KPPU Cabut Aturan Relaksasi Penegakan Hukum

harian9 author photo

 

JAKARTA| H9
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mencabut aturan mengenai relaksasi penegakan hukum persaingan dan pengawasan pelaksanaan kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dituangkan dalam Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2020 tentang Relaksasi Penegakan Hukum Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan dalam Rangka Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional. 

Pencabutan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa kegiatan usaha sudah dapat beradaptasi dengan kondisi pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) melalui penerapan kebiasaan baru, sehingga dinilai tidak diperlukan relaksasi atas penegakan hukum di KPPU.

Sebelumnya, KPPU memberikan relaksasi atas penegakan hukum persaingan dan 
pengawasan pelaksanaan kemitraan UMKM melalui Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2020 
tentang Relaksasi Penegakan Hukum Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 
serta Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan dalam Rangka Mendukung Program Pemulihan 
Nasional yang dikeluarkan pada 9 November 2020. Relaksasi diberikan untuk melindungi, 
mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. 

Relaksasi tersebut terdiri dari relaksasi penegakan hukum terhadap pelaksanaan 
pengadaan barang dan/atau jasa dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja 
Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan relaksasi penegakan hukum atas 
rencana perjanjian, kegiatan dan/atau mengunakan posisi dominan yang bertujuan untuk 
penanganan COVID-19 dan/atau meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha dalam 
menjalankan usahanya. 

Relaksasi juga diberikan atas 2 (dua) jangka waktu kewajiban pelaku  usaha, yakni terkait kewajiban penyampaian notifikasi merger dan akuisisi, dan kewajiban penyampaian tanggapan atas Peringatan Tertulis dalam pelaksanaan kemitraan. 

Dalam  aturan tersebut, pelaku usaha diberikan penambahan waktu perhitungan kewajiban notifikasi transaksi merger dan akuisisi menjadi 60 (enam puluh) hari setelah transaksi efektif secara yuridis. Serta relaksasi penambahan waktu pelaksanaan Peringatan Tertulis atas dugaan pelanggaran pengawasan kemitraan UMKM menjadi 30 (tiga puluh) hari.

Dengan pencabutan aturan relaksasi tersebut, maka KPPU kembali mengawasi 
seluruh jenis pengadaan barang/jasa dan pelaku usaha tidak lagi diperkenankan mengajukan relaksasi atas rencana perjanjian, kegiatan dan/atau penggunaan posisi dominannya. 

Tenggat waktu penyampaian kewajiban notifikasi juga kembali menjadi 30 (tiga puluh) hari, dan tenggat waktu pemberian tanggapan pelaku usaha atas Peringatan Tertulis kembali menjadi 14 (empat belas) hari. Pencabutan aturan tersebut diberlakukan efektif mulai 1 Mei 
2022.(pp-04) 
Komentar Anda

Berita Terkini