Bupati Tapsel Lantik 688 Pengurus dan Anggota BPD

harian9 author photo

 

TAPSEL | H9
Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) H Dolly Pasaribu, SPt, MM, berharap Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mampu menampung dan menyerap aspirasi masyarakat Desa dengan baik karena merupakan agian dari proses pembangunan.

Hal itu disampaikan Bupati usai melantik 688 pengurus dan anggota BPD se Kabupaten Tapsel di Gedung Serba Guna, Jalan Prof Lafran Pane, Sipirok, Senin (30/5/2022).

Pelantikan dihadiri Sekdakab Tapsel Drs. Parulian Nasution, Kadis PMD M. Yusuf, Kabag Humas dan Protokol, Isnut Siregar, para Camat se-Tapsel, Sekretaris PMD dan Ketua APDESI Syamsul Bahri Hurasuhut.

Lebih lanjut Bupati menyampaikan, pelantikan tersebut sesuai dengan SK Bupati Tapsel No.188.45/227/KPTS/ Tahun 2022 tentang pengesahan keanggotaan BPD periode 2022-2028 se Kabupaten Tapsel dan BPD merupakan wakil dari penduduk Desa, yang mewakili wilayah atau tokoh masyarakat. 

" BPD berfungsi membahas serta menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa juga menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat, serta mengawasi kinerja Kepala Desa, " ujarnya.

Bupati juga menjelaskan dengan adanya BPD diharapkan mampu menumbuh kembangkan partisipasi dan peran aktif masyarakat dari proses pemerintahan maupun pembangunan, apalagi untuk pelantikan BPD periode 2022-2028 ada yang berbeda.

" Saya cukup bangga, dalam pelantikan kali ini, keterwakilan kaum perempuan ada yang bisa menjadi Wakil Ketua di empat Desa, yakni Desa Aek Haminjon, Pargarutan Jae, Lobu Tayas dan Situmba Julu. Bahkan ada satu Desa yang menduduki menjadi Ketua yaitu Desa Silangkitang, " sebut Bupati.

Menurut Bupati, hal itu menjadi bukti bahwa demokrasi di Desa menunjukkan kesadaran kesetaraan gender. Dia menilai, peranan kaum perempuan di masyarakat sangat dibutuhkan, terutama dalam proses pembangunan. 

Bupati menjelaskan, adapun wewenang BPD antara lain, mengadakan pertemuan dengan masyarakat, mengusulkan pembentukan forum komunikasi antar kelembagaan Desa kepada Kepala Desa, serta melakukan kunjungan ke masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi. Kemudian, BPD dalam implementasi kewenangannya harus berlandaskan norma maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 " Sebagai unsur pemerintahan Desa, Kepala Desa dan BPD merupakan mitra kerja yang strategis. Dengan demikian, BPD maupun Kepala Desa, harus mampu membangun komunikasi yang baik dan harmonis, " terangnya.

Terkait penanggulangan Covid-19, BPD juga harus mengambil peran dalam menyukseskan program vaksinasi mulai dari dosis satu, dua, hingga dosis tiga, sesuai yang ditargetkan pemerintah. Para BPD juga harus bisa menggalakkan semua komponen dan lembaga yang ada di desa, secara keseluruhan, sehingga akan mendorong terwujudnya masyarakat yang lebih sehat, cerdas dan sejahtera.

" Saya mengingatkan pengurus BPD agar bekerja dengan penuh tanggung jawab. Dengan keterlibatan BPD, maka diharapkan akan membantu kesuksesan di desa, sehingga pencapaian desa yang maju dan sejahtera akan segera terwujud, " tegasnya (WD.014)
Komentar Anda

Berita Terkini