Pemkab Aceh Tamiang Fokus Tanggulangi Stunting

harian9 author photo


 ACEH TAMIANG |H9
Wakil Bupati Aceh Tamiang, Tengku Insyafuddin, ST membuka kegiatan Rekonsiliasi Stunting Tingkat Kabupaten Aceh Tamiang, berlangsung di aula Bappeda pada Senin (23/5/2022) . 

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati  menyampaikan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) 
Aceh Tamiang saat ini sangat fokus dalam penanganan dan penurunan kasus stunting. 
Dari hasil turun ke lapangan,  stunting sangat dipengaruhi oleh faktor kepedulian orang tua dan keluarganya, hal itu sangat penting,” ujarnya.

"Kepada para orang tua, agar dapat lebih memperhatikan asupan makanan dan nutrisi anak-anak, guna mempersiapkan generasi penerus masa depan yang lebih baik. Secara harfiah, mungkin si anak merasa kenyang dengan memakan jajanan, tapi kecukupan nutrisinya masih kurang. 

"Prevalensi stunting di Kabupaten Aceh Tamiang masih tinggi, sehingga termasuk dalam 100 Kabupaten/Kota prioritas nasional dalam upaya pencegahan stunting. Berdasarkan hasil Studi Kasus Gizi Indonesia Tahun 2021, angka stunting Aceh mencapai 33,18%, masuk dalam tujuh provinsi dengan urutan ketiga kasus stunting tertinggi di Indonesia. 

"Diharapkan Dinas Kesehatan agar melakukan penanganan kasus tepat sasaran. Anak disabilitas,  jangan dimasukkan sebagai penderita stunting kalau keadaannya memang tidak terkategori. Kepada Dinas terkait agar membuat bahan kampanye penanganan dan penurunan kasus stunting berupa video yang ditayangkan di media sosial. Mari berinovasi melalui medsos, karana orang zaman sekarang lebih banyak menggunakannya,"ungkap Wakil Bupati. 

Kesempatan yang sama, Kepala BKKBN Aceh, Sahidal Kastri mengatakan, berdasarkan data hasil Studi Status Gizi Indonesia (SGGI) tahun 2021, prevalensi stunting Kabupaten Aceh Tamiang masih mencapai 30,8%. sedangkan menurut WHO, batasan prevalensi stunting suatu wilayah adalah sebesar dua puluh persen,"jelasnya.

Kegiatan Rekonsiliasi Stunting Tingkat Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2022 diikuti oleh DPMKPPKB, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan, Dinas Pangan Kelautan dan Perikanan, Bappeda, Dinas Sosial, Dinas PUPR, BKKBN Aceh, serta organisasi atau profesi seperti IpeKB, dan para dokter spesialis anak dan spesialis kebidanan dan penyakit kandungan. (WD-013). 

Komentar Anda

Berita Terkini