Stunting Memiliki Dampak Sangat Merugikan, Baik Dari Sisi Kesehatan Maupun Produktivitas Ekonomi

harian9 author photo

 

TAPSEL | H9
Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), sekaligus juga Wakil Ketua II Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat Kabupaten Tapsel Ny Rosalina Dolly Pasaribu, mengajak anggota dan seluruh timnya untuk sama-sama berkomitmen dalam menurunkan angka keluarga beresiko stunting.

" Penurunan angka resiko stunting ini merupakan implementasi visi Tapsel, yakni, ' Tapsel yang Maju Berbasis Sumber Daya Manusia Pembangun yang Unggul, Sehat, Cerdas dan Sejahtera. Untuk itu saya mengajak, anggota dan seluruh tim untuk terus mencari terobosan demi mewujudkan apa yang menjadi visi misi Pemkab Tapsel, " ungkap Rosalin kepada peserta Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam rangka rembuk stunting tingkat Kecamatan se-Kabupaten Tapsel, di Aula Kantor Camat Sipirok, Jumat (3/6/2022).

Acara dihadiri Kepala Dinas (Kadis) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PP dan KB) Tapsel, Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Muhammad Yusuf, Kabag Humas dan Protokol Isnut Siregar, Camat se Zona II, Ketua TP PKK Kecamatan Zona II, Satgas Stunting, TPK Wilayah Zona II, Koordinator Penyuluh PLKB Zona II, Kepala Puskesmas Zona II dan mewakili Kadis Kesehatan.

Rosalina menjelaskan, dalam kerangka pembangunan kualitas sumber daya manusia, stunting adalah dampak yang sangat merugikan, baik dari sisi kesehatan maupun produktivitas ekonomi jangka pendek ataupun jangka panjang. Jangka pendek stunting dapat akibatkan kecerdasan otak anak-anak tak maksimal. 

" Penanganan stunting harus dilaksanakan secara Paripurna atau sama-sama dimulai dari periode remaja, calon pengantin, masa kehamilan, persalinan, dan terus sampai anak berusia 5 tahun, sehingga seluruh anggota dan tim untuk menjadikan setiap masalah sebagai tantangan, guna mencapai sebuah tujuan, agar tercapai generasi hebat, sehat serta produktif, demi mewujudkan target generasi emas pada tahun 2045, " sebutnya.

Menurut Rosalina, untuk jangka panjang, anak-anak akan lebih rendah sehingga menurunkan produktifitas dan menghambat pertumbuhan dan ada 4 faktor yang menyebabkan terjadinya stunting, menurut laporan percepatan Nasional hasil kemiskinan TNP2K tahun 2017. 

Pertama, pengasuhan terkait pengetahuan gizi yang baik saat hamil dan melahirkan. Kedua, pelayanan pemeriksaan kehamilan yang kurang berkualitas. Ketiga, akses makanan bergizi yang kurang. Dan keempat, kurangnya akses air bersih serta sanitasi yang dapat mempengaruhi impeksibel ulang pada perkembangan anak.

Disamping itu juga, gerakan penurunan keluarga beresiko stunting di Indonesia, menjadi program serta komitmen Nasional yang bertujuan memperdayakan Tim PPS kabupaten, kecamatan, dan desa. TPK desa juga dapat melakukan pendampingan keluarga beresiko stunting di seluruh desa di Indonesia.

" Saya berharap kepada masyarakat, aparat Desa/Kelurahan, Kecamatan, juga Kabupaten untuk meningkatkan serta mengembangkan sumber daya, pangan, dan lokal di Desa untuk memenuhi gizi anak serta ibu hamil, " tegasnya.

Sebelumnya, Kadis PP dan KB Tapsel, Ahmad Ibrahim Lubis, dalam laporannya menyampaikan, rembuk stunting tingkat Kecamatan untuk zona I meliputi Angkola Muara Tais, Batang Angkola, Sayur Matinggi, Tantom Angkola, dan Angkola Selatan dan itu telah dilakukan, pada Kamis (2/6/2022) di Aula Kantor Camat Batang Angkola. 

Sedangkan pada hari ini, untuk zona II meliputi Sipirok, Angkola Timur, Arse, Saipar Dolok Hole, dan Aek Bilah dilakukan di Aula Kantor Camat Sipirok dan untuk zona III meliputi Batang Toru, Muara Batang Toru, Angkola Sangkunur, Marancar dan Angkola Barat akan dilaksanakan pada hari Selasa (7/6/2022) di Aula Kantor Camat Batang Toru.

Disebutkannya, Tapsel menjadi salah satu lokasi fokus intervensi stunting terintegrasi 2022. Situasi stunting di Tapsel sesuai dengan data riset studi status gizi (SSG) balita 2021 yang mencapai angka 30,8 persen, sehingga dengan angka itu, Pemkab Tapsel melalui Bupati, menginstruksikan dengan dasar Perpres No.72/2021 dengan turunan peraturan Kepala BKKBN No.12/2021 yang dilanjutkan dengan SK Bupati yang akan membentuk TPS. 

" Adapun Tim Pendamping Desa (TPK) terdiri dari Bidan Desa, TP PKK Desa, dan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD). Oleh karena itu, kita berharap angka penurunan stunting di Tapsel tahun ini dapat terpenuhi, " harap Ahmad Ibrahim.

Sementara, Kadis PMD Muhammad Yusuf, mengatakan, setiap melaksanakan pertemuan dengan Kepala Desa atau dengan PKK Desa agar menggunakan anggaran Desa dengan baik dan tepat sasaran. Sebab, dalam waktu dua tiga tahun belakangan sudah bergelut dengan stunting terutama di Desa.

Selain itu, juga sudah dibuat baik dalam penganggaran makanan tambahan untuk stunting maupun penyuluhan-penyuluhan terkait stunting sudah terus dilakukan. Yang menjadi ujung tombak kegiatan ini terletak di desa, sehingga  penurunan stunting, manjadi evaluasi bersama. 

" Setiap kader di Desa untuk bergerak cepat agar turun langsung ke lokasi dan kita sudah memiliki data, gunakan semua potensi yang ada di Desa, agar dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, " jelas Yusuf. (WD.014)
Komentar Anda

Berita Terkini