Banggar DPR Setujui Penyesuaian Subsidi dan Kompensasi Sektor Energi

harian9 author photo


JAKARTA| H9

Dalam merespon kenaikan harga komoditas, Pemerintah konsisten menjaga pemulihan ekonomi dan melindungi daya beli masyarakat dengan menjaga APBN tetap sehat dan sustainable. Dalam hal ini, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati telah menyampaikan usulan penyesuaian beban subsidi dan kompensasi sektor energi dan mendapatkan persetujuan dari Badan Anggaran (Banggar) DPR.

“Karena pilihannya hanya dua. Kalau ini (subsidi) nggak dinaikkan ya harga BBM dan listrik naik. Kalau BBM dan listrik nggak naik ya ini (subsidi) yang naik,” ungkapnya pada Rapat Kerja Banggar DPR dan Menkeu, Kamis (19/05).

Asumsi harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) yang digunakan dalam APBN 2022 sebesar USD.63 per barel. Namun, Menkeu mengatakan saat ini nilai ICP berada di atas USD100 per barel yaitu USD.102,5 per barel. Meningkatnya harga minyak dan tidak adanya kebijakan penyesuaian harga menyebabkan beban subsidi dan kompensasi meningkat signifikan.

“Harga keekonomian dari BBM kita mengalami perubahan sangat tinggi. Harga keekonomian sudah jauh di atas harga asumsi atau harga yang digunakan untuk mengalokasikan subsidi APBN untuk minyak tanah, solar, LPG, dan Pertalite,” jelasnya.

Dengan gap yang semakin besar antara harga jual eceran BBM dan harga keekonomian, Pemerintah berkomitmen untuk menjaga pasokan serta harga BBM dan LPG yang terjangkau masyarakat. Pemerintah perlu segera melakukan penyesuaian pagu subsidi dan kompensasi sehingga keuangan Badan Usaha menjadi sehat dan dapat menjaga ketersediaan energi nasional.

Potensi beban subsidi dan kompensasi menahan gejolak harga komoditas tahun 2022 mencapai Rp.443,6 triliun. Lebih lanjut, Menkeu menjelaskan jika menggunakan asumsi ICP USD.100 per barel, maka subsidi energi melonjak dari semula Rp.134 triliun menjadi Rp.208,9 triliun. Sementara, kompensasi dari yang semula untuk solar sebesar Rp.18,5 triliun menjadi Rp.98,5 triliun. 

Sedangkan untuk pertalite dan listrik yang semula tidak ada, masing-masing menjadi Rp.114,7 triliun dan Rp.21,4 triliun. Sehingga jika dibandingkan dengan kebutuhan subsidi dan kompensasi menggunakan ICP sebelumnya, maka selisih terhadap APBN yaitu Rp.291 triliun.

Dalam kesempatan tersebut, Menkeu juga menyampaikan usulan penambahan bagi perlindungan sosial sebesar Rp.18,6 triliun yang diberikan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai kepada 20,65 juta kelompok penerima manfaat dan bantuan produktif usaha mikro. Dengan demikian, total perlindungan sosial di dalam APBN 2022 mencapai Rp.431,5 triliun.

“Jadi kalau masyarakat masih menanyakan apa manfaat APBN buat mereka, ini dalam bentuk perlinsos, yang tadi ratusan triliun dalam bentuk subsidi BBM dan listrik. Itu adalah langsung dinikmati masyarakat,” pungkasnya. (WP-03/rel)

Komentar Anda

Berita Terkini