Pemerintah Larang Ekspor Bahan Baku dan Produk Minyak Goreng untuk Utamakan Kebutuhan Nasional

harian9 author photo

 


JAKARTA| H9

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan melarang sementara ekspor  bahan baku dan produk minyak goreng ke luar negeri. Larangan sementara tersebut tertuang dalam  Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Larangan Sementara Ekspor Crude  Palm Oil, Refined, Bleached And Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached And Deodorized Palm  Olein, Dan Used Cooking Oil. Permendag ini mulai berlaku pada 28 April 2022 dan berlaku hingga  kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi serta harga minyak goreng curah mencapai Rp.14.000/liter. 

“Menindaklanjuti arahan Presiden, kami kembali menegaskan bahwa prioritas utama pemerintah  saat ini adalah memastikan ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau untuk seluruh  masyarakat indonesia. Keputusan ini diambil dengan sangat seksama, memperhatikan  perkembangan hari demi hari situasi ketersediaan minyak goreng curah untuk masyarakat. Tentu  akan ada dampak dari kebijakan ini, namun sekali lagi saya tegaskan bahwa kepentingan rakyat  adalah yang paling utama,” kata Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. 

Larangan sementara, lanjutnya, berlaku untuk seluruh daerah pabean Indonesia, dan dari  kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB), yaitu Batam, Bintan, Karimun, dan  Sabang. 

“Namun, bagi para eksportir yang telah mendapatkan nomor pendaftaran pemberitahuan pabean  ekspor paling lambat 27 April 2022, tetap dapat melaksanakan ekspor,” imbuhnya. 

Ia menegaskan, eksportir yang melanggar ketentuan akan dikenai sanksi sesuai dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan. “Saya pastikan pemerintah bersama-sama dengan  Kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya akan memantau seluruh pelaksanaan kebijakan ini,”  tandasnya. 

Disebutkannya, kebijakan ini akan dievaluasi secara periodik melalui rapat koordinasi di  tingkat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian setiap bulan atau sewaktu-waktu bila  diperlukan. 

“Kebutuhan pokok masyarakat Indonesia adalah prioritas pemerintah. Larangan sementara ekspor ini merupakan upaya untuk mendorong ketersediaan bahan baku, juga pasokan minyak goreng di  dalam negeri dan menurunkan harga minyak goreng ke harga keterjangkauan. Saya harap kita  semua dapat memahami urgensi dari kebijakan ini dan bergotong royong/bekerja sama demi  seluruh rakyat Indonesia,” tutupnya.

Permendag 22 Tahun 2022 dapat diunduh di  http://jdih.kemendag.go.id/peraturan/download/2407/2 (WP-03/rel)

Komentar Anda

Berita Terkini