Pemda Aceh Tamiang Lakukan Rakor Pemasangan PBU

harian9 author photo


 ACEH TAMIANG |H9
Wakil Bupati Aceh Tamiang, Tengku Insyafuddin, ST memimpin Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Perbatasan Daerah antara  Provinsi Aceh dan Sumatera Utara, berlangsung di Aula Sekdakab pada Selasa (24/5/2022). 

Dalam arahannya, Wakil Bupati  menjelaskan, proses penegasan batas antar kedua daerah banyak mengalami dinamika dan terkendala dikarenakan banyak faktor, salah satunya yakni tidak adanya kesepakatan antar tokoh-tokoh masyarakat kedua belah pihak terkait batas tersebut. Alhamdulillah, tahun 2020 sudah keluar Permendagri terkait penetapan batas wilayah dan 2022 ini, Pemerintah Aceh telah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan beberapa PBU disepanjang batas daerah antara Kabupaten Aceh Tamiang dengan Kabupaten Langkat,"ujarnya.

"Pembuatan dan Pemasangan Pilar Batas Utama (PBU) merupakan salah satu agenda penting dalam sebuah penegasan batas suatu daerah, hal itu dikarenakan masyarakat awam hanya mengetahui batas wilayahnya masing-masing dengan berbekal bentuk fisik bangunan di lapangan. 

"Berdasarkan Lampiran Peraturan tersebut, terdapat empat Kecamatan dan dua belas Kampung yang wilayahnya langsung berbatasan dengan Desa dan Kecamatan di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara. 

“Diharapkan pemasangan PBU ini diprioritaskan pada titik-titik yang rawan akan konflik dan kepada para Datok Penghulu, Camat yang berbatasan langsung dengan wilayah administrasi Desa di Kabupaten Langkat harus paham betul batas wilayahnya,"ungkap Wakil Bupati. 

Kesempatan yang sama, mewakili Gubernur Aceh, Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesra Setda Aceh, M. Jafar, SH, M. Hum mengatakan, ketidakjelasan batas daerah seringkali menghadirkan perdebatan kebijakan, antara lain, adanya duplikasi pelayanan pada garis perbatasan yang menimbulkan inefisiensi anggaran, perebutan sumber daya alam, dan kesemrautan urusan pertanahan, kependudukan, daftar pemilih dalam pemilu atau pilkada, perizinan, tata ruang dan sebagainya,"jelasnya.

“Perbatasan daerah ini penting untuk kita bahas dan tuntaskan, karena penegasan batas daerah bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah dari aspek teknis dan yuridis. 

“Alhamdulillah, setelah dilakukan pembahasan secara intens baik melalui rapat-rapat maupun survey lapangan dari tahun 2018 sampai dengan 2019 yang melibatkan Tim PBD Pusat, Tim PBD Aceh, Tim PBD Provinsi Sumatera Utara dan Tim PBD kabupaten/ kota perbatasan, akhirnya pada tahun 2020  Menteri Dalam Negeri telah menetapkan sembilan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara, termasuk Permendagri Nomor 28 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Tamiang (Aceh) dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara,"ungkap M. Ja'far. 

Turut hadir dalam Penegasan Pilar Batas Umum (PBU) Tim Kemendagri RI, Asisten  dan Kepala Biro Setda Aceh, anggota DPRA Komisi V, Kapolres Aceh Tamiang, Perwakilan Kodim 0117/Aceh Tamiang, Karo Tata Pemerintahan Sumatera Utara, Camat Tenggulun dan Besitang serta jajaran. (WD-013). 
Komentar Anda

Berita Terkini