Soal Pencabutan Subsidi Migor, Ini Respon KPPU...

HARIAN9 author photo


MEDAN| H9
Ketua KPPU, Ukay  Karyadi mengatakan bahwa setiap kebijakan yang diambil pemerintah mendapat respon dari pelaku usaha. 

"KPPU fokus pada perilaku pelaku usaha dalam merespon setiap kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan terbaru terkait pencabutan subsidi untuk minyak goreng curah per 30 Mei 2022," katanya, Selasa (31/5/2022).

Dikatakannya, bahwa adanya disparitas harga antara harga pasar internasional dengan harga domestic menciptakan potensi penyelewengan antara lain kasus suap izin ekspor dan dugaan penyelundupan minyak goreng sebagaimana yang melibatkan beberapa pelaku usaha produsen minyak goreng di Sumatera Utara.

"Kebijakan pemerintah belum sepenuhnya berhasil menurunkan harga minyak goreng sesuai dengan HET sebagaimana hasil pemantauan di lapangan yg dilakukan KPPU Kanwil I," ujarnya 

Pasca kebijakan larangan ekspor CPO, harga TBS di tingkat petani mengalami penurunan harga yang paling signifikan, yaitu hingga 46%, kemudian diikuti harga TBS berdasarkan penetapan pemerintah yang turun 26% dan CPO yang turun 23%. 

"Namun harga minyak goreng curah hanya turun 8% dan minyak goreng kemasan tidak mengalami penurunan harga. Hal ini menjadi salah satu sinyal adanya kartel dalam industri minyak goreng," ujarya.

Pencabutan larangan ekspor CPO berdampak pada naiknya harga TBS dan CPO, namun belum kembali ke harga sebelum larangan ekspor;

Kepala KPPU Kanwil I, Ridho Pamungkas mengatakan bahwa terkait dengan adanya aspirasi dari masyarakat terkait harga TBS di tingkat petani yang dihargai sangat rendah oleh PMKS, KPPU Kanwil I akan memanggil pelaku usaha PMKS untuk dimintai keterangan.

"Kanwil I akan terus bersinergi dengan stakeholder yang ada di daerah untuk membantu mengoptimalkan Program Minyak Goreng Curah Rakyat (MGCR) dengan mengawasi pendistribusian minyak goreng curah agar dapat disalurkan secara merata dan dengan harga yang terjangkau," pungkasnya. (PP-04)

Komentar Anda

Berita Terkini