Pemkab Palas Ikuti Verifikasi VLH, Evaluasi KLA Tahun 2022 Secara Virtual

HARIAN9 author photo


 PALAS | H9

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KemenPPPA RI), melalui Dinas PPPA Provinsi Sumatera Utara dengan dipandu dari Tim 9 Budi Hartono secara Virtual melakukan Verifikasi Lapangan secara Hybrid (VLH) evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 2022, Kabupaten Padang Lawas (Palas). Bertempat di Ruang Aula Kantor Bupati Palas, Komplek Perkantoran SKPD Terpadu Sigala-Gala, Jalan Lintas Sibuhuan-Sosa, Kecamatan Barumun, Jumat, (17/06/2022).

Untuk diketahui, Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mempertegas, bahwa urusan pemerintah dibidang perlindungan anak merupakan urusan wajib yang harus dilakukan oleh pemerintah didukung oleh masyarakat, media, dan dunia usaha sebagai empat pilar pembangunan anak.

Koordinator Tim Verifikasi dari Dinas PPPA Provinsi Sumatera Utara Ibu Afini hadir secara Virtual.

Kegiatan Proses verifikasi secara Virtual ini diikuti Wakil Ketua II DPRD Padang Lawas Sahrun Hasibuan, Asisten III H. Amir Soleh Nasution, Kepala Bappeda Triyanta Hadil KD SE M.Si, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Hj. Markiah Hasibuan SE, 

Selain itu juga turut dihadiri Ketua TP-PKK Ny Hj. Emma Nurul Ahmad Zarnawi, sejumlah Pimpinan OPD Kabupaten Padang Lawas, Kasi Pidsus Kejari Padang Lawas Erwin SH, para Camat se-Padang Lawas dan Wakil Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2) Padang Lawas Suwandi Siregar SH bersama Ali Akbar SH MH, Kabid Infokom Mida Lubis, ditambah Pendukung dari PWI, MOI.serta lainnya.

Mewakili Pemkab Palas, Ketua Gugus Tugas KLA, yang juga Kepala DP2KBP3A Kabupaten Palas Hj Markia Hasibuan, SE., didampingi Kepala Bappeda, Triyanta Hadil KD SE, M.Si, mengatakan terdapat beberapa program yang telah diintegrasikan kepada Perangkat Daerah untuk mendukung KLA.

“Diindikator penilaian itu, ada beberapa klaster yaitu klaster kelembagaan, klaster kebebasan dan hak sipil, klaster lingkungan keluarga dan pemukiman alternatif,” kata Markia

Klaster lain, lanjut Markia, adalah klaster kesehatan dasar, kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, kesehatan dan budaya, serta klaster perlindungan gugus.

Dalam penilaian itu, Kementerian PPPA akan mengkonfirmasi ke perangkat daerah terkait klaster-klaster tersebut,” ujarnya.

Ditambahkan Ketua Gugus Tugas KLA Kabupaten Palas Hj. Markia, program penilaian KLA merupakan instruksi Presiden untuk menilai sebuah daerah yang memiliki komitmen dalam pemenuhan hak-hak anak.

“Dalam verifikasi lapangan kami melibatkan beberapa organisasi perangkat daerah dan instansi vertikal seperti Polres Padang Lawas, Kementerian Agama, Pengadilan Agama, Kejaksaan serta Pengadilan Negeri,” ungkap Hj. Markia.

Disamping itu, Markia mengemukakan, ada lima predikat bagi Kabupaten/Kota yang mendapat penghargaan KLA yakni predikat pratama, madya, utama, Kabupaten/Kota Layak Anak. Saat ini Kabupaten Padang Lawas merupakan KLA masuk dalam predikat pratama, karena masih banyak indikator belum terpenuhi.

“Kami optimis bisa mewujudkan Padang Lawas sebagai Kabupaten Layak Anak dengan meningkatkan fasilitas penunjang, pendukung dan lainnya, harap Ketua Gugus Tugas KLA, yang juga Kepala DP2KBP3A Kabupaten Palas Hj Markia Hasibuan, SE. (WD-041)
Komentar Anda

Berita Terkini