Wamendag Ajak Pelaku Sektor Jasa Sulawesi Utara Manfaatkan ATISA

harian9 author photo

JAKARTA| H9

Kementerian Perdagangan (Kemendag) Minggu (24/04) merilis, Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga mengajak pelaku usaha  Sulawesi Utara, khususnya yang bergerak di sektor jasa, untuk memanfaatkan persetujuan ASEAN  Trade in Services ASEAN (ATISA). ATISA memiliki pengaturan lebih baik dari persetujuan sebelumnya  sehingga mencerminkan persetujuan perdagangan jasa yang memenuhi prinsip-prinsip disiplin  perdagangan yang diharapkan pelaku usaha dan investor. 

Sektor jasa yang padat teknologi harus jadi salah satu andalan ekspor Indonesia di masa depan. Menurutnya, potensi Indonesia dalam bidang jasa sangat besar didorong perkembangan  industri jasa itu sendiri di Indonesia. Indonesia sendiri punya beberapa sektor jasa andalan, seperti  pariwisata, konstruksi, telekomunikasi, jasa teknik, hingga sektor jasa keuangan. Hal itu  diungkapkannya dalam dalam sosialisasi ATISA yang digelar secara hibrida di Manado, Sulawesi  Utara kemarin, Kamis lalu (21/4). 

“Saat ini, perkembangan ATISA tengah dalam proses penerbitan Peraturan Presiden sebagai hasil  dari keputusan rapat kerja antara komisi VI DPR RI dan Kementerian Perdagangan pada Desember  2021 silam. Pelaku usaha di sektor jasa nasional dapat memanfaatkan ATISA secara luas, khususnya  sebagai dukungan dan fasilitasi ekspor pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) ke negara-negara  ASEAN,” ungkapnya. 

Ia menambahkan, Kementerian Perdagangan bersama Komisi VI DPR tengah  mendiskusikan penyelesaian beberapa persetujuan perdagangan internasional sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional, salah satunya ATISA. ATISA bertujuan meningkatkan kerja sama di bidang jasa antara negara-negara anggota ASEAN dan mengurangi pembatasan secara substansial  terhadap perdagangan jasa di ASEAN.  

ATISA yang selesai ditandatangani pada 7 Oktober 2020 silam merupakan peningkatan dari seluruh persetujuan ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) di sektor jasa perdagangan, jasa keuangan, dan jasa transportasi udara. Dengan kata lain, ATISA merupakan persetujuan  perdagangan jasa yang lebih modern. 

Disebutkannya, ATISA dapat memberikan sejumlah manfaat. Pertama, peningkatan  perdagangan jasa Indonesia yang potensial ke negara-negara anggota ASEAN. Kedua, peningkatan peluang investasi dari Indonesia ke negara-negara anggota ASEAN. Ketiga, pengembangan industri  jasa Indonesia melalui peningkatan investasi dari negara-negara anggota ASEAN ke Indonesia.

Keempat, penciptaan pasar tunggal (single market) dan basis produksi (production base) dalam  rangka pengembangan rantai pasok global (global/regional value chain) bagi industri Indonesia yang  berbasiskan sektor jasa di kawasan pasar ASEAN. 

Kelima, pengembangan ahli teknologi, keahlian, dan praktik terbaik (best practices) dari kegiatan perdagangan dan investasi negara anggota ASEAN ke Indonesia. Keenam, penyediaan produk produk jasa yang beragam dan bernilai tinggi bagi pengguna/konsumen terutama yang belum  dihasilkan oleh industri jasa Indonesia. 

Ketujuh, penyediaan produk-produk jasa untuk mendukung pengembangan sektor-sektor riil  seperti industri manufaktur termasuk mendukung program Making Indonesia 4.0. Terakhir,  kepastian hukum bagi para penyedia jasa dalam negeri untuk mendapatkan preferensi melalui  penghapusan secara substansial hambatan perdagangan jasa di antara negara-negara anggota  ASEAN. 

Wamendag melanjutkan, industri jasa punya pertumbuhan yang cukup baik di level dunia, yaitu  mencapai 5,4 persen per tahun. Khusus di negara berkembang, pertumbuhannya bahkan mencapai  10 persen per tahun. Saat ini, kontribusinya pada ekonomi dunia mencapai 6 persen. ASEAN sendiri  adalah kawasan yang sangat service intensive. Tercatat 51 persen dari angkatan kerja di negara negara ASEAN bekerja di sektor jasa. Hal itu seiring dengan transformasi struktur ekonomi dari  pertanian menjadi industri. 

Sebelum pandemi Covid-19, sektor jasa berkontribusi sekitar 40—60 persen dari pendapatan  domestik bruto (PDB) negara-negara ASEAN. Sektor jasa yang berperan penting terhadap PDB negara-negara ASEAN adalah jasa keuangan, jasa bisnis, jasa retail dan wholesale, diikuti sektor jasa  kesehatan. Dari sisi ekspor jasa,didominasi jasa travel, transportasi, dan jasa bisnis.  

Menurut Wamendag, keunggulan potensi Indonesia harus terus didorong agar menguasai pasar  ASEAN. Pemerintah terus meningkatkan fasilitasi pengembangan industri jasa. Wamendag meyakini  Indonesia bisa sangat kompetitif dalam industri ini ke depannya. “Syaratnya adalah kualitas tenaga  kerja yang semakin meningkat, kualitas kewirausahaan yang unggul serta sinergi antara  pemerintah dan swasta yang baik,” pungkasnya. 

Turut hadir perwakilan Komisi VI DPR dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi  Utara Edwin Kindangen. Bertindak sebagai narasumber Direktur Perundingan Perdagangan Jasa  Kementerian Perdagangan Basaria Tiara Desika L. Gaol. 

Basaria Tiara menyampaikan, sektor jasa di Indonesia menyerap 64 juta orang. Sementara itu, sektor  pertanian, perikanan, dan kehutanan menyerap 36 juta orang. Adapun sektor industri hanya  menyerap 16 juta orang. Jasa yang memiliki pertumbuhan positif pada 2021 dibandingkan tahun sebelumnya di antaranya jasa keuangan (45,70 persen); jasa telekomunikasi, komputer, dan informasi (37,53 persen); serta jasa transportasi (34,34 persen).  

“Perdagangan jasa terbukti meningkatkan perekonomian Indonesia. Untuk itu, diperlukan  pembangunan sektor jasa yang menyeluruh dan berkelanjutan guna mendukung salah satu visi dan  misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020—2024, yaitu mewujudkan  bangsa yang berdaya saing,” jelasnya.

Tiara menambahkan, terdapat empat moda perdagangan jasa. Pertama, cross-border supply atau  penyediaan jasa melintasi batas negara yang penyedia dan konsumennya tidak berada di satu  tempat. Kedua, consumption abroad atau konsumen melakukan perjalanan ke tempat penyediaan  jasa. Ketiga, commercial presence atau kehadiran komersial melalui investasi asing langsung  perusahaan afiliasi, anak perusahaan, atau kantor perwakilan di suatu negara. Terakhir, movement of natural persons atau perpindahan natural penyedia jasa untuk sementara waktu ke suatu negara. 

“Pada 2021, sektor jasa merupakan salah satu sektor yang paling terdampak pandemi. Hal ini dapat dilihat dari menurunnya nilai ekspor jasa Indonesia secara signifikan saat itu dibanding tahun sebelumnya, yaitu jasa perjalanan serta jasa personal, kultural, dan rekreasi,” pungkasnya. (WP-03/rel)

Komentar Anda

Berita Terkini