Kemendag Dukung Langkah-Langkah Penegakan Hukum

harian9 author photo


JAKARTA| H9

Sebagai bagian pelaksanaan reformasi birokrasi, Kementerian Perdagangan  menegaskan komitmennya untuk mendukung setiap upaya penegakan hukum menyusul  terjadinya dugaan gratifikasi terhadap ekspor minyak goreng yang diungkap Kejaksaan Agung.  Kemendag memastikan pelayanan publik terkait perizinan ekspor tidak akan terganggu dan  berjalan normal.  

“Pelayanan perizinan ekspor berjalan normal dan tidak terganggu oleh adanya proses hukum yang  saat ini sedang berjalan. Kemendag akan mendukung proses penegakan hukum sesuai dengan  prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Sekretaris Jenderal  Kementerian Perdagangan Suhanto di Jakarta, Rabu (6/4).  

Menurutnya, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi telah memberikan arahan kepada  seluruh pejabat di lingkungan Kemendag agar melakukan pelayanan dengan maksimal dan  transparan. 

"Sejak awal, Mendag meminta seluruh jajarannya berkomitmen menghindari segala  bentuk penyalahgunaan kewenangan dan proaktif terhadap penindakan pelanggaran prosedur.  Para pegawai juga diminta menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan  yang berlaku serta mengedepankan asas-asas umum pemerintahan yang baik," tuturnya. 

Sebelumnya dirilis, Kejagung meningkatkan status penanganan perkara dari penyelidikan ke  penyidikan terkait kasus dugaan gratifikasi penerbitan persetujuan ekspor minyak sawit tahun  2021─2022. Kejagung menyebutkan ada dua perusahaan yang tidak sesuai persyaratan dan  prosedur, justru mendapatkan fasilitas persetujuan ekspor.  

"Kendati demikian, masyarakat luas terutama aparat penegak hukum diharapkan tetap  mengedepankan asas praduga tak bersalah. Dengan demikian, kita tidak menghakimi seseorang  sebelum terbukti kesalahannya,” pungkasnya. (WP-03/rel)

Komentar Anda

Berita Terkini