cari


 

90 Warga Batang Natal Ikuti Sosialisasi Hukum

HARIAN9 author photo


MADINA| H9
Sebulan Puluh orang perwakilan dari setiap desa se – Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal (Madina) mengikuti sosialisasi hukum terkait penggunaan dana desa di aula cafe  Tuzam desa Sitinjak, Senin (8/8/2022).

Kapolsek Batang Natal, Iptu Maraden Pakpahan SH yang menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut menyampaikan, tujuan dana desa dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, mandiri dan demokratis.

“Prinsisif penggunaan dana desa dalam pelaksanaan kegiatan baik melalui swakelola maupun penyedia adalah tim pengelola kegiatan (TPK) yang bertatanan dengan nilai – nilai pengadaan yang prinsip, efektif, efisien, transparan, episien,pemberdayaan masyarakat, gotong royong, akuntabel, patuh pada etika, mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan dan patuh pada peraturan,”sebutnya.

Disampaikannya, peran POLRI dalam mendukung penggunaan dana desa sebagai upaya pencegahan, diharapakan lebih aktif dalam upaya pencegahan tindakan korupsi terhadap  penggunaan dana desa.

“Pentingnya membantu memberikan informasi sadar hukum terutama terkait dasar hukum penggunaan dana desa,”sebutnya.

Polri juga berperan mendorong kemandirian desa, oleh karena itu Polri diharapakan dapat lebih aktif dalam upaya pencegahan dengan membantu sosialisasi mengawasi, monitor dan menindak lanjuti tindakan korupsi terhadap penggunaan dana desa.

“Kita lebih menekankan kepada upaya pencegahan secara terpadu sedangkan penindakan yang merupakan suatu tindakan terakhir (Ultimum Remedium),”katanya.

Ketua Ikatan Persaudaraan, Irwan Syafi’i Matondang yang menjadi panitia dalam kesempatan tersebut menyampaikan, dua orang perwakilan setiap desa dari tiga puluh desa se- Kecamatan Batang Natal yang mengikuti sosialisasi hukum tersebut kiranya dalam memberikan manfaat yang cukup luas demi untuk mengawasi penggunaan dana desa agar tidak tersandung dalam hukum.

“Penggunaan dana desa ini sangat rentan dengan aparat penegak hukum karena menyangkut penggunaan anggaran negara yang mempunyai ketentuan secara hukum,”sebutnya. (WD-046)
Komentar Anda

Berita Terkini