Upaya OJK Melindungi Investor Pasar Modal

HARIAN9 author photo

 

MEDAN| H9
Dalam memberikan perlindungan kepada investor di Pasar Modal, berbagai upaya dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baik dari sisi kebijakan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Anto Prabowo selaku Humas OJK mengatakan untuk melindungi investor pasar modal, OJK melakukan sosialisasi, literasi, dan edukasi. OJK memberikan pemahaman kepada investor dalam berinvestasi di pasar modal agar masyarakat terhindar dari investasi bodong. Kemudian, memahami risiko berinvestasi di Pasar Modal. Mengetahui legalitas profil pelaku usaha dan produk investasi yang ditawarkan.

“Ini juga agar masyarakat memahami teknik berinvestasi dengan menggunakan dana lebih, bukan dana kebutuhan pokok atau cadangan, apalagi hasil meminjam,” katanya, Selasa (14/6/2022).

Ia menuturkan, pemahaman kepada investor dalam berinvestasi di pasar modal agar masyarakat terhindar dari penawaran imbal hasil fixed return yang tidak masuk akal. Selain itu juga mendorong pengembangan notasi khusus dan papan pemantauan khusus sebagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya kerugian investor saham. Mendorong tersedianya informasi yang sederhana dan cepat agar para investor dapat dengan mudah memahami kondisi perusahaan.

"Saat ini telah ada 15 notasi khusus yang diharapkan dapat memberikan gambaran kepada investor agar sebelum bertransaksi saham perusahaan tercatat, dapat memahami terlebih dahulu kondisi perusahaan tersebut," ujarya.

Dijelaskannya, dasar dari OJK untuk melindungi investor pasar modal adalah penerbitan POJK 65/POJK.04/2020 dan SEOJK 17/SEOJK.04/2021.

Pengembalian Keuntungan Tidak Sah (PKTS) dan Dana Kompensasi Kerugian Investor diharapkan dapat memulihkan hak-hak investor yang dirugikan akibat adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Disebutkannya, hal itu dilakukan dengan cara memberikan perintah tertulis kepada pelaku pelanggaran untuk mengembalikan sejumlah keuntungan yang diperoleh/kerugian yang dihindari secara tidak sah/melawan hukum (restorative justice/remedial action).

Penerbitan POJK 49/POJK.04/2016 dan Keputusan Nomor Kep-69/D.04/2020 terkait Dana Perlindungan Pemodal (DPP) menumbuhkan dan memperkuat kepercayaan pemodal dan masyarakat dalam berinvestasi di pasar modal Indonesia dengan memberikan ganti rugi atas aset pemodal yang hilang.

Tindakan Supervisory Action yang didukung dengan Penerbitan POJK 23/POJK.04/2021 tentang Tindak Lanjut Pengawasan di Bidang Pasar Modal, sebutnya, memastikan para pelaku industri pasar modal Indonesia senantiasa mematuhi dan mentaati ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan demi terciptanya pasar modal yang teratur, wajar, efisien, dan melindungi kepentingan investor dan masyarakat.

“OJK akan terus melakukan pembinaan dan supervisory action untuk mengantisipasi berbagai modus pelanggaran tersebut dan jika diperlukan akan melakukan tindakan tegas berupa penegakan hukum tentunya dengan dukungan dari seluruh pihak,” ujarnya.

Penguatan kewenangan pengawasan dan penegakan hukum melalui Penerbitan POJK 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal sebagai payung hukum dalam melakukan tindakan pengawasan dan penegakan dengan memberikan beberapa kewenangan baru bagi OJK demi mewujudkan pasar modal yang teratur, wajar, efisien, dan melindungi kepentingan investor dan masyarakat. 

Diantaranya dengan mengajukan permohonan kepailitan dan pembubaran perusahaan, perintah melakukan buy back saham Perusahaan Terbuka, dan melarang pihak tertentu menjadi Pengendali, Direksi, dan Dewan Komisaris. (PP-04/rel)

Komentar Anda

Berita Terkini