Keputusan Menteri ESDM Tentang Pertalite BBM Umum Menjadi BBM Khusus Penugasan Mohon Dikaji Ulang

harian9 author photo

 

KISARAN|H9
Masyarakat pedalaman di beberapa tempat di Sumatera Utara Khususnya Kabupaten Asahan mengaharapkan tentang Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral RI no 37.K/HK.02/Mei.M/2022 tentang jenis bahan bakar minyak, dapat ditinjau ulang dan harus “Dibatalkan”.

Hal ini disampaikan Tokoh Muda Desa Di Asahan J A, Marpaung kepada harian9.com, di saat buka bersama di Jaya Resto Aek Songsongan Jumat (15 April 2022). JA Marpaung menyampaikan, dimana keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral itu sama sekali tidak mengacu kepada kepentingan rakyat kecil. Dengan diubahnya jenis BBM Pertalite dari Umum ke jenis BBM Khusus penugasan, yang artinya BBM Pertalite telah disubsidi Pemerintah.
Dengan adanya subsidi Pemerintah ini sebesar 200 Rupiah sehingga pihak Pertamina diintruksikan tidak bisa melakukan penjualan dengan memakai Jerigen/wadah. Yang artinya setiap pengisian BBM jenis Pertalite ini harus semua kenderaan dibawa ke Pertamina. Apakah mungkin warga dapat membawa kenderaannya ke Pertamina , sedangkan BBM Pertalite ini diperuntukkan bukan hanya kepada kenderaan yang bergerak. Mungkinkah masyarakat membawa mesin Gensetnya atau mesin potong rumput dan lain lain ke Pertamina untuk mendapatkan BBM, tuturnya sembari bertanya.
Dalam keputusan yang dilakukan Pemerintah melalui Menteri tersebut,  pihak Pemerintah dianggap sangat keliru dan tanpa ada kajian yang tepat. Dalam hal ini sangat diharapkan peran serta anggota DPRD hingga anggota DPR pusat untuk mengusulkan atau meminta supaya keputusan yang keliru itu segera dicabut atau dibatalkan, tegasnya. Kalau hal ini tidak secepatnya diatasi maka kita sangat mengkawatirkan ada gejolak yang besar dari kalangan masyarakat kecil.
Camat Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan Alinuddin SH ketika diminta keterangan seputar permasalahan ini mengatakan, Kecamatan yang saya pimpin adalah salah satu Kecamatan yang masih termasuk daerah pelosok dan susah untuk ditempuh ke beberapa desa. Dengan tidak diijinkan pembelian BBM jenis Pertalite memakai Jeregen/wadah dengan alasan adanya keputusan Menteri tersebut, maka warga masyarakat daerah saya akan semakin terpuruk, jelasnya.
Beberapa hari ini saya dengan kelangkaan BBM Solar dan Pertalite sudah banyak warga yang mengeluh dan sebahagian besar tidak melakukan aktifitas dikarenakan tidak ada BBM kenderaan kerja mereka. Secara umum penduduk daerah saya ini sebagai petani Sawit dan medan lokasi pertanian mereka sangat terjal dan tidak dapat dilalui dengan kenderaan roda Empat. Dengan demikian maka mereka harus melansir hasil panennya dengan Sepeda Motor, nah bagaimana mereka melakukan pekerjaan kalau BBM tidak ada.
Sementara jarak tempuh dari desa desa di Kecamatan Bandar Pulau ini ke Pertamina yang adanya di Kecamatan Aek Songsongan sangatlah jauh dan memakan waktu, sangat tidak mungkin mereka mengisi BBM ke Pertamina tersebut. Harapan saya tambah Alinuddin SH, kiranya jajaran Pemerintah dari tingkat desa sampai Kecamatan hingga Kabupaten membaut laporan kepada atasannya masing masing tentang situasi yang berkembang di daerahnya masing masing. Juga kepada pihak Pertamina supaya dapat membuat laporan kepada atasannya supaya para petinggi-petingi kita ini berkoodinasi dan mencari solusi untuk masalah ini, tuturnya.
Pantauan Wartawan Media harian9.com dilapangan beberapa hari terakhir ini setelah adanya larangan pembelian BBM Pertalite dan Solar memakai wadah, di beberapa pengecer di pedesaan telah mengganti Pertalite dengan BBM jenis Pertamax 92. Dengan demikian maka warga kecil di pedesaan harus mendapatkan BBM dengan harga jauh lebih mahal dari Pertalite.
Pada saat melakukan kunjungan ke beberapa desa Media harian9.com bertanya kepada warga tentang tidak adanya Pertalite langsung warga dengan serentak mengaku sangat kecewa dengan larangan pihak Pertamina. Mereka sama sekali tidak mengetahui larangan itu atas keputusan Menteri, yang jelah mereka hanya mengetahui kalau pihak Pertaminalah yang melarang.
Setelah diberitahu penyebat dilarangnya pembelian BBM Pertalite dengan wadah, dikarenakan BBM Pertalite telah disubsidi Pemerintah, karena itu pembeliannya dilarang memakai wadah. Salah seorang tokoh masyarakat Bandar Pulau Amri Simajuntak kepada Agara mengatakan kalau memang larangan itu dikarenakan Subsidi Pemerintah maka sebaiknya subsidi tersebu dicabut kembali, ujarnya tegas. Karena subsidi Pemerintah itu bukan dirasakan warga kecil manfaatnya, malahan rakyat kecil sekakin tertindas dan yang mencicipi subsidi itu hanyalah mereka mereka yang telah bertaraf kehupan yang mewah. Harapan kami supaya Pemerintah dapat mengembalikan BBM Pertalite sebagai jenis BBM Umum saja, tegasnya. (WD032)
Komentar Anda

Berita Terkini