) dibuat oleh Pekerja dalam kondisi/keadaan terpaksa, penuh tipu daya dan dalam keadaan yang tidak seimbang bahkan Perwakilan PT. SMART. Tbk dalam penandatanganan Perjanjian Bersama tersebut bukanlah orang yang sah mewakili Perusahaan sebagaimana diatur didalam Pasal 98 ayat (1) UU No. 40 tahun 2007.

Mince Deliana SH dari Hawari & Zulchairil Assosiate ini juga memberikan penjelasan secara sederhananya adalah bahwa jika seseorang hendak memperselisihkan persoalan PHK ke Pengadilan hubungan industrial (PHI), maka syaratnya adalah telah melalui proses tripartite di Dinas Ketenagakerjaan dan harus ada risalah penyelesaian tentang PHK melalui mediasi atau rekonsiliasi terkait persoalan PHK tersebut, barulah memenuhi syarat bisa mengajukan gugatan Perselisihan PHK ke PHI.

"Nah Perusahaan ini  melakukan gugatan PHI tentang perselisihan PHK tapi tidak ada risalah penyelesaian tentang PHK tersebut, yang diajukan mereka malah risalah hasil mediasi tentang Perselisihan Hak yang dimohonkan oleh klien kami atas persoalan kurang bayar nilai pesangon karena pensiun; jadi nggak nyambung dan inilah yang disebut dengan premature dan tidak memenuhi syarat untuk dipersidangkan," katanya, kemarin.

Selanjutnya Zulchairil Harahap, SH menambahkan pihaknya juga telah berhasil membuktikan bahwa ada upaya tipu daya (bedrog) yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur sejak maret 2007”. 

"Saudara bisa bayangkan bagaimana pekerja berhasil di buat terpedaya dan tidak sadar bahwa haknya berupa tunjangan tetap yang harusnya dijadikan salah satu komponen penghitungan pesangon dihilangkan oleh Perusahaan dengan modus mengganti istilah “tunjangan” menjadi “Insentif kinerja” dan agar pekerja percaya, maka pembayaran THR setiap tahunnya masih tetap memasukkan insentif kinerja dalam perhitungannya hal tersebut terus berlangsung setiap tahunnya,"ujarnya.

Pekerja baru tersadar ketika terjadi PHK baik itu karena efesiensi maupun pensiun karena ternyata dasar perhitungan pesangonnya hanya gaji pokok saja, mereka tidak berdaya sehingga banyak yang mengambil pesangon tersebut dengan terpaksa karena tidak punya pilihan lain menerima hal tersebut atau tidak mendapatkan pesangon sama sekali bahkan rekomendasi kerja saja tidak akan diterbitkan begitu pengakuan 3 orang saksi yang kita hadirkan.

"Kita sudah mengajukan sejumlah bukti surat dari mulai PKB yang mengatur dasar perhitungan THR maupun PHK yang menegaskan komponen dasar perhitungannya adalah gaji pokok dan tunjangan jabatan bahkan  istilah insentif saja tidak ada didalam PKB tersebut, slip gaji pekerja dibulan maret 2007 yang menunjukan bahwa variasi nilai insentif setiap bulannya berdasarkan kinerja perusahaan bukan berdasarkan kinerjanya karyawan, SK PT. SMART Tbk tentang penetapan gaji dan tunjangan tetap klien kami di tahun 2006 yang menunjukkan bahwa dari tahun 2006 klien kami ini sudah mendapatkan tunjangan tetap, pertanyaannya adalah apa boleh perusahaan menurunkan kwalitas tunjangan yang sebelumnya “tetap” menjadi “tidak tetap” dengan seenaknya padahal sudah ada Serikat Pekerja/Buruh dan sudah ada PKB di perusahaan tersebut," katanya.

Zulkhairil berharap majelis hakim berani mengambil keputusan yang benar dan tepat sehingga kedepan Perusahaan tidak lagi semena-mena merubah hak normative sekehendaknya sendiri hanya demi keuntungan finansial dan mengabaikan jasa pekerjanya yang sudah puluhan tahun menghabiskan waktu dan umurnya mengabdi demi kemajuan perusahaan tersebut dan walaupun Klien kami telah menandatangani Perjanjian Bersama bukan berarti penegakan keadilan bisa dihentikan. 

"Kami telah menyampaikan beberapa contoh kasus di Pengadilan Hubungan Industrial Provinsi lain yang telah membatakan Perjanjian Bersama karena tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian sebagai mana diatur didalam pasal 1320 KUHPerdata, maka dengan merujuk pada pasal 1328 jo 1321 KUHPerdata Perjanjian Bersama tersebut batal demi hukum atau setidaknya dapat dibatalkan, mudah mudahan Majelis Hakim berpihak kepada kebenaran, demikian Mince Deliana SH menutup keterangannya," katanya 

Lebih Lanjut Mince Deliana. SH juga menghimbau agar setiap karyawan lebih kritis dan waspada karena banyak modus yang digunakan oleh Perusahaan untuk “mengakali” melalui instrument kebiijakan untuk menghindar dari kewajibannya kepada Pekerja dan kami juga berharap selain Pemerintah, Lembaga Sertifikasi yang mensyaratkan kepatuhan atas Hak Ketenagakerjaan sebagai salah satu instrument/indicator penilaian auditnya juga menjadi control atas praktek-praktek yang tidak benar ini dengan melakukan re-audit atas kepatuhan dan membuka ruang pengaduan dari masyarakat imbuhnya sembari menutup keteranganya tersebut.(rel/PR-01)

Komentar Anda

Berita Terkini